Buah Karut Marut Impor 2018, Stok Beras Melimpah

MUSTANIR.net – Bulog ingin mengurangi pasokan beras sebanyak 1 juta ton yang disimpan di gudangnya. Pasokan itu berasal dari impor beras yang dilakukan pemerintah pada tahun lalu. Malah, 50 ribu ton di antaranya disebut-sebut pasokan yang diakumulasi dari tahun 2015-2017 sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Alasan Bulog ingin memangkas pasokannya, tak lain karena gudang-gudangnya mulai sesak. Saat ini, perseroan mencatat stok beras mencapai 2,2 juta ton. Padahal, total kapasitas gudang perseroan cuma 2,7 juta ton. Itu pun, belum menghitung produksi nasional yang masih harus diserap perseroan.

Jika kondisi ini dibiarkan, gudang Bulog tentu tidak akan cukup menampung seluruh stok beras. “Hari ini produksi masih banyak sampai Agustus nanti,” ujar Direktur Utama Bulog Budi Waseso, akrab dipanggil Buwas, belum lama ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan bahwa Bulog harus segera melepas pasokannya. Apalagi, stok beras lama akan rusak dalam waktu enam bulan lagi.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa bilang banjir pasokan beras yang dialami Bulog disebabkan oleh dua kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan impor beras tahun lalu sebanyak 1,8 juta ton. Ia mengisyaratkan bahwa kondisi saat ini buah dari kalkulasi yang salah.

Pada 2017, Kementerian Pertanian mengklaim surplus produksi beras mencapai 16,7 juta ton. Data itu yang kemudian dijadikan acuan pemerintah bahwa stok beras untuk 2018 sudah cukup aman.

Namun, pada awal 2018, harga beras melambung. Rata-rata harga beras medium yang tadinya dibanderol Rp11.400 per Kilogram (Kg) pada Oktober 2017, mendadak menjadi Rp12.250 per Kg pada Februari 2018. Selidik punya selidik, ternyata stok beras Bulog susut. Itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk impor.

Jelang akhir tahun lalu, penyerapan beras masih berjalan baik. Total penyerapan pada tahun lalu tercatat sebanyak 3,2 juta ton, dan menyisakan pasokan 2,1 juta ton.

Tak berhenti sampai disitu, Bulog juga masih melakukan penyerapan pada tahun ini. Data Bulog per 3 Juli 2019, perseroan menyerap beras 764.143 ton.

“Jadi, memang kondisi ini sudah amburadul sebelum 2018. Ada kesalahan data dan proyeksi produksi beras nasional, sehingga pemerintah panik dalam mengimpor beras dan dampaknya masih terasa hingga saat ini,” jelas Andreas.

Persoalan lain yang diangkat Buwas, yakni peralihan bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) yang bersulih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketika program bansos rastra dijalankan, penyediaan beras dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa membeli beras dari siapapun.

Dalam program rastra, Bulog menyalurkan beras kepada 15,7 juta Kepala Keluarga (KK). Sayang, kebijakan tersebut diubah pada 2017. KPM, kini diberikan kesempatan membeli beras selain beras milik Bulog.

“Saya janji, kalau itu penyaluran beras BPNT bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai, karena sudah ada yang bisa mengabdi yang lebih baik dari saya,” tegas dia.

Sebetulnya, perubahan bansos rastra menjadi BPNT dilakukan secara bertahap. Hingga Februari kemarin, total penerima bansos rastra tercatat 5,3 juta KPM. Namun, seluruh penerima bansos rastra akan menjadi penerima BPNT.

Ujung-ujungnya, Bulog tak punya jalur lain untuk menyalurkan berasnya. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional adalah distribusi beras bagi masyarakat kurang sejahtera.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah juga sepakat dengan Dwi. Menurut dia, terdapat salah asuh data beras yang berujung pada pemenuhan stok yang tidak sesuai dengan permintaannya.

Untungnya, karut marut data beras sudah mulai terbuka setelah Badan Pusat Statistik (BPS) membenahi data. Diketahui, produksi beras sebesar 32,42 juta ton. Angka ini jauh dari estimasi Kementan, yakni 46,5 juta ton.

“Apa yang terjadi dengan Bulog ini merupakan karut marut dari apa yang terjadi pada tahun lalu. Dalam hal ini, Bulog hanya eksekutor, tapi yang perlu disalahkan adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” terang Rusli.

Jangan Berkecil Hati

Rusli melanjutkan Bulog tak perlu berkecil hati. Toh, ada banyak cara agar beras Bulog tersalurkan.

Dalam jangka pendek, beras yang dimiliki Bulog bisa dilakukan untuk operasi pasar di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, seperti selatan Jawa.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), risiko kekeringan Indonesia bisa melanda 11,7 juta hektare (ha) lahan sawah setiap tahunnya, sehingga beras-beras tersebut diharapkan mendukung stabilisasi harga.

Apalagi, penyerapan beras Bulog akan terus melandai mendekati puncak kemarau di Agustus. Ia meyakini dalam jangka dua bulan ke depan, bekas beras impor Bulog masih dalam kondisi layak.

“Jadi, dalam jangka pendek lebih baik operasi pasar saja ke daerah tersebut. Di sini, Bulog bisa memanfaatkan kewenangannya sebagai pemegang mandatori tersebut,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, Bulog masih bisa berkontribusi di dalam kebijakan BPNT. Yakni, dengan menjual berasnya secara komersial. Hanya saja, beras yang dijual Bulog harus bisa berkompetisi dengan beras swasta lainnya agar bisa diserap dengan baik.

Karenanya, dibutuhkan pembenahan dari segi model bisnis Bulog yang tadinya berbasis Public Service Oriented (PSO) menjadi lebih komersial. Apalagi, ia menilai Bulog punya banyak keuntungan untuk menjadi kompetitor di pasar beras.

Secara pasokan, Bulog memiliki gudang yang banyak, termasuk satuan kerja regional yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran.

“Di jangka panjang, inilah saat yang tepat bagi Bulog untuk mereformasi diri menjadi lebih efisien. Kalau masalah berkompetisi, saya yakin Bulog punya keunggulan,” kata Rusli.

Sementara Dwi menantang Bulog ikut berkompetisi dengan beras swasta lain di dalam program BPNT. Ia meyakini, secara bisnis Bulog sangat mumpuni untuk menjadi tokoh utama di kancah perberasan nasional.

Alasannya, pertama, kapasitas gudang yang dimiliki Bulog terbilang cukup besar, bahkan menurutnya bisa 10 kali lipat dari milik swasta. Kedua, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2016, Bulog memiliki kewenangan untuk mengimpor beras kalau memang pasokannya sudah menipis.

Itulah, bukan tidak mungkin beras Bulog bisa masuk ke tempat pembelian BPNT atau biasa disebut e-warong dengan harga yang cukup bersaing.

“Dengan kualitas yang sama, Bulog bisa memasok e-warong dengan harga lebih murah dibanding yang lainnya. Sekarang tak bisa zamannya pemerintah memaksa e-warong untuk menyediakan beras Bulog, tapi Bulog sudah harus bisa profesional. Sayang saja, Bulog tidak masuk ke sisi komersial sejak dulu,” tandasnya.[]

Sumber: CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories