Derita Orang Tak Punya, Apakah Hari Raya Dan Liburan Hanya Untuk Orang Berpunya?

HARI Raya Idul Fitri tahun 2019 ini kebetulan berdekatan dengan momen liburan sekolah.

Pasca polemik melambungnya harga tiket pesawat hingga puncaknya lebaran lalu, ternyata sampai saat ini enggan turun. Apalagi liburan juga segera menjelang.

Yang ada, pemerintah malah berencana mengundang maskapai asing dalam percaturan penerbangan domestik.

Namun terlepas dari semua itu, efek domino tingginya harga tiket pesawat masih saja terasa. Fatalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berdalih bahwa mahalnya jalur via udara menjadikan masyarakat akhirnya memilih untuk naik bus, kereta, dan juga kapal.
Belum lagi dengan infrastruktur teranyar di sejumlah daerah, khususnya jalan Tol Trans Jawa, yang telah diklaim oleh Kemenhub sebagai pengurang kemacetan. Kendati faktanya, kemacetan masih tak terhindarkan, meski itu di jalan tol.

Mencermati kondisi ini, mungkin mereka selaku wakil pemerintah tak sempat menengok arus mudik secara mendetail. Pasalnya, titik kemacetan sama sekali tidak bisa diingkari. Pun jumlah kecelakaan pemudik, yang menurut Kemenhub juga mengalami penurunan. Padahal wajar saja kecelakaan turun karena jumlah pemudik juga menurun.

Tidakkah ini membuat mereka sedikit saja terketuk hatinya untuk dapat berbuat secara jauh lebih baik bagi rakyat negeri ini?

Baiklah, memang tiket pesawat mahal. Tapi ini tidak menjadikan jalur darat dan laut otomatis dapat sebagai solusi. Karena tetap saja ada beberapa daerah dengan lokasi geografis yang mengharuskan dijangkau dengan pesawat. Tapi justru di sinilah letak kesenjangan itu kian terasa.

Pesawat pada akhirnya hanya dapat digunakan oleh kaum berpunya. Yang kantongnya cekak, silakan berdesakan di bus, kereta, dan kapal.

Demikian halnya dengan jalan tol. Yang tidak mampu bayar tol, silakan lewat jalan non tol. Lantas, apa gunanya ada infrastruktur? Termasuk, apa gunanya membangun sejumlah bandara jika ternyata sepi akibat kocek rakyat jelata tak mampu memenuhi harga yang tinggi?

Pun penurunan jumlah pemudik, yang luput dari komentar positif para pejabat. Padahal barangkali ada rakyat lebih melarat lagi untuk sekedar ongkos perjalanan pulang kampung yang tiap lebaran pasti kena toeslag (tuslah).

Mereka tak mampu bayar ongkos transportasi karena uang yang dimiliki hanya cukup untuk menyambung hidup. Terkhusus di tengah jerat mahalnya harga barang-barang kebutuhan yang lain selain anggaran hari raya. Apalagi jika dekat dengan masa pendaftaran sekolah seperti sekarang ini, THR pun bakal beralamat ke biaya sekolah, bukan mudik. Belum lagi para ASN yang gaji ke-13-nya terlambat cair.

Namun, apakah rakyat yang seperti ini tidak pantas lewat tol? Tak pantaskah naik pesawat yang jika sistem transportasinya baik maka mereka mungkin masih mampu bayar dengan nominal yang masuk akal? Apakah semua hal harus dinilai dengan rupiah agar mereka ini boleh sedikit tampak punya kehormatan diri?
Tapi mau bagaimana lagi, yang seperti ini memang niscaya dalam negara yang bersistem kapitalisme.

Dahulu, mudik memang tak serumit sekarang. Saat ini di Indonesia, mudik seringkali memunculkan banyak persoalan. Pemerintah sendiri tentu saja tidak bisa melarang warganya untuk mudik.

Mudik justru tidak akan menjadi persoalan seandainya negara melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Yakni dengan membangun infrastruktur yang sesuai dan memiliki perencanaan yang baik demi meratakan pembangunan di setiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya.

Hakikat infrastruktur memang bukan untuk pencitraan. Bukan pula sekedar polesan negeri, melainkan harus tepat sasaran dan layak guna.

Untuk mengatasi persoalan mudik ini, setidaknya dapat dilakukan dua kebijakan; perencanaan pemerataan pembangunan dan penataan infrastruktur.

Dengan kebijakan perencanaan kota yang tepat sasaran, maka sebagian besar warga tak perlu berurbanisasi untuk memenuhi kebutuhannya serta menuntut ilmu atau bekerja ke kota besar. Karena semua dalam jangkauan perjalanan dengan jarak yang wajar.

Namun semua fasilitas umum, sarana dan prasarana, hendaklah memiliki kualitas yang berstandar optimal. Pembangunan yang merata dan ketersediaan lapangan kerja di setiap wilayah juga akan menghindari konsentrasi warga negara pada satu wilayah tertentu, juga dapat mengatasi urbanisasi dari desa ke kota yang berlebihan.

Jika pada aspek ini dikelola dengan baik, maka arus mudik dengan sendirinya akan terkurangi.

Persoalan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab investor swasta. Karena akan terlalu rumit dan mahal jika diserahkan kepada investor swasta.
Banyak proyek untuk kepentingan publik menjadi terswastanisasi dan terprivatisasi ketika dikelola oleh investor swasta. Ini selanjutnya jelas berdampak pada kompensasi biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat selaku pengguna, yang melesat di atas level harga normal.

Infrastruktur ini semestinya juga menggunakan teknologi terkini, seperti navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga kendaraannya itu sendiri.

Dengan teknologi navigasi perjalanan menjadi aman, nyaman dan tidak tersesat. Jika ada masalah di tengah perjalanan mudik, maka dapat ditolong oleh petugas patroli perjalanan.

Selain itu, negara juga harus menyediakan kendaraan transportasi umum (public transportation) yang layak, nyaman, dan aman, baik transportasi darat, laut maupun udara, tanpa rakyat harus memusingkan anggaran keuangan rumah tangga untuk membayar tiket yang terlampau mahal.

Di samping itu, rakyat juga dihimbau untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda dua jika jarak ke tempat mudik cukup jauh. Ini tentunya dengan catatan, sarana transportasi jarak jauh tersebut juga memadai dan laik jalan.

Jadi tidak semestinya pemerintah mengkritik para pemudik pengguna kendaraan roda dua, jika sarana transportasi umumnya pun tak dipenuhi. Yang seperti itu justru bagai gertak sambal saja, tanpa pemberian kompensasi apa pun dari negara.

Wajar jika pemudik berkendaraan roda dua juga masih membludak, bahkan dengan jarak tempuh antar pulau.

Karena itu, hendaklah kiranya pemerintah lebih peka dan peduli dengan kebutuhan vital seperti transportasi umum beserta infrastrukturnya ini.

Abainya negara dalam pertanggungjawaban mengelola hajat hidup rakyat, sama saja dengan menyelisihi mandat kepemimpinan. Sebaliknya, ketika pada gilirannya negara tengah membutuhkan dana segar, mendadak lahir kebijakan pemotongan gaji ASN atas nama zakat profesi, atau seperti penyalahgunaan dana haji, penetapan kewajiban NPWP bagi mahasiswa, juga pajak lain yang masih banyak macamnya.

Sungguh, negeri ini bukanlah sebagaimana pesawat yang punya sistem autopilot. Negeri ini juga bukan mobil dengan remote control.
Negeri ini berisi manusia yang perlu diurus dan dilayani, karena itu memang tugas penguasa.[]

Sumber: rmol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories