Di Proyek E-KTP, Jatah “Fee” DPR dan Kemendagri Masing-masing 250 M

Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (10/11/2017). foto: kompas


MUSTANIR.COM, JAKARTA — Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut bahwa korupsi anggaran proyek e-KTP telah ditentukan sejak awal. Menurut Andi, anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar.

Hal itu dikatakan Andi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018). Andi bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

“Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak,” ujar Andi.

Menurut Andi, nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Andi mengatakan, awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun.

Setelah itu, ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing sebesar Rp 250 miliar untuk DPR dan Rp 250 miliar untuk Kemendagri.

Menurut Andi, 5 persen untuk anggota DPR akan disediakan oleh PT Quadra Solution. Sementara, fee untuk Kemendagri akan disiapkan oleh perusahaan percetakan, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
(kompas.com/23/1/18)

Komentar:
Pernyataan Andi Narogong di atas begitu menyakitkan hati rakyat Indonesia, terutama kalangan rakyat ekonomi menengah bawah. Mereka sudah dengan rela memberikan sebagian uang mereka untuk pendapatan negara, tetapi dikorupsi secara berjamaah.

Categories