Kartu Prakerja Jokowi Bebani APBN, Moeldoko Kata Hanya Sementara

MUSTANIR.com – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengatakan program kartu pra kerja untuk lulusan SMK yang dicetuskan Capres 01 Joko Widodo hanya berlaku sementara saja, bukan untuk seterusnya. Hal ini menyusul kekhawatiran berbagai pihak mengenai jebolnya APBN jika program ini direalisasikan.

Kalau penjelasan dari Pak Jokowi sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Nantinya, lulusan SMK yang belum bekerja akan diberi pelatihan. Bila sudah mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan menghentikan gaji yang diberikan melalui kartu tersebut.

Bukan jaminan seterusnya, karena negara juga memikirkan nasib,” jelasnya.

Namun begitu, dia menuturkan pos anggaran yang akan digunakan adalah melalui APBN. Meski tak menyebutkan secara gamblang, namun Moeldoko mengisyaratkan bahwa orientasi anggarannya akan menggunakan anggaran sumber daya manusia (SDM).

Jadi anggarannya besar, nanti dilihat porsi persiapannya, porsi kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi, porsi siapanya, manusianya akan disiapkan, berikutnya proyeksi pekerjaan ke depannya seperti apa,” jelasnya.

Sehingga orang-orang ini diharapkan begitu dapat pelatihan tidak terlalu lama, nah di dalam waktu itulah ada kartu pra kerja. Di situlah sebagai insentif,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima memastikan jika kartu pra kerja ini bisa direalisasikan. Menurutnya, janji Jokowi sudah teruji kebenarannya.

“Yang jelas kartu Pak Jokowi ini tidak pernah ada yang tidak terealisasi. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Harapan, itu dari dulu merupakan cara-cara pak Jokowi memastikan kampanyenya bukan sekedar janji,” ujar Aria di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Aria menjelaskan, pemberian bantuan bagi pengangguran ini disesuaikan dengan kemampuan negara atau bisa juga diberikan dalam bentuk usaha padat karya.

Baginya, bukan soal kemampuan ekonomi Indonesia. Namun, selama pemerintah memiliki niat untuk mensejahterahkan rakyatnya, pasti itu akan terwujud.

“Asalkan ada niat dari pemerintah, banyak hal yang bisa di impowering dari para pelaku dan pencari kerja ini dengan program-program kementerian/lembaga yang begitu banyak,” pungkasnya. []

Sumber: Jawapos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories