LGBT Buah Busuk dari Penerapan Sistem Demokrasi

Kebebasan berpendapat untuk mengkampanyekan LGBT. foto: nomadicmatt.com


MUSTANIR.COM, Masih segar diingatan kita pada tanggal 26 Juni tahun 2015 Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Sehingga pada saat itu Komunitas LGBT di seluruh dunia berani menunjukan dirinya.

Sungguh ironis, hari ini di indonesia yang mayoritas umat islampun kembali dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan sesama jenis yakni Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur dalam KUHP. Sontak keputusan MK tersebut menuai reaksi pro dan kontra.

Bagi sebagian pihak yang mendukung LGBT, tentu putusan MK ini adalah angin segar bagi mereka untuk terus berani membela kaum LGBT. Sedangkan bagi yang menolak LGBT, keputusan MK laksana palu godam yang dipukulkan diatas kepala mereka.

Banyak pihak menolak keputusan tersebut termasuk para warganet. Salah satunya pengguna Twitter sekaligus mantan ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sangat menyesalkan putusan MK tersebut (Twitter.com,15 desember 2017).

Atas Nama Kebebasan

Atas nama kebebasan berekspresi yang diagungkan, kemenangan bagi kaum LGBT mendapat peluang besar untuk tumbuh subur, baik pagi pelaku maupun pendukungnya. Atas nama kebebasan dan hak asasi, siapapun memiliki hak untuk berekspresi suka-suka dan tentunya dijamin oleh negara, termasuk menjadi bagian dari LGBT.

Inilah fakta yang terjadi hari ini di negeri yang mayoritas muslim. Tentu sangat disayangkan. Penyebab dari semua persoalan adalah adanya 4 kebebasan yang lahir dari penerapan sistem demokrasi: kebebasan berkeyakinan (berakidah), berpendapat, berkepemilikan, dan berekspresi. Semuanya serba boleh asalkan suka sama suka yang berakibat pada kerusakan di bumi pertiwi.

Prinsip sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik. Sehingga mengesampingkan agama untuk mengatur kehidupan yang justru membuat tumbuh suburnya perilaku-perilaku menyimpang di tengah masyarakat tanpa ada yang bisa membendung. Negara pun dibatasi perannya dalam mengatur setiap urusan masyarakat.

Terlebih dalam hal agama, hal itu diserahkan kepada masing-masing individu, mau menjalankan atau tidak. Dalam bersikapun demikian. Setiap warga Negara bebas melakukan apa saja yang dia mau selama tidak mengganggu ketertiban umum. Meski perbuatan tersebut melanggar aturan agama tidak masalah. Karena kembali lagi, urusan agama itu urusan individu. Jadi keputusan MK merupakan hal yang wajar saat ini.

Oleh:Eli Marlinda,S.pd.I(Guru Ponpes Mpuri)

Categories