Mahalnya Sistem Politik Demokrasi Dan Bagusnya Politik Ala Nabi

ilustrasi | image: popnews.id


MUSTANIR.COM, 2019 sebentar lagi, artinya pesta rakyat alias PEMILU akan kembali di gelar. Selain pada hari ini partai- partai yang sebelumnya sudah duduk di parlemen mulai di sibukkan dengan penentuan siapa calon presiden dan wakilnya juga mulai di adakan lobi – lobi terkait pendanaan kegiatan yang konon menghabiskan milyaran rupiah.

Hingga kemudian pemerintah, melalui Mentri Keuangan Sri Mulyani, mengambil kebijakan menyetujui usul Mentri Dalam Negri Tjahyo Kumolo untuk kenaikan dana Parpol Rp 1.000/ suara sah, naik dari sebelumnya yakni Rp 108 , “Memang KPK merekomendasikan itu karena Parpol harus berfungsi tanpa melakukan korupsi. Kan banyak yang bilang, saya korupsi untuk partai saya, untuk ongkos politik,” kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (detiknews.com/27/8/2017).

Kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Beliau juga menambahkan bahwa partai sebagai penguat desentralisasi kekuasaan telah didelegasikan masyarakat sehingga partai bisa menjaga akuntabilitas publik. Dana bantuan partai politik dari pemerintah berfungsi memperkuat fungsi partai sebagai instrumen pemerintahan untuk membantu mencapai cita-cita bangsa, bukan cita-cita pendirinya. Partai harus bisa mewujudkan demokrasi yang sehat, bukan malah memecah belah hanya karena perbedaan partai.

Sri Mulyani mengatakan partai politik juga harus bisa membuat rakyat berpartisipasi aktif dalam perpolitikan. “Jika ada satu negara yang masyarakatnya tidak peduli dengan kondisi politik bangsanya sendiri, maka jangan berharap negara tersebut akan dipedulikan oleh dunia,” ucapnya. Sri Mulyani mewanti-wanti petinggi Parpol agar menjaga elite dan kadernya agar tak korupsi. Sedangkan menurut Mentri Dalam Negri, Tjahyo Kumolo, “Wajar kalau negara memberikan sedikit. Itu menyisihkan uang negara sedikit untuk proses rekrutmen, untuk proses demokrasi juga,” ucapnya. Meskipun beliau mengakui dana tersebut tak bisa memutus rantai korupsi yang selama ini terjadi, namun beliau tetap berharap dana tersebut setidaknya bisa meminimalisasi proses korupsi. (Tempo.co. id)

Masalah pendanaan Partai inilah yang seringkali justru menimbulkan kegaduhan politik. Sangat tidak mungkin jika Partai Politik akan mampu berorientasi pada tujuan partai itu sendiri karena lebih di sibukkan dengan besaran dana yang bakal dia peroleh sebagai bahan bakar berpolitiknya. Bagaimana dalam Islam? Sebagai agama yang sempurna, tentu ada syariat yang mengatur terkait partai politik. Dalam Negara Khilafah tidak ada Partai Politik Pragmatis namun semua Partai politik haruslah partai yang berideologi Islam, mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan problematika dari syariah Islam, serta metode operasionalnya mencontoh metode (thariqah) Rasulullah saw.

Jika Partai itu tumbuh dalam sistim Sekulerisme seperti saat ini maka tujuan Partai Islam ini tentu bukan untuk meraih suara dalam Pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam. Karena problematika umat ini bukan semata – mata karena peran partai, masyarakat ataupun pendanaan partai. Namun lebih kepada di sistim di mana Partai Politik itu hidup.

Partai Politik Islam mengharuskan orang-orang yang menjadi anggotanya adalah terikat oleh satu kesatuan dari orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang semuanya haruslah didasarkan dan bersumber dari Islam. Tidak ada perekrutan jika belum terbentuk kesadaran umum akan apa yang menjadi landasan dan tujuan partai. Sehingga sikap pragmatis atau bergabung hanya Karena popularitas, manfaat dan eksistensi semata tidak akan muncul dari para anggotanya yang setiap menjelang Pemilu di sibukkan dengan pemenuhan dana untuk perpolitikan.

Sistim Politik Islam sendiri bisa di pastikan murah, mudah dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dari sejak pendiriannya partai tidak membutuhkan izin khusus dari negara, selain pemberitahuan. Meski demikian, untuk memastikan sifat, karakter dan aktivitasnya, partai politik ini tetap harus mendeskripsikan dasar, visi, misi, tujuan, aktivitas, pengurus, keanggotaannya. Termasuk pendanaannya. Partai Politik ideologis ini tidak akan menerima dana dari luar, terutama orang, kelompok atau negara kafir. Karena ini bisa menjadi celah untuk melemahkan dan mengontrol partai.

Dengan diberi dana, atau berharap mendapat bantuan dana dari pihak lain, maka partai politik menjadi tidak independen. Meski visi misinya ideologis dan yang jadi ikatannya benar, namun jika partai ini tidak mandiri, maka potensi intervensi ini sangat terbuka.

Karena itu, untuk menjaga kemurniannya, partai politik ini harus disterilkan dari berbagai ketergantungan pada pihak asing. Maka, tidak ada cara lain bagi partai politik ini, kecuali harus memiliki pendanaan sendiri. Bisa dari iuran anggotanya, atau usaha halal yang lain. Selain itu, partai politik yang ada dan hidup di negara khilafah tidak boleh menjalin komunikasi dan kerja sama dengan negara asing. Sebab, komunikasi dan kerja sama apapun yang dilakukan dengan negara asing harus melalui satu pintu, yaitu negara khilafah, melalui Departemen Luar Negeri Negara Khilafah.

Inilah yang nantinya akan membedakan dengan Partai Politik dalam Sistim Demokrasi yang cenderung Pragmatis. Karena sejatinya biaya politik Demokrasi yang besar baik berasal dari pengusaha, kelompok – kelompok tertentu maupun dari APBN adalah cikal bakal ketidak indepenan Partai itu sendiri terhadap berbagai kepentingan yang tidak pro rakyat. Terlebih jika itu diambil dari dana APBN yang mana dana itu berasal dari rakyat, padahal pada akhirnya, setelah pesta politik itu berakhir, manfaat dari dana itu samasekali tidak berkorelasi positip dengan terpenuhinya kepentingan rakyat.

Apalagi kesejahteraannya. Berbeda dengan partai politik dalam Negara Khilafah, karena kemandiriannya maka meniscayakan peran politik sebuah partai akan terarah pula. Secara ikhlas bahu membahu dengan negara untuk mencerdaskan umat, sehingga kecerdasan dan kesadaran umat terhadap politik tumbuh secara wajar dan natural. Umat bisa berperan aktif dalam perpolitikan negara, salah satunya adalah bermuhasabah kepada penguasa. Mengoreksi setiap kebijakan Pemerintah jika ada ketidak adilan dan ketidak tepatan sebuah kebijakan. Sungguh, satu kemudharatan yang di lakukan oleh Negara jauh lebih menyengsarakan daripada di lakukan oleh satu orang rakyat.

Maka adanya Partai Politik ideologis ini merupakan jaminan bagi keberlangsungan negara. Di mana rakyat sangat intens membertahukan kepada penguasa baik mereka adalah rakyat muslim maupun non muslim, akan sama – sama mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan penguasa. Tidak hanya ketika PEMILU di gelar.

Pemilihan penguasa dalam Islam sungguh bukan hal yang sulit dan menguras biaya. Karena Partai Politiknya benar- benar berfungsi sebagai pengawal berjalannya perpolitikan dalam sebuah negara, politik yang fair tanpa suap menyuap, politik yang berorientasi kepada kepentingan rakyat sehingga memunculkan sosok- sosok pemimpin yang amanah, yang siap menjalankan amanah bukan silau terhadap harta dan kekuasaan selanjutnya. Sementara PEMILU hanya sekedar alternative uslub ( cara ) dalam memilih pemimpin, bukan metode baku.
Wallahu a’lam bi Showab

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih, ibu rumah tangga dan pegiat sosial media.

Categories