Pembubaran HTI, Yusril: Arah Penegakan Hukum Makin Hari Makin Tidak Jelas

Pembubaran HTI, Yusril: Arah Penegakan Hukum Makin Hari Makin Tidak Jelas

MUSTANIR.COM – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, mekanisme pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus melalui keputusan pengadilan dan tidak bisa dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Hal ini menanggapi pernyataan mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Keppres guna membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tersebut.

“Pembubaran ormas seperti disarankan Prof Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum, tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (18/7/2017).

“Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya,” imbuhnya.

Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, kata Yusril, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. “Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” terangnya.

Yusril mengatakan, membubarkan ormas dengan cara “menggebuk” jika diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas. Karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang, dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Jika Jokowi memutuskan membubarkan ormas melalui Keppres, maka kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara.

Yusril juga mengomentari usulan Jaksa Agung agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai jalan keluar. Sama halnya dengan usulan Jimly, Yusril mengatakan tak sepakat.

“Saya makin prihatin saja menyaksikan perjalanan bangsa dan negara kita lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum,” pungkas Yusril. (okezone.com/2017/05/18)

Komentar Mustanir.com

  1. HTI membina umat membangun kesadaran politik membongkar konspirasi penjajah, tanggap darurat Aceh, Garut, banjir Jakarta, Kasus freeport, Timor Leste, dll.
  2. Penegakkan syariah dan khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila, justru sesuai dengan sila ke 1.
  3. HTI tidak menggunakan jalan kekerasan, Aksi-aksi senantiasa dilakukan secara intelektual dengan damai.
  4. HTI mengajak kepada perubahan Indonesia yang lebih baik, bertentangan dengan pejabat dan penguasa yang korup yang malah dilindungi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories