Tokoh Papua Tuntut Jokowi Perkuat Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Warga menggendong anaknya saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1). foto: cnn


MUSTANIR.COM, Jakarta — Wabah gizi buruk dan campak di Papua dinilai sebagai momentum penyadaran Presiden Jokowi atas kebutuhan infrastruktur yang langsung menyentuh warga Papua, terutama dalam hal kesehatan.

Tokoh asal Papua di organisasi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Phil Karel Erari mengatakan, kejadian di Asmat harus membuat Jokowi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dua bidang itu harus dilakukan secara merata hingga ke pelosok-pelosok Papua.

“Infrastruktur yang gencar dilakukan kami hormati itu, tapi kebutuhan utama rakyat Papua adalah kualitas pendidikan dan pemerataan di bidang kesehatan terhadap masyarakat Papua di pelosok,” ujar Phil saat berbincangan dengan CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Kejadian di Asmat dinilai sebagai indikator kesalahan dalam proses pembangunan bidang kesehatan di Papua selama ini. Pemerintah, kata Phil, harusnya bisa menyadari potensi kejadian ini lebih dulu jika memang benar-benar memantau warganya. Dia menganggap negara selama ini tidak hadir di Papua.

“Memang imunisasi tidak berjalan sejak bayi, gizi buruk sudah cukup lama bukan baru terjadi dan hampir terjadi di semua tempat. Ini pintu masuk untuk evaluasi pelayanan medis seluruhnya di Papua,” jelas Phil.

Senada, Anggota DPD RI asal Papua Charles Simaremare menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan yang kini tergolong memprihatinkan.

Unit pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten atau kota hanya berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Bayangkan saja, satu kabupaten dokter hanya delapan. Bahkan ada yang belum memiliki rumah sakit umum daerah (RSUD),” kata bekas anggota DPRD Kota Jayapura ini.

Charles meminta Jokowi meninjau ulang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, total APBD yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat masih lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta. Padahal, luas wilayah dua provinsi itu mencapai tiga kali lipat Pulau Jawa.

“Jakarta kecil saja sudah Rp70 triliun APBD-nya. Papua dua provinsi hanya Rp 60 triliun, sudah termasuk juga itu APBD kabupatennya itu bila dijumlahkan,” ucap dia. “Jadi jangan kira itu besar. tidak ada apa-apanya itu,” imbuhnya.

Pembangunan Manusia

Charles melanjutkan, Jokowi juga harus agresif membangun manusia Papua. Pembangunan infrastruktur tak akan berarti banyak tanpa pembangnan manusia.

Contohnya, kata dia, bangsa China pada masa lalu fokus dalam pembangunan Tembok Besar untuk menangkal serangan bangsa asing. Namun, tanpa aspek pembangunan manusianya pembangunan infrastruktur tersebut gagal dan pertahanan tetap bobol.

Terlebih, ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 perihal Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 11 Desember 2017.

Inpres tersebut fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas.

Jokowi dinilai masih bergerak agresif dalam pembangun infrastruktur Papua.

“Pembangunan itu jangan hanya diukur fisik. Sah-sah saja membangun sarana dan prasarana, tapi jangan mengabaikan pembangunan manusianya. Ini menjadi catatan penting supaya pemerintah lebih agresif peka pada usulan daerah,” tuturnya.

Diketahui, sebanyak 68 anak meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat intensif di rumah sakit akibat kejadian luar biasa campak disertai gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir.

Jokowi juga diberitakan tengah gencar melakukan pembangunan infratruktur Papua. Ragam pembangunan dilakukan. Di antaranya, jalan raya Trans Papua yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2018, distribusi listrik atau elektrifikasi secara penuh di Papua dan Papua Barat pada 2019, jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, dan pembangunan pelabuhan laut.
(cnnindonesia.com/23/1/18)

Categories