Trump Bekukan Sumbangan Rp 865 miliar untuk Rakyat Palestina

foto: optidaily


MUSTANIR.COM, WASHINGTON DC — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina.

Pemerintah AS sudah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, mengenai pembayaran angsuran pertama tahun ini senilai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 800 miliar, namun sisanya senilai 65 juta dolar AS atau setara dengan Rp865 miliar akan dibekukan dan tergantung pertimbangan di masa mendatang.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA.

“Perlu ada penilaian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagaimana program-program organisasi ini dibiayai,” kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Dia mengatakan AS ingin sumber dana UNRWA dibagi rata dengan negara-negara lain.

“Selama beberapa dekade kami merupakan penyumbang terbesar,” katanya.

Hampir 30% dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan AS, yang merupakan donor terbesar organisasi ini.

“Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam,” katanya.

Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950.

Sekjen PBB khawatir

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah AS, namun dia khawatir dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan Amerika.

“Saya sungguh berharap pada akhirnya AS bisa tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA,” kata Guterres.

“UNRWA bukan institusi Palestina, ini adalah organisasi PBB,” katanya.

Dia juga mengatakan UNRWA memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah.

Beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel.

Hubungan Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada hari Senin (15/1/2018), para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel.

Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur.

Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

(kompas.com/17/1/18)

Categories