Kapolri: Pilkada Sumbar Rawan Konflik
Kapolri: Pilkada Sumbar Rawan Konflik
Mustanir.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Barat agar mengantisipasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) setempat. “Pilgub Sumbar 2015 harus diantisipasi, karena pasangan calon yang maju hanya dua (head to head),” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kepolisian Daerah Sumbar di Kota Padang, Senin (31/8) malam.
Dalam keadaan ‘head to head’ dikhawatirkan terjadi hal-hal di luar dugaan dan biasanya terbilang rawan, namun Badrodin tetap percaya bahwa daerah Sumbar termasuk daerah yang aman. “Kami berharap agar trend itu tetap bisa dipertahankan. Salah satunya dalam Pilgub nanti,” jelasnya.
Dia mengimbau para calon yang akan maju dapat menciptakan suasana kondusif bersama dengan pendukung masing-masing. “Ini adalah pelaksanaan Pemilu serentak dengan jumlah daerah yang banyak. Provinsi Sumbar akan menggelar pemilihan kepala daerah untuk 13 kabupaten/kota dan satu pemilihan gubernur, maka harus disukseskan bersama,” kata Badrodin.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar juga telah melakukan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat melalui rapat pleno terbuka, di Padang, Selasa (25/8). Dalam pengundian nomor urut, pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar mendapatkan nomor urut satu, sedangkan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit nomor urut dua. Pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen.
Muslim Kasim-Fauzi Bahar adalah pasangan calon gubernur yang diusung oleh koalisi Partai NasDem, PDI Perjuangan, PAN, dan Partai Hanura, sedangkan Irwan Prayitno-Nasrul Abit diusung oleh koalisi PKS dan Gerindra. Pada bagian lain mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, terdapat 13 kabupaten/kota yang melaksanakan. Yaitu Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan Pesisir Selatan. Sedangkan untuk kota yaitu Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. (rol/adj)
Komentar Mustanir.com
Pemilihan Kepala Daerah dalam sejarahnya selalu ada saja konflik horizontal, baik antara sesama pendukung calon ataupun antara pendukung calon dengan aparat keamanan. Keduanya menggambarkan bagaimana tidak teratur dan tidak dewasanya kehidupan politik di Indonesia. Sudah demikian, kepala daerah yang dipilih tidak memberikan hasil baik yang signifikan terhadap kesejahteraan agregat masyarakat. Yang ada, beberapa orang kaya semakin kaya dan yang miskin tetaplah menjadi miskin. Apakah kehidupan seperti ini yang kita inginkan?
About Author
