Negara Demokrasi Itu Tidak Pernah Ada
MUSTANIR.net – Di antara kata yang paling populer di dunia saat ini adalah kata “demokrasi”. Dia seolah menjadi satu-satunya kata yang jika disematkan sebuah kata padanya, maka kata tersebut menjadi baik dan indah.
Jika dikatakan; negara demokrasi, presiden demokratis, atau ulama demokratis, maka konotasinya menjadi sangat indah dan positif. Namun sebaliknya, jika dikatakan negara Islam, pemimpin Islami atau presiden Islami, maka konotasinya menjadi seolah-olah buruk dan negatif.
Begitulah sebuah permainan kata dimainkan. Stigma-stigma baik dan buruk dibuat untuk mengarahkan emosi masyarakat.
Empat kebebasan dasar dalam demokrasi—sering dikaitkan dengan pidato Four Freedoms, Franklin D Roosevelt—adalah kebebasan berbicara/berpendapat, beragama, dari rasa takut, dan dari kekurangan (kemiskinan). Kebebasan ini merupakan fondasi hak asasi manusia yang krusial untuk menjamin pemerintahan yang jujur dan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, aman, serta sejahtera.
Secara teori memang indah, tapi tahukah Anda? Secara praktis konsep yang dimaksud di atas tidak pernah ada di kehidupan nyata.
Amerika yang dianggap sebagai kampiun negara demokratis dunia, faktanya justru menjadi negara penjajah yang banyak melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Di AS, penguasa sejatinya adalah para oligarki multinasional. Merekalah yang mengarahkan kebijakan nasional AS.
Bahkan India, yang pernah meraih sebagai negara paling demokratis, juga adalah negara yang intoleran kepada Muslim, banyak masjid dibongkar, dan kekerasan berlatar belakang agama kerap kali terjadi di sana.
Bahkan hampir seluruh negara-negara modern hari ini yang menerapkan sistem parlementer sebagai perwujudan dari sharing power ala demokrasi adalah negara-negara yang terjangkiti Islamophobia akut. Lihatlah Inggris, Prancis, Jerman, termasuk negeri-negeri Muslimnya.
Seluruhnya melarang penyebaran ide-ide khilafah di negeri mereka masing-masing. Maka tidak heran jika Dr. Yusuf Qardhawi suatu ketika beliau berkata; jika orang-orang Kristen boleh mempunyai negara Kristen, orang Yahudi mempunyai negara Yahudi, lalu kenapa orang Islam tidak boleh memiliki negara Islam?
Kebebasan yang dielu-elukan sebagai ide paling brilian dari demokrasi juga hanya isapan jempol. Karena fakta tidak ada kebebasan itu dalam kenyataan.
Tahun 2011, gerakan occupy Wall Street dengan slogan “we are 99%” menggema karena protes atas ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin yang begitu besar. Di mana hampir seluruh kekayaan alam dikuasasi oleh 1 persen dari oligarki.
Tindakan kekerasan kepada para demonstran yang kritis juga masih sering terjadi. Kasus terbaru adalah penyiraman air keras kepada Andrie Yunus yang dikenal kritis terhadap pemerintah, menambah fakta ilusi demokrasi pada negara.
Demokrasi itu hanya fatamorgana politik, dia tidak pernah ada. Dia hanyalah pancaran kilau cahaya yang semu ketika didekati hanya panas tersisa. Dia ibarat tangan Dajjal yang datang pada suatu kaum, dia membawa api dan air. Jika ditawarkan api, hakikatnya air. Namun jika ditawarkan air, hakikatnya itu api.
Islam sebagai Pengganti
Islamlah sebagai satu-satunya ideologi yang secara serius dan sungguh-sungguh menjamin kebebasan itu. Dalam arti kebebasan yang dilandaskan syariat Islam.
Islam membolehkan setiap orang berbisnis selama bukan pada komoditas yang haram dan milik umum. Islam membolehkan siapa pun belajar, laki laki atau perempuan, sejak dini hingga perguruan tinggi. Islam pun membolehkan setiap orang mengkritik penguasa sebagai bentuk muhasabah alal hukkam. Bukan hanya boleh namun wajib.
Islam pun membolehkan non muslim untuk menganut agamanya dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam masalah pernikahan, makanan, minuman, dan pakaian, mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agamanya dan masuk ke dalam Islam.
Islam membolehkan setiap orang melakukan aktivitas apa pun selama tidak melanggar syariat Islam. Hanya Islamlah yang paling sempurna mengatur kehidupan manusia. Tidak membebaskan layaknya hewan, juga tidak mengekang secara ketat layaknya budak di masa penjajahan AS.
Wallahu a’lam bi shawab. []
Sumber: Muhammad Ayyubi (Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community)
About Author
