legeartisffuh.wordpress.com

Pemerintah Sekuler Bukan Ulil Amri

MUSTANIR.net – Ulil amri adalah istilah Islam yang memiliki definisi dan konsekuensi yang telah definitif. Menyematkan ulil amri kepada orang yang tidak berhak adalah kezaliman dan penyesatan yang nyata bagi umat sekaligus orang yang dilabeli. Bila ada orang munafik dilabeli sebagai orang yang jujur, maka ia akan bangga dengan kemunafikannya dan semakin jauh dari pertobatan.

Bagi umat Islam sendiri yang dalam doktrin agamanya ilmu merupakan dasar utama dalam segala hal, maka memahami ulil amri secara komprehensif, mulai dari definisi sampai keluar dari ketaatan kepada penguasa akan menjadi bekal sekaligus benteng dari kemungkinan oknum-oknum nyeleneh pada masa mendatang sampai sistem demokrasi lenyap dari muka bumi dengan izin Allah.

Siapakah ulil amri yang wajib ditaati? Apakah setiap pemimpin yang beragama Islam pada saat ini bisa disebut ulil amri? Padahal telah kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh pemimpin negara muslim hari ini hanya menjalankan sistem pemerintahan sekuler. Dan sistem tersebut jelas sangat bertentangan dengan sistem undang-undang Islam. Lantas kalau memang tidak, apakah ada pemimpin hari ini yang wajib ditaati?

Ketika menafsirkan surat an-Nisa ayat 59, jumhur ulama berpendapat bahwa definisi ulil amri yang wajib ditaati adalah para penguasa dan pemimpin yang mengatur kemaslahatan umat.

Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya, Fathul Qadir, mengatakan:

“Ulil amri adalah para pemimpin, penguasa, hakim dan semua orang yang memegang pemerintahan yang menjalankan syariat, bukan pemerintahan thaghut.” (as-Syaukani, Fathul Qodir, hal. 308)

Imam Nawawi berkata:

“Ulil Amri yang dimaksud adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat, inilah pendapat mayoritas ulama terdahulu dan sekarang yaitu dari kalangan ahli tafsir, fikih, dan selainnya.” (Syarh Shahih Muslim 12/222)

Setidaknya ada tiga kesimpulan mendasar yang dituliskan oleh para ulama mufassir dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 59:

  1. Ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman dan memerintah dengan adil.
  2. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun bersyarat. Yaitu selama bukan dalam perkara maksiat.
  3. Ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya tidak wajib ditaati secara mutlak ketika hukumnya bersesuaian dengan hukum syar’i ataupun menyelisihi. Ulil amri seperti ini tidak sah.

Ketiga poin ini penting untuk diperhatikan dalam memandang penguasa yang memerintah di negeri-negeri berpenduduk muslim. Termasuk di Indonesia, agar dengan demikian kita akan lebih bisa menilai siapakah yang disebut ulil amri sebenarnya.

Selain itu, ada satu hal lain yang cukup mendasar juga adalah memahami tujuan (maqashid) kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Para ulama menyebutkan bahwa tujuan pokok dari adanya kepemimpinan adalah untuk mengatur kemaslahatan umat dengan menjalankan syariat yang telah Allah gariskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalam Islam pemimpin juga disebut sebagai pengganti peran Rasulullah ﷺ dalam menjalankan tugas kenabian.

Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkamus Sulthaniyah, 1/3 berkata:

“Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”

Sementara Ibnu Khaldun menulis bahwa:

“Imamah merupakan pengganti (tugas) pemegang (otoritas) syariat dalam melindungi agama dan mengatur urusan keduniawian.” (Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, hal. 195, dinukil dari al-Imamah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah karya Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, hal 29)

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa:

“Kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang (di antara umat Islam) dalam menggantikan (tugas) Rasulullah ﷺ untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk) kepadanya.” (al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh al-Mathali’, hal. 228, dinukil dari al-Wajiz fi Fiqh al-Khilafah karya Shalah Shawi, hal. 5)

Dengan demikian, kewajiban pertama dan yang paling pokok bagi ulil amri adalah mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan tersebut, pertama, menegakkan agama. Kedua, mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Dengan peran ini, ia disebut ulil amri yang wajib ditaati dan tidak boleh dilawan karena telah menegakkan agama dan menerapkan syariat.

Adapun jika pemimpin yang tidak menegakan agama dan syariat maka tidak layak disebut ulil amri yang wajib ditaati. Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid berkata:

“Adapun jika (para penguasa) menonaktifkan syariat Allah, tidak berhukum dengannya dan berhukum dengan yang lain maka ketaatan kaum muslimin kepadanya telah lepas. Manusia tidak wajib menaatinya. Karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan imamah (kepemimpinan) yang dengan keberadaannya ia diangkat, berhak didengar, ditaati dan tidak ditentang. Ulil amri berhak mendapatkan itu semua dikarenakan mereka melaksanakan kepentingan (urusan) kaum muslim, menjaga dan menyebarkan agama, melaksanakan hukum-hukum, menjaga perbatasan, memerangi orangorang yang menolak Islam setelah mendakwahinya, mencintai kaum muslimin dan memusuhi orang-orang kafir. Jika dia tidak menjaga agama atau tidak melaksanakan urusan kaum muslim maka hak kepemimpinan telah hilang darinya. Umat (dalam hal ini diwakili oleh ahlul halli wal ‘aqdi, karena kepada merekalah kembalinya kendali permasalahan) wajib mencopotnya dan menggantinya dengan orang yang mampu merealisasikan tujuan kepemimpinan. Ketika ahli sunnah tidak membolehkan keluar dari para pemimpin yang zalim dan fasik —karena kejahatan dan kezaliman tidak berarti menyia-nyiakan agama— maka yang dimaksud mereka adalah pemimpin yang berhukum dengan syariat Allah. Kalangan salafus saleh tidak mengenal istilah pemimpin (ulil amri) yang tidak menjaga agama. Menurut mereka pemimpin seperti ini bukanlah ulil amri. Yang dimaksud kepemimpinan (ulil amri) adalah menegakan agama. Setelah itu baru ada yang namanya kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang buruk.” (Abdullah bin Abdul Hamid, al-Wajîz fî Aqîdati al-Salaf al-Shâlih Ahli al-Sunnah wal Jamâ’ah, Riyadh: Wazârah al Syu’ûn al Islâmiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyâd, 1423, hlm. 169)

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Dengar dan taatilah, meskipun yang memimpinmu seorang budak dari Habsyi yang kepalanya seperti anggur.” (HR al-Bukhari dari Anas bin Malik) dalam riwayat Ahmad dari Ummul Hushain al-Ahmasiyyah terdapat tambahan, “Selama ia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian.”

Taat kepada Ulil Amri Kecuali dalam Kemaksiatan 

Kita telah mengetahui bahwa ulil amri yang wajib didengar dan ditaati adalah yang mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Kemudian ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak namun ketaatan kepadanya harus sesuai dengan batasan-batasan hukum yang telah diturunkan Allah. Karena tidak boleh menaati makhluk dalam perkara kemaksiatan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.” (Muttafaqun ‘alaih)

“Mendengar dan menaati seorang (pemimpin) yang muslim adalah wajib dalam perkara yang disenangi atau dibenci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat.” (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ahmad dari Ibnu Umar)

Nash-nash di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin diwajibkan menaati pemimpin. Hanya saja ketaatan itu tidak mutlak. Ia harus selaras dengan aturan syariat. Artinya, tidak dalam rangka melanggar perintah Allah. Para ulama sepakat bahwa ketaatan terhadap ulil amri tidak bersifat mutlak. Namun ada batasan-batasan yang diberikan. Secara garis besar perintah yang dimaksudkan adalah tidak boleh ada unsur kemaksiatan kepada Allah.

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebajikan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan kisah yang cukup menarik dalam permasalahan ini, Ali berkata:

“Nabi ﷺ mengirim pasukan perang dan beliau mengangkat seorang dari mereka yang berasal dari al-Anshar sebagai pemimpin, dan beliau memerintahkan mereka untuk menaatinya. Di tengah perjalanan, pemimpin mereka marah maka dia berkata, ‘Bukankah Nabi ﷺ telah memerintahkan kalian untuk menaatiku?’ Mereka menjawab, ‘Betul.’ Dia berkata, ‘Kalau begitu saya perintahkan kepada kalian agar mengumpulkan kayu bakar lalu kalian menyalakannya kemudian kalian masuk ke dalamnya.’ Maka mereka pun mulai mengumpulkan kayu bakar lalu menyalakannya. Tatkala mereka akan melompat masuk ke api tersebut, mereka hanya berdiri sambil memandang satu sama lain. Lalu sebagian di antara mereka berkata, ‘Kami hanyalah mengikuti Nabi ﷺ karena menghindar dari api (neraka), kalau begitu kenapa kami akan memasukinya?’ Demikian keadaan mereka hingga apinya padam dan kemarahan pemimpinnya reda. Hal ini kemudian diceritakan kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda: ‘Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut niscaya mereka tidak akan keluar darinya (neraka) selama-lamanya. Sesungguhnya ketaatan kepada pimpinan itu hanya dalam perkara yang baik’.” (HR Muslim no. 1840)

Demikianlah batasan taat kepada pemimpin, selama pemimpin tersebut menegakkan syariat dan memerintahkan kepada yang makruf maka wajib ditaati. Namun sebaliknya jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada kemaksiatan maka wajib diingkari, dan di sinilah letak peran rakyat untuk melaksanakan hak mereka kepada pemimpin, yaitu menasihatinya jika menyimpang dari jalur syariat. Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq dilantik menjadi khalifah, beliau berkhutbah:

“Saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu saya sangat menghargai dan mengharapkan saran dan pertolongan dari kalian semua. Menyampaikan kebenaran kepada seseorang yang terpilih sebagai penguasa adalah kesetiaan yang sebenar-benarnya, sedang menyembunyikan kebenaran adalah suatu kemunafikan. Orang yang kuat maupun orang yang lemah sama kedudukannya dan saya akan memperlakukan kalian semua dengan adil. Jika aku bertindak dengan hukum Allah dan Rasul-Nya maka taatilah aku akan tetapi jika aku mengabaikan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tidak layak kalian menaatiku.” []

Sumber: Fakhruddin

Categories