Pemerintah Semakin Liberal Membiarkan Asing Bermain di Indonesia
Pemerintah Semakin Liberal Membiarkan Asing Bermain di Indonesia
Mustanir.com – Pemerintah membuka kepemilikan saham Penanaman Modal Asing (PMA) di 20 bidang usaha menyusul digulirkannya Paket Kebijakan Ekonomi X, Kamis (11/2).
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, diperbolehkannya asing memiliki saham di 20 bidang usaha itu setelah pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
“Revisi DNI juga membuka bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya Penanaman Modal Dalam Negeri menguasai 100%,” kata Darmin di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Dia mengatakan bidang usaha yang membolehkan asing memiliki saham dalam jumlah tertentu, antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan hingga 67%, angkutan orang dengan moda darat (49%), industri perfilman termasuk peredaran film (100%), dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%).
Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga membolehkan asing menguasai 100% saham di 35 bidang usaha seperti, industri crumb rubber, cold storage, pariwisata (restoran, bar, cafe, usaha rekreasi, seni, dan hiburan, dan gelanggang olah raga), dan industri perfilman.
Selanjutnya, penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp 100 miliar ke atas, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, pengusahaan jalan tol, dan pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. Sedangkan, industri bahan baku obat dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).
“Pemerintah juga telah menghilangkan rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain, hotel (nonbintang, bintang satu, dan bintang dua), motel, usaha rekreasi, seni, dan hiburan seperti biliar, bowling, dan lapangan golf,” katanya. (beritasatu/adj)
Komentar Mustanir.com
Dengan dibukanya regulasi tersebut semakin menambah jelas bahwa pemerintahan Indonesia saat ini dijalankan dengan sistem Kapitalisme-Liberal. Jika saja para pendukung Pancasila ini konsisten dalam dukungannya terhadap Pancasila, seharusnya mereka berada di garda terdepan menolak sistem Kapitalisme-Liberal sebagaimana kita ketahui Pancasila tidaklah sama dengan Kapitalisme-Liberal.
Tapi sayangnya para pendukung Pancasila juga tidak banyak bersuara perihal kebijakan negara yang dibawa ke arah Kapitalisme-Liberal. Hanya para kaum muslimin yang sadar bahwa Kapitalisme-Liberal tidak sesuai Islam-lah yang berusaha senantiasa mengkritik dan menyampaikan kepada umat. Sekali lagi, Kapitalisme-Liberal bukanlah solusi ekonomi negeri ini, hanya Islamlah solusinya.
About Author
