(merdeka.com)

Pemerintahan yang Tidak Berpihak kepada Rakyat

MUSTANIR.net – Mengumumkan darurat sipil adalah langkah otoriter kekuasaan.

Perpu 23 tahun 1959 tentang darurat sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah orde lama, salah satu awal mula otoritarianisme dan dimulainya demokrasi terpimpin.

Semua orang mengerti, bahwa kalau terjadi state of emergency maka rapat umum dilarang, pertemuan terbatas dilarang, media-media diarahkan dan lain-lain.

Pemerintah bisa menggunakan kekuatan militer untuk menertibkan masyarakat, atau meminta badan-badan untuk bertindak secara militer.

Intinya kebebasan masyarakat ditiadakan. Dalam keadaan darurat sipil, militer dikerahkan untuk mengamankan keadaan, dan akan berujung dalam darurat militer.

Apakah itu darurat sipil?

Perpu 23 tahun 1959 pasal 1 angka 1-3 menyebutkan:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Jadi darurat sipil yang dimaksud adalah ancaman bagi negara.

Sementara yang dihadapi Indonesia sekarang ini adalah darurat kesehatan Masyarakat. Maka UU nomor 6 tahun 2018 yang dibikin oleh Jokowi memberikan definisi yaitu keadaan di mana terjadinya penyebaran virus atau wabah yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Dan Indonesia sedang menghadapi itu, ancaman kesehatan masyarakat, tidak ada ancaman pada negara, atau pada pemerintahan yang sah.

Tugas pemerintah adalah bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat. UU memberikan tanggungjawab yang jelas dan terang bagi pemerintah untuk segera memberikan perlindungan pada masyarakat dengan menyelenggarakan karantina wilayah.

Untuk menanggung biaya karantina itu pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan kesehatan dasar, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya selama karantina.

Kenapa negara tidak melakukan karantina justru mengumumkan darurat sipil?

Karantina membutuhkan biaya besar. Rakyat saatnya diberi makan oleh negara. Tapi negara lagi paceklik, justru negara mengharapkan iuran masyarakat.

Keadaan ini memperlihatkan bagaimana negara hanya penting mengurus ambisi para mafia. Pemindahan ibukota tetap jalan, tapi kebutuhan rakyat tidak dipenuhi.

Negara sebenarnya sumber dari segala darurat ini.

Sementara darurat sipil yang diumumkan adalah untuk memusatkan kekuasaan pada satu tangan. Presiden akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Menyatakan darurat sipil berarti menyiapkan darurat militer.

Operasi pengamanan pun dilakukan dengan cara militer. Akhirnya kebebasan rakyat yang dirampas dan kekuasaan negara yang besar dan uang pengamanan bertambah.

Tentu ini tidak manusiawi. Di tengah rakyat yang menghadapi pendemi, ketakutan, dan krisis ekonomi, negara begitu tega menyatakan situasi menjadi darurat sipil padahal itu darurat kesehatan.

Inilah pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Karena itu darurat sipil kita tolak, dan mendesak Jokowi menyatakan karantina wilayah. []

Sumber: Furqan Jurdi, Ketua Komunitas Pemuda Madani

Categories