
Al-Wala’ wal Bara’ sebagai Perisai Akidah: Menolak Tunduk pada Tirani dan Standar Ganda Global
MUSTANIR.net – Pendahuluan: Iman sebagai Garis Demarkasi
Di era disrupsi informasi ini, banyak pihak berusaha mengaburkan batas antara toleransi dan ketundukan. Narasi moderasi kerap dipelintir menjadi pembenaran atas kompromi terhadap prinsip. Padahal bagi seorang Muslim, al-Wala’ wal Bara’ bukan sekadar istilah teologis yang beku dalam kitab-kitab klasik. Ia adalah garis demarkasi yang tegas antara penghambaan kepada Allah dan ketundukan kepada kekuasaan duniawi.
Keimanan menuntut ketegasan sikap: loyalitas penuh kepada kebenaran dan keadilan (al-Wala’), serta penolakan total terhadap kezaliman beserta para pendukungnya (al-Bara’). Tanpa batas yang jelas, iman akan terkikis oleh pragmatisme dan tekanan politik global.
Argumen Ideologis dan Penolakan terhadap Penindasan
1. Keharaman Loyalitas kepada Penindas
Dalil dalam QS al-Ma’idah: 51 menyatakan: “Siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin (aliansi/loyalitas), maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka).”
Ayat ini menjadi peringatan tegas bahwa memberikan dukungan atau legitimasi kepada kekuatan yang memerangi nilai-nilai agama dan kemanusiaan bukanlah perkara ringan. Loyalitas bukan sekadar relasi politik, tetapi cerminan posisi ideologis dan keberpihakan hati.
Syaikh asy-Syanqiti menegaskan bahwa loyalitas yang lahir dari raghbah (keinginan mencari muka atau perlindungan) kepada kekuatan yang menindas menunjukkan rapuhnya fondasi iman. Dalam konteks kontemporer, kebijakan luar negeri yang bersifat transaksional—misalnya tekanan politik terhadap Gaza oleh tokoh seperti Donald Trump—sering dipandang sebagai bentuk dominasi politik yang problematik dan menimbulkan kontroversi moral.
2. Kritik Logis terhadap Standar Ganda
Secara rasional, terdapat kontradiksi yang nyata ketika seseorang mengklaim komitmen pada keadilan universal, namun mendukung kebijakan global yang dinilai membiarkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah seperti Gaza.
Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa iman dan loyalitas kepada pihak yang memusuhi prinsip-prinsip keadilan tidak akan pernah menyatu dalam satu hati. Prinsip ini menjadi dasar logis bahwa keberpihakan moral tidak bisa dipisahkan dari konsistensi nilai.
Kebijakan yang memaksakan kehendak sepihak, membatasi bantuan humanitarian, atau melegitimasi pendudukan sering disebut oleh para pengkritiknya sebagai bentuk standar ganda dalam tatanan global. Dalam kerangka Bara’, seorang Muslim dituntut untuk berlepas diri dari segala bentuk kemungkaran dan kezaliman.
3. Ketegasan di Atas Diplomasi Semu
Syariat mengenal konsep mudarah (diplomasi atau sikap lunak dalam kondisi tertentu). Namun, para ulama memberikan batasan tegas: diplomasi tidak boleh mengorbankan prinsip akidah.
Syaikh asy-Syanqiti menekankan bahwa meskipun secara lahiriah terjadi interaksi politik atau diplomatik, batin seorang mukmin harus tetap bersih dari loyalitas kepada kezaliman. Ketegasan moral tidak boleh ditukar dengan keuntungan pragmatis.
Menolak kebijakan yang dinilai menindas rakyat Palestina bukan sekadar sikap politik regional, melainkan bagian dari konsistensi moral dan keimanan. Sikap diam atau netral dalam situasi ketidakadilan sering dipandang sebagai bentuk kelemahan moral yang perlu dihindari.
Penutup: Ketegasan sebagai Konsekuensi Iman
Iman menuntut keberanian untuk mengatakan “tidak” terhadap kezaliman, siapa pun pelakunya. Keberpihakan kepada keadilan adalah bagian dari integritas tauhid. Seorang mukmin tidak selayaknya menjadikan para penindas sebagai sekutu dekat atau penentu arah masa depannya.
Pragmatisme duniawi tidak boleh menumpulkan prinsip. Gaza menjadi cermin ujian moral dunia modern: di sanalah terlihat dengan jelas siapa yang berdiri bersama nilai kemanusiaan dan siapa yang membiarkan standar ganda terus berlangsung.
Sebagaimana ungkapan yang dinukil dalam tradisi keilmuan Islam: “Barang siapa yang memuliakan penindas, maka ia turut serta melemahkan pilar-pilar keadilan.”
Wallahu a’lam bish-shawab. []
Sumber: Ahmad Zen – Jaringan Ulama Ideologis (JUI)
