Ironi dan Ambiguitas Prabowo Soal Palestina Pasca Pernah Gabung BOP Pimpinan Trump dan Netanyahu
MUSTANIR.net – Prabowo kembali menyerukan kemerdekaan Palestina di Pondok Pesantren Gontor. Seruan itu terdengar tegas, tetapi sekaligus membuka pertanyaan tentang konsistensi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika Gaza.
Pada Januari 2026, Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace atau BOP yang diinisiasi Donald Trump untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Itu menjadi pilihan miris dan tak memiliki legitimasi publik.
Dokumen resmi pemerintah menyebut partisipasi Indonesia diarahkan menjaga solusi dua negara dan memastikan hak rakyat Palestina tidak diabaikan. Namun, Israel kemudian bergabung dalam forum tersebut.
Di sinilah ambiguitas itu muncul: Bagaimana membela kemerdekaan Palestina sembari duduk dalam wadah yang kemudian juga melibatkan pemerintah Zionis Israel? Pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika diplomatik, namun pernyataan substansial tentang keseriusan dukungan Prabowo pada kemerdekaan Palestina.
Netanyahu menyatakan Israel telah menandatangani aksesi sebagai anggota BOP pada Februari 2026. Fakta itu membuat posisi Indonesia memerlukan penjelasan politik yang lebih transparan.
Prabowo mengatakan Indonesia ikut BOP karena ingin membantu rakyat Gaza dan Palestina. Pemerintah juga menegaskan keikutsertaan tersebut bukan normalisasi hubungan atau legitimasi kebijakan negara mana pun.
Namun politik luar negeri bukan hanya soal maksud, melainkan juga struktur, konsekuensi, dan persepsi. Ketika forum mempertemukan pihak-pihak berseberangan, batas prinsip harus dijelaskan kepada publik.
Sampai hari ini Indonesia dalam diam masih melakukan sejumlah hubungan dan perdagangan dengan Zionis Israel. Indonesia mirip Turki yang Presidennya (Erdogan) berteriak untuk kemerdekaan Palestina, namun terus melakukan hubungan dagang yang memperkuat ekonomi Zionis.
Seruan kemerdekaan Palestina tentu sejalan dengan posisi Indonesia yang menolak penjajahan. Tetapi publik berhak mengetahui bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ketika Indonesia berpartisipasi dalam arsitektur perdamaian bentukan Trump.
Di titik ini persoalannya bukan membungkam diplomasi, melainkan meminta konsistensi. Jangan sampai kata Palestina menjadi mahkota pidato, sementara desain kebijakan menyisakan kabut pertanyaan publik. Publik patut bertanya.
Jika BOP sungguh menjadi jalan menuju negara Palestina merdeka, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme jaminannya secara terbuka. Sebaliknya, jika terdapat risiko kompromi, publik berhak mengetahuinya. Itulah ruang akuntabilitas.
Sampai hari ini tak jelas soal satu ini. Indonesia hanya akan keluar jika hal itu tak menguntungkan Palestina. Saat gabung BOP, sejumlah ulama penjilat justru sibuk mendukung Prabowo bergabung BOP.
Palestina akhirnya bukan sekadar panggung diplomasi, melainkan ujian konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Seruan kemerdekaan harus dapat dibaca terang dalam tindakan, bukan hanya terdengar nyaring dalam pidato. []
Sumber: AK Channel
About Author
