Berjuang demi syahwat, Partai Seks Australia dijegal
Berjuang demi syahwat, Partai Seks Australia dijegal
Komisi Pemilihan Umum Australia mencoret Partai Seks Australia (ASP) dari daftar berhak berlaga dalam pemungutan suara. Dengan demikian, organisasi politik nyeleneh itu tak lagi punya kekuatan politik di parlemen.
Keputusan KPU Australia itu muncul dua hari lalu. Alasannya, ASP tak punya minimal 550 anggota resmi di seantero Negeri Kanguru. “Jumlah anggota partai itu tidak mencukupi untuk mendaftar dalam pemilu,” tulis keterangan resmi KPU Australia seperti dilansir ABC, Jumat (8/5).
Kebijakan itu sontak diprotes oleh pendukung Partai Seks. Viona Patten, wakil ASP yang berhasil lolos ke parlemen mewakili Negara Bagian Victoria pada 2009, menyatakan kebijakan wasit pemilu tidak adil. Ratusan pendukung memprotes kebijakan itu melalui petisi daring.
“KPU Australia justru membuat pendukung kami bergerak. Kami mendapat tambahan anggota baru dalam waktu singkat. Akan kami buktikan bahwa partai seks patut berlaga di pemilu,” ujarnya.
Partai Seks Australia didirikan pada 2009. Para pendirinya adalah tokoh-tokoh dari industri hiburan esek-esek dan film dewasa Australia, di bawah naungan Eros Foundation.
Ideologi mereka adalah pembebasan syahwat secara fundamental di Negeri Kanguru. Patten menyatakan partainya memperjuangkan penghapusan sensor, diskriminasi, dan kesamaan hak di semua kalangan.
Lebih dari itu, walau diisi anggota yang mendukung industri syahwat, ASP mengklaim mereka mengecam setiap kekerasan dan pelecehan seksual di bawah umur. Mereka pun mendukung pemberdayaan kaum difabel.
“Kami sangat serius memperjuangkan hak seks bagi semua,” tulis kaos para pendukung partai itu setiap hari pemungutan suara. Namun pada pemilu terakhir, ASP hanya mendulang 1,9 persen dukungan secara nasional. Alhasil, partai ini tidak mampu meloloskan calonnya hingga ke tingkat parlemen nasional.
Juru bicara ASP Robbie Swan menilai partainya dikadali aturan pemilu Australia. Sejak awal, partai kecil memang tidak diizinkan hidup.
“Partai besar mendapat kemudahan untuk memeriksa daftar anggotanya dan memenuhi persyaratan minimal 550 anggota. Tapi kami yakin bisa memenuhi persyaratan KPU dan terdaftar lagi untuk pemilu berikutnya,” ungkapnya. (merdeka/adj)
About Author
