Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis Menilai, PERPPU ORMAS Tak Logis

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis | foto: Kompas.com

JAKARTA, MUSTANIR.COMPakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) tidak logis. Apalagi, jika pemerintah mengacu pada kegiatan Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) yang digelar pada 2013 lalu. Kegiatan tersebut terekam dan ditayangkan pada sidang uji materi di MK karena menjadi salah satu bahan keterangan yang disampaikan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas. Maglie Brooklyn Nets Menurut Margarito, mengacu pada video tersebut, tidak ada keadaan genting yang memaksa dalam penerbitan Perppu Ormas. Houston Rockets

“Peristiwa (di dalam) video tidak bisa menjadi dasar untuk merumuskan peristiwa genting,” ujar Margarito, dalam sidang terkait Perppu Ormas di MK, Jakarta, Rabu (6/9/2017). Oklahoma Sooners Baca: Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK, Yusril Protes Margarito merupakan Ahli yang dihadirkan HTI untuk memberikan keterangan kepada MK perihal gugatan yang diajukan. goedkoop nike air max 2016 Margarito menjelaskan, keorganisasian HTI pada 2013 belum berbadan hukum yang sah dan hanya memegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri. Pada 2014, HTI resmi berbadan badan hukum dan terdaftar secara sah di Kemenkumham. Nike Hurley Menurut Margarito, dengan diterimanya HTI sebagai organisasi yang terdaftar memiliki legalitas hukum di Kemenkumham, maka menggugurkan asumsi bahwa negara dalam keadaan genting sehingga perlu diterbitkan Perppu. Sebab, dengan demikian, HTI diterima oleh pemerintah. “Saya maknai menggugurkan keadan hukum sebelumnya, karena diterima (Kemenkumham),” kata Margarito. Baca: Yusril Sebut Video Pemutaran Acara HTI Tahun 2013 Jadi Bumerang Buat Jokowi Ia menilai, jika memang pemerintah menilai HTI perlu dibubarkan, maka sedianya dilakukan pada 2013 lalu. Chaussures Nike Pas Cher “Sontak segera kok (menunggu) 4 tahun? Betul-betul tidak logis. Nike Air Max 2017 Heren groen Keadaan 2013 gugur dan tidak cukup alasan hukum mengkonstruksi hal ihwal keadaan genting dan mennjadikan presiden menggunakan hak ekslusifnya,” kata Margarito. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menggugat berlakunya Perppu Ormas. NIKE AIR MORE UPTEMPO

Menurut dia, penerbitan Perppu Ormas tidak dalam keadaan yang mendesak dan dalam situasi yang genting, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Selain itu, ia juga mempersoalkan sejumlah pasal yang ada di dalam Perppu Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 4 huruf c sepanjang frasa “menganut”, Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A. Nike Baratas [nasional.kompas.com/read/2017/09/06]   Komentar: Ketidakmampuan pemerintah menghadirkan bukti-bukti otentik pelanggaran yang dilakukan Ormas HTI hanya akan semakin menimbulkan tanda tanya besar di benak khalayak. Sebenarnya apa alasan sebenarnya yang mendorong penerbitan Perppu No.

Categories