Agama Tidak Boleh Direduksi Menjadi Perangkat Legitimasi Kekuasaan

MUSTANIR.net – Fudhail bin ‘Iyadh رحمه الله hidup pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, termasuk dalam periode kekhalifahan Harun Ar Rasyid. Masa tersebut merupakan salah satu periode penting dalam perkembangan keilmuan Islam. Aktivitas periwayatan, penghimpunan, pencatatan, dan penyebaran hadis berkembang pesat. Para ulama memiliki kedudukan terhormat, majelis-majelis ilmu tumbuh, dan perhatian terhadap syariat menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam.

Dalam konteks sejarah inilah, kita perlu cermat ketika menjadikan sikap para ulama salaf terhadap penguasa pada masa itu sebagai legitimasi untuk membenarkan sistem pemerintahan yang secara fundamental jauh berbeda dengan sistem politik kontemporer.

Menyamakan Harun Ar Rasyid dengan para penguasa dalam sistem demokrasi sekuler modern bukan sekadar kekeliruan fatal dalam membaca sejarah, melainkan juga bentuk analogi yang cacat secara konseptual. Keduanya berada dalam konstruksi kekuasaan, landasan hukum, dan paradigma kedaulatan yang berbeda.

Harun Ar Rasyid memerintah dalam kerangka kekhalifahan Islam, dengan syariat sebagai supremasi hukum, sebagai rujukan normatif agama dan hukum. Ada pun dalam sistem demokrasi parlementer sekuler, konstruksi ketatanegaraan bertumpu pada konstitusi dan mekanisme legislasi yang memberikan kewenangan pembentukan hukum kepada lembaga perwakilan rakyat, yang sarat dengan manipulasi dan rekayasa.

Perbedaan mendasar yang demikian itu tidak boleh dihapus begitu saja hanya demi menghasilkan kesimpulan yang sejak awal dipaksakan untuk dibenarkan.

Mengutip sikap seorang ulama salaf terhadap penguasa pada zamannya, kemudian memindahkan kesimpulan tersebut secara serampangan kepada sistem pemerintahan modern, merupakan bentuk anakronisme sejarah, pemerkosaan terhadap kebenaran. Lebih jauh, menjadikan praktik tersebut sebagai dalih untuk melegitimasi sistem yang memiliki landasan filosofis dan ketatanegaraan yang sangat jauh berbeda adalah manipulasi terhadap konteks sejarah.

Di sini, kita tidak sedang membicarakan sekadar perbedaan nama penguasa, melainkan perbedaan prinsip, konsep dasar, dan konstruksi kekuasaan.

Dalam sistem parlementer demokratis, kedaulatan rakyat menjadi prinsip fundamental dalam konstruksi ketatanegaraannya. Kekuasaan legislasi dijalankan melalui lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Sementara itu, presiden atau kepala pemerintahan menjalankan kewenangan dalam batas-batas konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa keluar barang sejengkal pun dari itu.

Artinya, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang sedang menduduki kursi kekuasaan, tetapi juga menyangkut sistem yang menjadi landasan bagi berjalannya kekuasaan tersebut.

Seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sistem yang menaunginya, sebagaimana sistem tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pribadi orang yang sedang memimpinnya.

Di sinilah letak kekeliruan sebagian orang ketika menjadikan nasihat para ulama salaf tentang penguasa sebagai pembenaran tanpa batas terhadap segala bentuk sistem pemerintahan. Mereka mengambil kesimpulan dari sebuah konteks sejarah, tetapi mengabaikan fondasi yang melatarbelakanginya.

Ada pun persoalan mendoakan penguasa, perlu dibedakan antara doa sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar seseorang memperoleh petunjuk dan perbaikan, dengan doa yang dijadikan instrumen legitimasi terhadap sistem atau kebijakan yang menyelisihi syariat. Keduanya bukan perkara yang sama. Doa tidak otomatis berarti persetujuan, sebagaimana nasihat dan kritik tidak otomatis berarti pemberontakan.

Jika kita mencermati pola pemikiran sebagian kelompok Murji’ah kontemporer, terdapat fenomena yang patut dikritisi. Mereka tampak begitu responsif, bahkan sangat antusias, ketika pembicaraan menyentuh persoalan pemerintahan, stabilitas rezim, ketaatan kepada penguasa, dan larangan mengkritik kebijakan politik.

Akan tetapi, antusiasme tersebut terkadang tidak berbanding lurus dengan ketegasan mereka dalam mengingkari penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariat yang paling fundamental yaitu Tauhid.

Kita perlu bertanya: mengapa persoalan yang berkaitan dengan penguasa begitu sering memperoleh perhatian istimewa, sementara persoalan penyimpangan akidah, hukum, dan prinsip-prinsip agama terkadang tidak mendapatkan respons yang sebanding? Justru yang ada malah dicari-carikan pembenaran atasnya.

Mengapa dalil-dalil tentang ketaatan kepada penguasa begitu sering dikedepankan, tetapi pembahasan mengenai batas-batas ketaatan, kewajiban berhukum dengan wahyu, serta kedudukan syariat dalam kehidupan umat justru kerap dikesampingkan?, dibiarkan remang-remang, bias, dan samar.

Tentu saja, tidak setiap orang yang menyerukan ketaatan kepada penguasa dapat dituduh memiliki agenda politik tertentu. Namun, pola keberagamaan yang secara konsisten menempatkan kepentingan stabilitas kekuasaan di atas pembahasan prinsip-prinsip agama adalah fenomena yang layak dianalisis secara kritis, seakan tampak jelas keberadaan mereka sebagai garda terdepan bagi kelanggengan sistem kufur yang ada.

Agama tidak boleh direduksi menjadi perangkat legitimasi kekuasaan. Nash-nash syariat tidak boleh dipilih dan dipilah hanya untuk menghasilkan kesimpulan yang menguntungkan penguasa. Demikian pula, warisan keilmuan para ulama salaf tidak boleh dipersempit menjadi kumpulan kutipan yang digunakan untuk membungkam setiap pembicaraan kritis mengenai sistem pemerintahan.

Mengikuti manhaj salaf bukan berarti mengulang kesimpulan-kesimpulan mereka tanpa memahami konteks, sebab, dan landasan argumentasinya, ruang dan waktunya. Justru mengikuti mereka itu menuntut kejujuran ilmiah, ketelitian dalam memahami dalil, serta keberanian membedakan antara prinsip agama dan realitas politik yang terus berubah.

Jangan sampai nama para ulama salaf dijadikan tameng untuk membela sesuatu yang tidak pernah mereka maksudkan. Jangan pula sejarah kekhalifahan Islam dipelintir menjadi pembenaran bagi konstruksi kekuasaan yang berbeda secara mendasar.

Konsistensi mengikuti pemahaman ulama salaf bukan diukur dari seberapa sering kita mengutip perkataan mereka tentang ketaatan kepada penguasa, melainkan dari seberapa jujur kita mengikuti keseluruhan prinsip agama yang mereka perjuangkan.

Sebab, agama bukanlah alat untuk mengabadikan kekuasaan, dan warisan ulama bukanlah legitimasi yang dapat dipinjam sesuka hati demi membenarkan setiap realitas politik. Kebenaran tidak menjadi benar karena didukung penguasa, sebagaimana kebatilan tidak berubah menjadi kebenaran hanya karena dibungkus dengan kutipan para ulama salaf. []

Sumber: Abu Usamah Adam

About Author

Categories