Tidak Butuh Sosialisme, Islam Sudah Sempurna Sebagai Ideologi

MUSTANIR.net – Wacana mengenai “sosialisme Islam” mencuat di ruang publik seiring upaya sebagian kalangan yang mempopulerkannya sebagai ruh Pasal 33 dan 34 UUD 1945, serta upaya menyelaraskannya dengan corak kebijakan ekonomi yang kerap dinilai bernuansa sosialistik.

Narasi ini seolah menyiratkan bahwa Islam membutuhkan “bantuan” konsep pemikiran buatan manusia untuk menjawab persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.​ Padahal, dari sudut pandang akidah dan syariat Islam, upaya mencampuradukkan Islam dengan ideologi lain adalah sebuah kekeliruan mendasar.

Islam adalah sebuah ideologi (mabda’) yang utuh, sempurna, dan mandiri [1], yang sama sekali tidak membutuhkan adopsi dari sistem ekonomi politik mana pun, termasuk sosialisme. ​Untuk memahami mengapa sikap mencampuradukkan konsep ini keliru secara mendasar, kita perlu meninjau terlebih dahulu hakikat Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang paripurna dan berdiri tegak di atas fondasinya sendiri.

​Secara terminologi ideologis, sebuah sistem kehidupan yang sahih harus dibangun atas dasar akidah yang memancar darinya seluruh aturan hukum. Dalam hal ini, Islam memenuhi kriteria mutlak sebagai sebuah ideologi (mabda’).​ Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menegaskan kesempurnaan Islam secara paripurna melalui firman-Nya di dalam Al-Qur’an:

​”…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” (TQS. Al-Ma’idah: 3)

​Ayat mulia ini turun sebagai penegasan bahwa Islam bukan sekadar ritual spiritual individual, melainkan sebuah tatanan aturan hidup yang lengkap. Islam memiliki akidah (aqidah), konsep pemikiran (fikrah), serta seperangkat peraturan (thariqah) untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia—baik politik, sosial, pendidikan, sanksi, hingga sistem ekonomi.

​Oleh karena itu, menjadikan sosialisme sebagai landasan, lalu sekadar “menempelinya” dengan dalil-dalil Al-Qur’an atau hadis (Islamisasi istilah), adalah bentuk pelecehan terhadap keautentikan dan kaffahnya hukum Islam.

​Kemurnian dan kelengkapan ajaran tersebut semakin terlihat kontras apabila kita membandingkan asas dasar Islam secara berhadap-hadapan dengan ideologi-ideologi sekuler yang mendominasi dunia saat ini.

​Setiap ideologi berdiri di atas asas yang saling bertentangan secara diametral. Mencampuradukkan ketiganya adalah bentuk inkonsistensi berpikir:

1. Kapitalisme menjadikan kebebasan kepemilikan individu dan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) sebagai asasnya. Sistem ini terbukti melahirkan ketimpangan ekonomi yang akut, di mana kekayaan hanya berputar segelintir orang (oligarki).

2.​ Sosialisme yang kerap diagung-agungkan membawa kebatilan nyata karena menjadikan kepemilikan kolektif mutlak oleh negara serta pengingkaran terhadap hak kepemilikan pribadi sebagai fondasinya [2]. Dalam praktiknya, kebatilan sosialisme terbukti melahirkan tirani negara, pengekangan kehendak individu, serta kehancuran ekonomi yang parah.

Sebagaimana pernah terlihat pada eksperimen “Sosialisme Arab” (seperti rezim Ba’ath di Irak dan Suriah atau kebijakan nasionalisasi ekstrem Mesir era Gamal Abdel Nasser) yang justru berujung pada otoritarianisme dan kemiskinan struktural [3], serta kejatuhan ekonomi di negara-negara Amerika Latin berhaluan sosialis (seperti Venezuela) yang mengalami krisis humanitarian dan hiperinflasi meski memiliki sumber daya melimpah.

3. ​Islam berdiri di atas asas akidah Islamiyyah (keimanan kepada Allah dan aturan-Nya). Islam mengakui kepemilikan individu (milkiyah fardhiyah), kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah), masing-masing dengan batasan dan mekanisme distribusi yang adil dan manusiawi [4].

​Islam tidak mengenal kompromi dalam hal sumber hukum. Allah SWT berfirman:

​“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. Al-Ma’idah: 50)

​Perbedaan asas yang fundamental inilah yang membawa konsekuensi praktis dalam tata kelola sumber daya dan kesejahteraan rakyat, yang sering kali disalahpahami oleh para pengusung gagasan sosialisme Islam dalam konteks kebangsaan.

​Para pengusung sosialisme Islam sering merujuk pada semangat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak untuk membenarkan pandangan mereka. Dalam pandangan Islam, konsep pengelolaan kekayaan alam dan kesejahteraan jauh lebih adil dan komprehensif tanpa harus melabelinya dengan istilah sosialis.

​Di dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan umum (seperti tambang minyak, gas, air, hutan, dan energi skala besar) diharamkan untuk diprivatisasi kepada individu atau asing. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Rasulullah SAW bersabda:

​“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

​Hadis ini menjadi landasan syar’i bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dikuasai oleh segelintir kapitalis, namun juga bukan berarti dinegarasediakan secara mutlak dengan menghilangkan hak milik individu seperti dalam sosialisme.

Islam memiliki mekanisme distribusi kekayaan yang khas, melalui instrumen zakat, infak, sedekah, larangan penimbunan (ihtikar), penghapusan riba, hingga jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu warga negara secara langsung. ​Dengan melihat betapa kokoh dan terperincinya perangkat aturan ekonomi serta sosial tersebut, maka tidak ada lagi alasan bagi kaum Muslimin untuk mencari pijakan di luar risalah-Nya.

​Umat Islam tidak perlu inferior atau latah mengadopsi istilah-istilah asing buatan peradaban sekuler seperti “sosialisme Islam” demi mencari keadilan sosial. Masalah ketidakadilan dan kemiskinan yang timbul hari ini bukan karena Islam kurang lengkap, melainkan karena hukum-hukum Islam dicampakkan dari kancah pengaturan kehidupan bernegara.

​Fenomena latah mencangkokkan label “sosialisme” ke dalam tubuh Islam sejatinya merupakan manifestasi dari sikap defensif apologetis akibat kekalahan psikologis umat di hadapan dominasi pemikiran Barat. Alih-alih percaya diri menawarkan sistem Islam sebagai solusi mandiri dan alternatif peradaban, sebagian kalangan justru bersikap reaktif dengan berusaha membuktikan bahwa Islam itu “relevan” dan “modern” hanya karena dianggap selaras dengan narasi-narasi ideologi sekuler yang sedang populer.

​Sikap apologetis tersebut pada gilirannya melahirkan mental mimikri (taqlid budaya dan pemikiran), yakni kecenderungan pihak yang merasa terjajah untuk meniru terminologi maupun kerangka pikir pihak yang mendominasi agar diterima secara intelektual maupun politis [5]. Padahal, meminjam baju ideologi lain justru mengaburkan jati diri syariat dan menjebak umat dalam lingkaran kesesatan berpikir yang mereduksi kesempurnaan wahyu.

​Solusi atas seluruh problem bangsa ini bukanlah mencampuradukkan ideologi sosialis dengan polesan religius, melainkan menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan aturan kehidupan secara menyeluruh (kaffah). Sudah saatnya umat kembali kepada kemurnian risalah Islam, menegakkan sistem ekonomi dan politik yang bersumber langsung dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, demi meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. []

Arman Tri Mursi

​Catatan Kaki
​[1] Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
[2] Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, Jakarta: Ultus, 2000.
[3] Fouad Ajami, The Arab Predicament, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
[4] Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Jakarta: Al-Azhar Press, 2010.
[5] Homi K Bhabha, The Location of Culture, London: Routledge, 1994.

About Author

Categories