(Getty Images/Chung Sung-Jun)
Darurat Komunikasi Virus Korona ala Pemerintah
MUSTANIR.net – Ketika pada awal kemunculan virus korona di Tiongkok bulan November-Desember 2019, pemerintah telah gagal memanfaatkan momentum untuk membangun kepercayaan publik. Mengapa?
Pertama, pemerintah cenderung bersikap defensif melalui beragam pernyataan yang menyepelekan bahwa Indonesia akan bebas virus korona. Sikap ini selain mengundang kritik dan kecurigaan, juga menunda upaya-upaya mitigasi yang seharusnya dilakukan sejak awal.
Kedua, rencana menggunakan influencer untuk mengerek reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis yang aman. Rencana ini menampar muka pemerintah sendiri sebagai otoritas juru bicara negara.
Virus korona adalah peristiwa kesehatan yang luar biasa dengan dampak ikutan yang sistemik pada sektor ekonomi, politik bahkan hubungan antarnegara dan hubungan warga negara dengan pemerintah. Dengan kata lain, krisis yang berlangsung mencapai kategori luar biasa, sehingga jika merujuk pendapat Kate Hartley (2019) dalam bukunya: Communicate in a Crisis, diperlukan ‘kepemimpinan opini’ yang kuat berbasis pada keterbukaan, satu pintu dan komprehensif (data korban, infrastruktur dan psikologis).
Dua sisi yang harus dikemukakan ke publik adalah apa saja tips untuk peningkatan kewaspadaan diri atas potensi wabah virus beserta dampak ikutannya. Juga informasi yang mengaktualisasi langkah-langkah konkret dan cepat dari pemerintah dalam meresponsnya. []
Sumber: Dr. rer.soc Masduki, Dosen Program Komunikasi Universitas Islam Indonesia
About Author
