Deep State yang Menentukan Kebijakan Amerika, Bukan Partai-partai yang Berebut Kekuasaan
MUSTANIR.net – Demi melampiaskan kekesalan terhadap Trump dan partainya, banyak pengamat di Amerika maupun di luar negeri menyambut hasil pemilihan umum paruh waktu (midterm elections) yang berlangsung pada 3 November 2026 dengan penuh kegembiraan. Mereka bersuka cita atas kemenangan Partai Demokrat yang berhasil menguasai dua kamar Kongres, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat, setelah sebelumnya kedua lembaga tersebut dikuasai Partai Republik.
Di Senat, Partai Demokrat berhasil merebut tujuh kursi yang sebelumnya dikuasai Partai Republik di Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina Utara, dan Carolina Selatan. Mereka juga berhasil mempertahankan dua kursi yang diperebutkan secara ketat di Georgia dan Michigan.
Sementara itu, di Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Demokrat berhasil merebut lebih dari 20 daerah pemilihan, termasuk sejumlah daerah yang pada pemilu 2024 memberikan suara mayoritas besar kepada Trump.
Terkait hasil pemilu tersebut dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya, kami ingin menjelaskan beberapa poin berikut:
• Pertama: Hal yang menjadi perhatian utama kita dalam persoalan politik domestik Amerika adalah sejauh mana pemilu ini beserta dampak yang ditimbulkannya berkaitan dengan umat Islam dan berbagai persoalannya di seluruh dunia, termasuk komunitas Muslim yang berada di Amerika sendiri. Oleh karena itu, pemilu ini harus dinilai dari sudut pandang tersebut.
Dalam penjelasan mengenai sebab turunnya ayat berikut:
﴿الم ▪️ غُلِبَتِ الرُّومُ ▪️ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ▪️ فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾
“Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat. Dan setelah kekalahannya itu, mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi.” (QS Ar-Rum: 1–4)
Disebutkan bahwa bangsa Persia sebelumnya telah mengalahkan bangsa Romawi. Kaum Muslimin berharap bangsa Romawi menang karena mereka termasuk golongan Ahli Kitab. Sebaliknya, kaum musyrik Quraisy berharap bangsa Persia menang karena mereka memiliki kedekatan dengan bangsa Persia dalam hal sama-sama tidak berafiliasi dengan agama samawi.
Karena itulah, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu berani bertaruh atas kebenaran kabar yang disampaikan dalam ayat-ayat tersebut.
Dengan demikian, perhatian Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap perkembangan politik dunia didasarkan pada sudut pandang akidah dan wahyu. Bukan berdasarkan pertimbangan “kemaslahatan dan kemudaratan” ataupun prinsip “memilih keburukan yang lebih ringan dan bahaya yang lebih kecil”, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang.
• Ke dua: Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan para pengamat bahwa pihak yang sesungguhnya mengendalikan pemerintahan dan menentukan kebijakan Amerika adalah deep state atau negara bayangan. Kekuatan ini berada di tangan para pemilik modal dan perusahaan-perusahaan raksasa, tanpa memandang agama yang mereka anut.
Bagi mereka, siapa yang memerintah Amerika bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah siapa pun yang berkuasa harus melayani kepentingan kapitalisme mereka, yang dibangun di atas praktik merampas kekayaan bangsa-bangsa, mengeksploitasi rakyat, dan membuat mereka semakin miskin, di dalam negeri maupun di seluruh dunia.
Hal ini juga dijelaskan oleh Noam Chomsky, seseorang yang merupakan bagian dari kalangan tersebut. Ia mengatakan:
“Kedua partai bekerja dalam kerangka ekonomi dan kelembagaan yang sama. Keduanya memiliki kedekatan dalam melindungi sistem keuangan, kepentingan perusahaan, serta penggunaan kekuatan Amerika. Karena itu, pergantian partai yang berkuasa tidak mengubah arah kebijakan negara secara mendasar. Keduanya hanyalah dua sayap dari apa yang disebutnya sebagai ‘Partai Bisnis’ (Business Party).”
• Ke tiga: Kedekatan kebijakan kedua partai—bahkan sampai pada tingkat kesamaan yang nyaris identik—terlihat jelas dalam praktik pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang untuk mereka. Bukan pada pidato-pidato penuh kebohongan dan manipulasi yang bertujuan mengarahkan para pemilih menuju kotak suara, seolah-olah mereka sedang berada dalam pengaruh hipnotis.
Salah satu contohnya adalah sikap kedua partai terhadap persoalan yang sangat dicintai dan diperjuangkan oleh umat Islam, yaitu tanah Palestina yang diberkahi.
Kedua partai sama-sama mengusung kebijakan yang serupa dalam mempertahankan entitas Yahudi serta memberikan dukungan penuh kepadanya, dalam bidang keuangan, militer, politik, maupun media.
Berikut beberapa contohnya:
A. Pada 2016, pemerintahan Partai Demokrat di bawah Barack Obama menandatangani nota kesepahaman untuk memberikan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS kepada entitas Yahudi (Israel) selama sepuluh tahun. Periode kesepakatan tersebut dimulai pada Oktober 2018, ketika Donald Trump dari Partai Republik menjabat sebagai presiden.
B. Pada 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota entitas Yahudi (Israel). Setahun kemudian, pada 2018, Kedutaan Besar Amerika dipindahkan ke kota tersebut.
Ketika Joe Biden dari Partai Demokrat menjabat sebagai presiden, pemerintahannya menegaskan bahwa mereka tidak akan membatalkan pemindahan kedutaan ataupun mencabut pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota entitas tersebut.
Pada masa pemerintahan Trump, Amerika menggunakan hak vetonya pada Desember 2017 untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menentang perubahan status Yerusalem setelah Trump mengakuinya sebagai ibu kota entitas Y4HUD1.
Sementara pada masa pemerintahan Biden, Amerika kembali menggunakan hak vetonya pada 18 April 2024 untuk menolak rancangan resolusi yang merekomendasikan pemberian keanggotaan penuh kepada Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, 12 anggota Dewan Keamanan mendukung rancangan tersebut, sementara Inggris dan Swiss memilih abstain.
C. Pemerintahan Trump menjadi penggagas dan fasilitator perjanjian normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi pada 2020, yang dikenal sebagai Abraham Accords.
Pemerintahan Biden tidak membatalkan perjanjian tersebut. Sebaliknya, mereka justru berupaya memperluas proses normalisasi itu agar mencakup Arab Saudi, melalui serangkaian perundingan yang membahas jaminan keamanan dari Amerika serta kerja sama di bidang nuklir untuk tujuan sipil.
D. Serangan menggunakan pesawat tanpa awak (drone) tidak berhenti ketika kepemimpinan Amerika beralih dari George W Bush kepada Barack Obama. Bahkan, sejak menjabat sebagai presiden hingga saat itu, Obama telah menyetujui serangan drone sebanyak lima kali lipat dibandingkan jumlah serangan yang disetujui Bush selama masa jabatan keduanya.
Karena itu, sungguh keliru jika ada yang mengira bahwa kemenangan Partai Demokrat dalam perebutan dua kamar Kongres, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, akan mengubah kebijakan Trump saat ini. Kebijakan Trump tersebut sejak awal dimulai dengan mendukung entitas Yahudi dalam melakukan kejahatan genosida di tanah Palestina yang diberkahi.
Kemenangan Demokrat juga tidak akan serta-merta menghentikan perang zalim terhadap Iran, kecuali jika deep state atau negara bayangan telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya melalui perang yang dilancarkannya terhadap Iran.
Negara bayangan itulah yang membawa Trump ke tampuk kekuasaan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, setelah terlebih dahulu berhasil menundukkannya melalui berbagai proses pengadilan dan kasus hukum yang dimunculkan untuk menjeratnya, sebelum akhirnya menerima dan mengesahkan dirinya sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.
• Ke empat: Komunitas Muslim di Amerika juga tidak luput dari berbagai konspirasi yang kita saksikan dilakukan oleh deep state. Konspirasi ini bertujuan memengaruhi lembaga-lembaga Islam dan para aktivis Muslim serta merusak mereka dari dalam. Caranya adalah dengan memberikan dukungan politik dan finansial kepada sejumlah aktivis yang berambisi menduduki jabatan publik.
Upaya-upaya tersebut bertujuan menetralkan sikap politik kaum Muslimin, menyesatkan mereka, dan mengintegrasikan mereka ke dalam apa yang disebut sebagai permainan demokrasi. Hal itu dilakukan dengan cara membuat komitmen terbuka untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan ideologi sekularisme dan undang-undang buatan manusia, bukan berdasarkan hukum yang telah Allah turunkan.
Hal ini terlihat jelas dalam sikap yang diambil oleh para aktivis tersebut terhadap sejumlah persoalan. Di antaranya adalah pengakuan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “hak” entitas Yahudi untuk berdiri di atas tanah Palestina yang diberkahi, pengakuan terhadap hak-hak kaum ateis dan kaum homoseksual, serta persoalan-persoalan lainnya.
Padahal, kaum Muslimin mengetahui bahwa memberikan suara dalam pemilu tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan bentuk pemberian mandat kepada seorang Muslim maupun kafir untuk memerintah dengan hukum selain hukum yang diturunkan Allah.
Ketentuan ini telah ditegaskan secara pasti dalam firman Allah SWT:
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Padahal, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini?” (QS Al-Ma’idah: 50)
Allah SWT juga berfirman:
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS Yusuf: 40)
Meskipun sebagian besar komunitas Muslim telah memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu karena memahami hal-hal tersebut dan tetap berpegang teguh pada loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukminin, tetap saja masih ada fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa mengikuti pemilu hukumnya wajib.
Fatwa-fatwa tersebut bertentangan dengan ketentuan agama kita yang telah jelas dan tegas. Akibatnya, kaum Muslimin dapat terjerumus ke dalam perbuatan haram yang membinasakan mereka.
Sesungguhnya, peran komunitas Muslim sangat mendasar dan penting. Peran tersebut adalah menjalankan tugas positif dengan membawa Islam sebagai risalah cahaya dan petunjuk bagi seluruh manusia, baik masyarakat umum, kalangan politisi, maupun para ekonom.
Kebobrokan dan kerusakan peradaban Barat kini semakin nyata. Peradaban tersebut telah membuat manusia menderita, memiskinkan mereka, bahkan membunuh mereka.
Sebaliknya, Islam yang agung menempatkan manusia secara adil, baik yang kuat maupun yang lemah, yang miskin maupun yang kaya. Islam juga menjaga darah, kehormatan, dan harta manusia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kapitalisme yang rakus, yang dibangun di atas praktik perampasan, penjarahan, pembunuhan, dan penjajahan.
Karena itu, menjelaskan hakikat Islam sebagai sistem kehidupan yang adil bagi manusia, baik sebagai agama maupun sebagai negara, merupakan kewajiban komunitas Muslim beserta lembaga-lembaga Islamnya.
Bukan justru mengajak mereka untuk hidup di pinggiran sistem politik kapitalisme, yang pada akhirnya akan meleburkan komunitas Muslim ke dalam masyarakat yang telah kehilangan arah, sehingga mereka ikut terseret dalam kesesatan tersebut. Praktik semacam ini juga menjadikan Islam seolah-olah hanya terbatas di dalam masjid, sebatas ritual ibadah yang tidak melampaui ambang pintu masjid!
Allah SWT berfirman:
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
“Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah kita menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.’ Jika mereka berpaling, maka katakanlah (kepada mereka), ‘Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.'” (QS Ali ‘Imran: 64) []
Sumber: Kantor Media Hizb at-Tahrir Amerika Serikat
About Author
