Demokrasi dan Hipokrasi Kebebasan Berpendapat

Demokrasi dan Hipokrasi Kebebasan Berpendapat

Oleh: Adjih Mubarok

Kita bisa menjadi orang yang dengan mudah memberikan penilaian mengenai pemerintahan era Presiden Jokowi saat ini. Kita tidak perlu memiliki titel seorang profesor atau jabatan sebagai seorang intelektualis untuk dapat mengungkapkan seperti apa keadaan kita saat ini.

Demokrasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 50 tahun dimulai dari masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto. Tetapi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat sudah ada dari sejak adanya UUD 1945 di negeri ini, yakni diatur dalam pasal 28.

Jika di masa Orde Lama, UUD 1945 masih memiliki tajinya, maka pada masa pemerintahan Demokrasi Orde Baru, pasal 28 di UUD 1945 seolah mengalami impotensi. Kita bisa mendapatkan banyak fakta yang buruk tentang pemerintahan di era Presiden Soeharto, terlebih mengenai kebebasan berpendapat dan berserikat di muka umum.

Maka pada saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto juga dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter, padahal demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dia jalankan. Inilah hipokrasi demokrasi masa Orde Baru. Katanya demokrasi, tetapi mereka yang berpendapat dan mengkritik pemerintahan, diburu dan diberangus.

Inilah yang sedang dihadapi rakyat Indonesia di negeri ini saat ini, era demokrasi yang kembali hipokrasi. Mengebiri cita-cita reformasi dari ratusan ribu mahasiswa yang datang ke senayan untuk menurunkan Presiden Soeharto yang otoriter dan berharap mendapatkan demokrasi yang benar-benar demokratis.

Namun, dengan fakta-fakta yang terjadi akhir-akhir ini, (baca: http://www.mustanir.com/kala-bicara-kebenaran-menjadi-menakutkan/) kita bisa meyakini, bahwa cita-cita reformasi sepertinya telah mati oleh pemerintahan saat ini.

Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat di depan umum yang -katanya- dijamin oleh UUD 1945, kemudian di kebiri di pemerintahan ini dengan UU. Demokrasi yang berjalan di Indonesia mengalami inkonsistensi yang fatal. Dasar negara di lecehkan oleh UU baru yang sesungguhnya dijadikan alat pembungkam ketakutan beberapa pejabat pemerintahan.

Memanglah, tidak pernah ada kebebasan yang nyata di alam demokrasi jika sudah masuk ranah, membongkar kebusukan penguasa. Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat adalah kebebasan semu yang sejak lama harusnya kita sadari.

Lagi pula, demokrasi di Indonesia tidak di desain untuk mengapresiasi seluruh pendapat rakyat. Demokrasi di Indonesia tak lain adalah alat bagi para Kapitalis Jahat untuk menguasai (imperialisasi) seluruh aset dan kekayaan negeri ini untuk kerakusan mereka sendiri.

Kami kira, sudah saatnya kita mencoba mengalihkan pandangan kepada sistem pemerintahan alternatif yang mampu menopang kejayaannya hingga 1400 tahun lamanya. Islam adalah tawaran sistem pemerintahan yang logis tatkala reformasi dan demokrasi akhirnya menemukan jalan buntu keadilan dan kesejahteraan.

Categories