Mengungkap Rahasia “Parlemen” Sistem Demokrasi

sidang DPR | foto okezone


MUSTANIR.COM — Tepat tanggal 24 Oktober 2017 ditetapkan perppu no. 2/2017 menjadi UU seolah membuat luka terkhusus umat Islam. Belum disahkan saja Perppu ini telah menghadang opini-opini Islam yang selama ini lantang disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Berdalih karena dakwah yang disampaikan untuk kebaikan negeri ini “dinilai” bertentangan dengan Pancasila yang seolah mengancam keutuhan negeri ini. Logika yang tidak masuk akal, HTI menawarkan solusi terbaik untuk negeri ini justru dijegal dengan

Perppu Ormas sementara para “penjarah” negeri ini dibiarkan bebas melengang. Penyelamat dianggap sebagai ancaman tapi ancaman sesungguhnya justru tak menjadi masalah besar.

Suara Rakyat vs Suara Kepentingan
Sidang pembahasan Perppu yang awalnya dijadwalkan tanggal 26 Oktober ternyata dimajukan menjadi tanggal 24 November. Dukungan dari tokoh, ormas islam terhadap penolakan perppu terus mengalir sehingga ditanggal 24/10 itu jutaan ummat Islam dari berbagai penjuru mengadakan aksi damai didepan gedung DPR RI menyuarakan penolakan Perppu. Berbeda dengan suasana diluar, suasana didalam gedung senayan sempat alot dengan sikap dari masing-masing fraksi.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon sempat diskors dikarenakan lobi-lobi agar fraksi bisa merubah pendiriannya. Namun, voting pun diberlakukan dengan 7 fraksi yang mendukung dan 3 fraksi menolak. Jelas sudah dapat ditebak hasilnya akan seperti apa.

Ya, aksi jutaan ummat ternyata tidak mampu mewakili suara di meja dewan. Jutaan rakyat sekalipun menolak tidak akan sebanding dengan suara di meja dewan perundingan. Dari hal ini, setidaknya dapat dilihat bahwa dewan perwakilan rakyat tidaklah mewakili suara rakyat. Kedaulatan yang katanya ada ditangan rakyat yang menjadi jargon demokrasi di negeri ini ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan sebenarnya.

Banyak aspirasi rakyat mulai berbagai penolakan terhadap berbagai macam kebijakan negeri ini yang semakin mencekik rakyat namun tidak kunjung mendapatkan solusi terbaik dari pemerintah. Terkhusus oleh para dewan yang dipilih oleh rakyat namun tak jarang kebijakannya justru tidak memihak pada rakyat. Ironi diatas ironi.

Suara rakyat tidak lagi menjadi bahan petimbangan dikarenakan dewan yang terpilih oleh partai tempat ia bernaung justru akan memberikan “kontribusi” terhadap partai pengusungnya. Rakyat hanya dibutuhkan “suaranya” hanya pada masa pelilihan umum saja tapi tidak dengan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Undang-undang. Pada akhirnya hak-hak rakyat terabaikan.

Bukan lagi menjadi landasan bagi para wakil rakyat dalam bekerja. Tidak datang saat sidang dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk dalam kategori darurat. Jikapun datang saat sidang ada juga beberapa anggota dewan yang tidur diruangan sidang. Lalu sebenarnya apa tugas para anggota dewan yang telah rakyat “pilih” sebagai representasi rakyat dalam kursi pemerintahan?!

3 tahun pemerintahan Jokowi bukan untuk Indonesia lebih baik namun rakyat makin sengsara. Kenaikan TDL dalam setahun ini telah naik 3 kali namun diganti dengan redaksi lebih halus oleh pemerintah dengan alasan mencabut subsidinya. Hak asasi manusia semakin terpenjara. Buktinya aksi mahasiswa yang ditengarai aksi menuntut 3 tahun kinerja Jokowi, beberapa mahasiswa mendapat perlakuan tidak pantas dari aparat bahkan beberapa masuk bui yang sampai saat ini belum terungkap dengan pasti apa kasus yang membuat mereka belun dibebaskan dari tahanan.

Demokrasi Menjamin Kebebasan?
4 pilar kebebasan dalam demokrasi; kebebasan berpendapat ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Hizbut Tahrir yang selama ini lantang menyuarakan kebijakan-kebijakan zalim penguasa yang tidak memihak pada rakyat dibubarkan sepihak tanpa jalur pengadilan. Malah dengan jalan pintas mengeluarkan Perppu yang saat ini sudah menjadi UU.

Mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah disiksa bahkan ada yang dimasukkan dalam jeruji besi. Mahasiswa yang lantang menyuarakan kebenaran malah mendapat skorsing dari kampusnya. Padahal mahasiswa yang peduli terhadap kesengsaraan rakyat justru malah berhasil menjalankan Tridharma perguruan tinggi.

Oleh : Nurhayati (Anggota Muslimah Media Kendari)

Categories