Moderasi, untuk Kepentingan Agama atau Politik?

MUSTANIR.netKetua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Jawa Tengah Ahmad Rofiq mendorong peningkatan peran masjid sebagai pusat dan penguatan gagasan moderasi beragama.

“Peran itu sangat penting, mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik,” kata Ahmad Rofiq dalam keterangan tertulis di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok. Senada, dalam Rakernas Kemenag 2023 di Surabaya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. (Republika).

Kemenag pun menggelar Jalan Sehat Kerukunan Umat dan Deklarasi Damai Umat Beragama yang digelar serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi di Indonesia. Menurut Fesal Musaad selaku ketua panitia, deklarasi ini menyampaikan pesan tentang pentingnya upaya bersama dalam penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama, juga komitmen menghindari hoaks dan tindakan intoleransi. “Ini sesuai tema HAB ke-77 Kemenag, yaitu ‘Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat’ dan relevan dalam menyongsong tahun politik,” tandasnya. (Situs Kemenag, 12-1-2023).

Ada empat poin yang ditekankan dalam deklarasi itu. Pertama, memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebinekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia. Ke dua, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Ke tiga, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. Ke empat, berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam UU Pemilu.

Moderasi beragama memang menjadi program yang diaruskan rezim saat ini. Pertanyaannya, ada apa di balik gencarnya pengarusan moderasi beragama pada tahun politik? Apakah benar moderasi ini diperuntukkan kepentingan agama? Ataukah justru ditunggangi untuk kepentingan politik pihak tertentu?

Politik Identitas Islam

Becermin pada tahun politik sebelumnya, kita melihat betapa menguatnya opini publik terkait politik identitas Islam. Indonesia diwarnai gelombang politik identitas yang begitu besar. Identitas pun menjadi sorotan besar dalam panggung perpolitikan di Indonesia dan yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Ini karena mayoritas suara pemilih di Indonesia adalah muslim.

Gelombang besar politik identitas Islam ini muncul pada 2016 lalu, berawal dari demonstrasi umat Islam terhadap salah satu calon gubernur Jakarta tentang masalah penistaan agama. Di kalangan masyarakat, muncul opini publik yang besar tentang keharusan muslim memilih pemimpin muslim. Masyarakat pun terpolarisasi antara pendukung “penista agama” dan yang bukan.

Sebagai mayoritas, wajar jika masyarakat rindu dengan sosok pemimpin yang islami. Tokoh yang memiliki spiritualitas dan religiositas tinggi dipandang memiliki pemikiran yang baik dan jauh dari kezaliman. Terlebih, masyarakat sudah begitu jengah dengan kepemimpinan rezim zalim dan dikenal anti-Islam. Banyak sekali fakta yang menunjukkan demikian, mulai dari penangkapan dan persekusi para ulama, hingga berbagai kebijakan beraroma anti-Islam yang telah disahkan.

Kepentingan Politik

Realitasnya, moderasi beragama justru tampak menjadi alat tunggangan untuk kepentingan politik. Moderasi ini akhirnya menjadikan adanya pembelahan dan pengotak-ngotakkan tubuh umat Islam yang satu menjadi tuduhan radikalis, ekstremis, fundamentalis, tradisionalis, serta moderat. Bahkan, masyarakat yang sedang memperjuangkan Islam sebagai sistem kehidupan, dituduh radikal dan menjadi rival utama dari moderasi beragama yang mengajarkan paham moderat dan tidak mendukung penerapan Islam menjadi aturan kehidupan bernegara.

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, moderasi beragama juga digunakan untuk memukul lawan politik rezim yang kerap kali melontarkan kritik atas berbagai kebijakan. Moderasi beragama juga digunakan untuk menghalangi politik identitas Islam praktis yang melakukan aktivitas politik, seperti berkampanye di dalam masjid, tetapi boleh untuk ceramah politik kebangsaan. Bukankah ini sejatinya sama saja menunggangi masjid untuk kepentingan politik dengan mengatasnamakan moderasi beragama?

Mengadang Kebangkitan Islam

Moderasi beragama sejatinya merupakan upaya Barat untuk mengerdilkan Islam sebatas mengatur wilayah privat manusia. Stempel “moderasi” digunakan untuk mencegah radikalisasi Islam yang dianggap membahayakan keutuhan negara dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwasanya moderasi beragama adalah bagian dari upaya Barat untuk mencegah kembali bangkitnya Islam ideologi atau Islam politik yang sebenarnya. Bukan Islam yang hanya sebagai stempel politik demokrasi, melainkan Islam sebagai acuan untuk mengatur urusan umat atau Islam sebagai ideologi.

Melalui kaki tangannya menjelang tahun politik, terlihat santer upaya Barat mengaruskan moderasi beragama ini di tengah fakta dampak kebobrokan dari pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu menteri bahwa walaupun demokrasi itu jelek, tetapi akan lebih buruk kalau ditinggalkan karena khawatir Indonesia malah akan dikuasai oleh segelintir orang yang menginginkan khilāfah. Pernyataan ini pun turut diaminkan oleh beberapa tokoh Islam liberal atau yang pro terhadap moderasi beragama.

Terlihat jelas bahwasanya di balik moderasi, ada kepentingan penjajah untuk terus melestarikan eksistensi dominasinya terhadap politik di negeri ini. Rakyat diarahkan untuk tetap memilih demokrasi sebagai satu-satunya pilihan terbaik meski sudah jelas kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.

Moderasi beragama pun dijadikan alat mengadang upaya penyadaran umat untuk kembali pada Islam politik yang sebenarnya (dengan menjadikan Islam sebagai ideologi dan tata aturan dalam mengatur kehidupan). Alasan “menjaga keharmonisan” dengan tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat politisasi agama kepentingan partai atau pencitraan, menjadi sekadar alasan kamuflase dari moderasi beragama.

Sudah rahasia umum bahwa ketika masa pemilu, marak terjadi politisasi Islam dan pencitraan melalui simbol-simbol Islam. Ini sesungguhnya standar ganda. Di satu sisi, mereka membutuhkan Islam untuk kepentingan tujuan politik praktisnya. Di sisi lain, mereka mencegah umat Islam sadar bahwa agamanya adalah ideologi dan aturan sebab hal ini akan membahayakan keberlangsungan demokrasi.

Khatimah

Pada hakikatnya, moderasi beragama di tengah tahun politik merupakan kesungguhan Barat atau lebih kepada ketakutan Barat terhadap bangkitnya kesadaran kaum muslim. Apalagi di tengah berbagai kebobrokan akibat diterapkannya demokrasi, salah satunya menghasilkan mental penguasa yang buruk, seperti praktik korupsi yang terstruktur di hampir semua lini.

Seharusnya, ini menjadi pintu kesadaran umat untuk meninggalkan demokrasi yang sudah usang dan menjadikan Islam bukan sekadar stempel, melainkan aturan yang akan diterapkan di seluruh bidang kehidupan.

Wallahualam. []

Sumber: Novita Sari Gunawan

About Author

1 thought on “Moderasi, untuk Kepentingan Agama atau Politik?

  1. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania telefonu komórkowego może uzyskiwać dane docelowego telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym bez wykrycia i może pomóc w monitorowaniu treści rozmowy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories