Negara Kalah Melawan Oligarki
MUSTANIR.net – Negara ini lagi-lagi kalah melawan oligarki. Dulu ketika langka minyak goreng, pemerintah merazia toko-toko dan warung-warung kecil untuk melarang penimbunan. Ternyata yang bermain adalah para eksportir minyak goreng.
Pasalnya, mereka menjual ke luar negeri karena di sana harganya lebih tinggi. Maka, demi menekan pemerintah agar menaikkan harga minyak goreng di dalam negeri, mereka menimbunnya hingga harganya naik.
Pola yang sama terjadi saat ini ketika pemerintah melalui PLN melakukan pemadaman bergilir di Jawa dan Bali karena PLN kekurangan stok batu bara di dalam negeri.
Hal itu disebabkan oligarki batu bara lebih memilih menjualnya ke luar negeri karena harganya lebih tinggi, yakni sekitar US$ 140-400 per metric ton. Sementara harga di dalam negeri cuma US$ 70 per metric ton.
Pemerintah tidak berdaya membendung keinginan para oligarki. Padahal di atas kertas, mereka punya kewajiban untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation.
Tetapi semua itu hanya teori karena secara empiris para oligarkilah yang berkuasa atas negeri ini. Mereka merasa di atas angin. Kenapa?
Karena sesungguhnya merekalah para donatur penguasa dan pejabat yang telah duduk di pemerintahan. Ketika para penguasa ini telah menikmati kekuasaannya, mereka bebas melakukan apa saja sebagai kompensasi sponsor kepada pemerintah di masa kampanye.
Pengusaha batu bara, Garibaldi “Boy” Thohir (bos PT Adaro Energy) mengklaim bahwa sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran.
Keniscayaan Kapitalisme
Ideologi kapitalisme sekuler yang diterapkan di Indonesia meniscayakan terjadinya corporatocracy atau negara yang dicengkram oleh para korporat. Dalam hirarki pemerintahan, para korporat atau oligarki inilah penguasa sesungguhya dalam negara.
Sementara presiden dan jajarannya di dalam pemerintahan hanyalah pion-pion yang dikendalikan oleh mereka. Fenomena seperti ini disebut sebagai shadow government alias pemerintah bayangan.
Maka, jangan berharap kemakmuran rakyat atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena pemerintah tidak akan berpihak kepada rakyat selamanya.
Islam Solusinya
Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang berjalan atas dasar wahyu Allah tidak membolehkan penguasaan kekayaan milik umum kepada swasta atau individu. Karena itu menjadi jalan hegemoni para oligarki atau korporat atas negara.
Kepemilikan umum dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Tidak ada jalan bagi korporat untuk mengontrol, menguasai, dan menghegemoni pemerintahan.
Wallahu a’lam bi shawab. []
Sumber: Muhammad Ayyubi (Direktur MSC)
About Author
