Neo Kolonialisme atas Negeri Ini Nyata
MUSTANIR.net – Sejak awal ulama-ulama lurus telah mengingatkan bahwa BoP itu adalah bentuk penjajahan modern, neo kolonialisme. Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya boleh saja orang-orang lokal tetapi sistem, kebijakan, hingga langkah politiknya disetir oleh negara imperialis, seperti AS dkk.
Syaikh Abdul Qadim Zallum telah menulis dengan cermat dan mendalam dalam kitab Hamalatul Amirikiyyah li Dharbi al Islam (Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam). Beliau menyebutkan bahwa pasar bebas adalah salah satu cara dari serangan tersebut. Tujuan akhir dari serangan-serangan yang dilakukan adalah menghegemoni negara-negara non ideologis untuk menjadi pasar potensial dan sapi perah bagi AS.
Melalui BoP inilah kita merasakan bagaimana arogansi AS menjajakan national interest mereka kepada negara-negara satelitnya, termasuk Indonesia. Ketika Indonesia dipaksa untuk masuk ke dalam BoP agar mendapat potongan resiprokal tarif hingga menjadi 19 persen, dan bebasnya barang-barang impor dari AS masuk ke Indonesia tanpa label halal sekalipun. Dan Indonesia tidak berkutik dengan itu semua.
Jika begini kenyataannya, meski presidennya orang pribumi, bukankah secara empiris seolah-olah Indonesia menjadi negara bagian AS? Dan kebanyakan orang baru menyadari—termasuk KH Cholil Nafis dari MUI Pusat—bahwa ini bukan perjanjian tetapi penjajahan, setelah Indonesia masuk dan terikat di dalam perjanjian BoP.
Lantas, apakah Indonesia bisa leluasa keluar dari BoP jika ternyata kita lebih banyak buntungnya dari pada untungnya? Tidak semudah itu, Ferguso!
Semua klausul perjanjian telah mengikat Indonesia. Jika memaksa keluar, maka Indonesia akan mendapat sanksi internasional bahkan boikot luar negeri. Bahkan bukan tidak mungkin ada invasi militer seperti ke Irak pada 1989, dan Iran hingga kini. Dan ini akan semakin menyulitkan Indonesia.
Indonesia berada di dalam kondisi simalakama. Tidak ikut BoP, diancam dengan resiprokal tarif yang bisa membuat ekonomi Indonesia hancur. Namun ikut BoP, juga tidak menguntungkan secara politik dan ekonomi Indonesia.
Begitulah nasib sebuah negara non ideologis, selalu menjadi objek ‘pem-bully-an’ negara besar yang memiliki ideologi khas seperti AS.
Solusi Tuntas
Indonesia harus menjadi negara ideologis, yakni dengan menerapkan ideologi tertentu sebagai dasar negara agar tidak dihegemoni oleh AS.
Di antara tiga ideologi di dunia ini hanya Ideologi Islamlah yang paling layak diterapkan karena kesesuaianya dengan fitrah manusia, memuaskan akal manusia, dan menentramkan jiwa.
Islam berasal dari wahyu Allah yang Maha Benar, seluruh peraturan yang berasal dari-Nya pasti akan mengantarkan kebangkitan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Fakta sejarah telah membuktikan itu bagaimana khilafah Islamiyyah sejak masa Abu Bakar hingga Ustmaniyyah menjadi negara adidaya dunia selama 1.300 tahun lamanya.
Maka Indonesia bisa mengulang sejarah itu. Indonesia bisa menjadi negara adidaya dunia tanpa harus menetek AS. Asalkan dia mengambil Islam sebagai ideologi negara.
Potensi besar Indonesia baik dari SDA dan SDM mampu mengalahkan AS di dalam perdagangan internasional bahkan di dalam peperangan sekaligus. Untuk itulah Indonesia butuh pemimpin pemberani, visioner, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Saatnya Indonesia bangkit dengan menjadi negara khilafah Islamiyyah di abad modern ini. Allahu akbar. []
Sumber: Muhammad Ayyubi (Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community)
About Author
