Konstelasi Hegemoni Global dan Fragmentasi Dunia Islam
MUSTANIR.net – Perang antara AS beserta sekutunya melawan Iran kembali meletup. Reaksi pun bermunculan dari berbagai arah. Ada yang menyebutnya sekadar babak baru dari konflik lama yang tak pernah benar-benar padam. Ada yang melihatnya sebagai pertarungan seputar ambisi nuklir. Tidak sedikit pula yang terjebak pada perdebatan klasik: Sunni atau Syiah.
Padahal, perdebatan sektarian seperti itu justru sering menjadi alat yang paling mudah untuk memecah belah umat Islam. Isu Sunni-Syiah bukan hal baru dalam percaturan geopolitik. Setelah invasi ke Iraq pada 2003, isu ini dengan cepat mengeras. Medan konflik yang semestinya mengarah pada perlawanan terhadap pasukan penjajah justru berubah menjadi pertikaian di antara sesama Muslim.
Kelompok demi kelompok dipersenjatai. Dana mengalir. Ketegangan sektarian terus dipelihara. Energi umat habis untuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Sementara itu, kekuatan asing tetap leluasa menancapkan pengaruhnya di negeri tersebut.
Namun jika kita menatap peristiwa serangan AS dan “Israel” terhadap Iran dengan kepala yang lebih mendalam, terlihat jelas bahwa persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar isu nuklir atau konflik sektarian. Ini adalah soal peta kekuatan dunia. Soal siapa yang mengendalikan, dan siapa yang dikendalikan.
Dalam politik internasional, negara besar tidak pernah bergerak tanpa hitungan yang matang. Selama puluhan tahun, AS memegang dominasi global. Karena itu, setiap langkah militernya selalu berada dalam kerangka mempertahankan hegemoni tersebut.
Serangan terhadap Iran lebih tepat dilihat sebagai upaya menjaga agar negara itu tidak keluar dari orbit pengaruh Barat. Bahkan jika mungkin, ditekan agar lebih patuh, sebagaimana sebagian negara di kawasan yang telah lebih dulu berada dalam lingkaran kepentingan tersebut.
Bagian Proyek AS di Timur Tengah
Langkah ini juga bukan berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian strategi panjang untuk memperkuat cengkeraman di Timur Tengah. Kita melihatnya dalam berbagai inisiatif: Abraham Accords, gagasan Board of Peace, keberadaan pangkalan militer, hingga tekanan politik terhadap para penguasa di negeri-negeri Muslim.
Sebagai kampiun kapitalisme global, AS memiliki kerangka ideologis yang jelas. Fikrahnya adalah sekularisme-kapitalisme. Thariqahnya berupa penjajahan. Sedangkan uslubnya beragam: dari agresi militer, tekanan diplomatik, hingga proyek-proyek politik kawasan.
Koalisi Pragmatis
Bagi Washington, persoalan utamanya sebenarnya bukan sekadar program nuklir. Yang jauh lebih penting adalah posisi Iran dalam peta kekuatan regional dan global. Apakah ia akan tetap berada dalam lingkaran kepentingan Barat, atau mulai bergerak menuju kemandirian strategis.
Di titik inilah politik kekuatan bekerja. Negara yang mencoba keluar dari orbit dominan hampir selalu menghadapi tekanan. Kadang dalam bentuk sanksi. Kadang melalui isolasi politik. Dalam beberapa kasus, tekanan itu bahkan berubah menjadi konfrontasi militer.
Sejarah modern memperlihatkan pola yang hampir sama berulang kali. United States memang memiliki banyak sekutu. Namun hubungan itu sering kali bersifat pragmatis. Selama kepentingannya sejalan, hubungan akan terlihat hangat. Ketika kepentingan berubah, hubungan itu bisa runtuh seketika.
Nama-nama seperti Saddam Hussein di Iraq, Muammar Gaddafi di Libya, atau Hosni Mubarak di Mesir sering disebut sebagai contoh. Bahkan Bashar al-Assad di Syria juga mengalami dinamika hubungan yang rumit dengan AS.
Mereka pernah berada dalam relasi yang relatif dekat dengan kekuatan AS. Namun ketika arah kepentingan berubah, dukungan itu perlahan menghilang. Sebagian dari mereka bahkan berakhir dengan nasib yang tragis.
Di sinilah risiko terbesar dari aliansi dengan kekuatan imperialis. Hubungan itu tidak dibangun atas dasar persahabatan yang tulus. Ia berdiri di atas kepentingan. Ketika kepentingan itu berubah, sekutu bisa dengan mudah ditinggalkan.
Karena itu, menggantungkan nasib kepada kekuatan besar kapitalisme global bukanlah strategi yang aman. Sebaliknya, ia justru membuka pintu ketergantungan yang berbahaya.
Belenggu Sistem
Namun tragedi yang terus berulang di dunia Muslim tidak sepenuhnya bisa dijelaskan hanya oleh faktor eksternal. Ada persoalan yang lebih mendasar: sistem politik yang kini menguasai negeri-negeri muslim.
Sistem sekularisme lengkap dengan nation state yang lahir dari Sykes-Picot telah memecah dunia Islam menjadi puluhan negara kecil. Masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing menjaga kepentingannya sendiri.
Akibatnya, ketika tekanan eksternal datang, dunia Islam tidak memiliki kekuatan kolektif yang memadai. Padahal jumlah umatnya sangat besar. Sumber daya alamnya melimpah. Letak geografisnya amat strategis.
Namun potensi besar itu tercerai berai di dalam batas-batas negara yang sempit. Dalam kondisi seperti ini, dunia Islam menjadi lebih mudah ditekan dan dipermainkan dalam percaturan geopolitik global.
Arus Politik Islam
Karena itu, perdebatan tentang masa depan dunia Islam tidak cukup berhenti pada analisis konflik atau strategi militer. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: struktur politik yang menaungi umat itu sendiri.
Umat Islam harus semakin menyadari bahwa dunia Islam membutuhkan bentuk persatuan politik yang lebih kokoh. Persatuan yang bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki otoritas politik dan strategis yang nyata. Di bawah satu sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah secara kaffah.
Tanpa perubahan mendasar tersebut, konflik seperti yang terjadi antara AS dan Iran sangat mungkin akan terus berulang. Dan selama itu pula, negeri-negeri Muslim akan tetap berada di pinggir panggung sejarah menjadi arena perebutan kekuatan besar dunia.
Wallahu a’lam. []
Sumber: Ali Mustofa Akbar
About Author
