PLN Akan Di Privatisasi Rakyat Akan Semakin Sengsara
PLN Akan Di Privatisasi Rakyat Akan Semakin Sengsara
Mustanir.com – Ketua Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Deden Adhityadharma menolak rencana privatisasi listrik. Deden mengaku tidak yakin dengan adanya privatisasi, kinerja PLN akan semakin baik. “Hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, dalam hal ini ya PLN,” kata Deden di PLN Pusat, Kamis, 11 Februari 2016.
Untuk itu, SP PLN menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya menuntut Direktur Utama PLN Sofyan Basir memperkuat kinerja sesuai Rapat Umum Pemegang Saham dengan tegas. Ia mengatakan selama ini biaya pokok produksi (BPP) Indonesia Timur sudah tinggi, yakni sekitar Rp 3.000 per kWh.
“Bila dilepas di luar PLN, maka tidak akan ada subsidi silang sehingga memberatkan masyarakat setempat,” kata dia.
SP PLN juga menuntut agar Dirut PLN menolak rencana Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan karena akan melemahkan PLN dalam pengelolaan kelistrikan. Mereka meminta agar PLN mengevaluasi peran negara dalam pembangunan pembangkit dan kapasitas yang dibutuhkan, serta mengutamakan pembangunan jenis pembangkit berdasarkan merit order yang paling unggul.
Kemudian, mereka juga menolak pemecahan PLN yang dapat menimbulkan biaya energi listrik yang lebih mahal di masing-masing daerah. Termasuk bila diperlukan untuk secara langsung menemui Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab akhir pengelolaan negara. “PLN harus mengoreksi kebijakan pemecahan kelistrikan enam provinsi ini,” kata dia.
Sementara itu, SP PLN juga menolak rencana pemerintah menyerahkan sektor kelistrikan kepada swasta karena bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan menolak upaya mengecilkan peran PLN dalam membangun pembangkit lima tahun ke depan. “Kalau pun swasta ikut, maka perannya tidak boleh lebih dari 20 persen dari total kapasitas yang dioperasikan,” tutur Deden.
Tuntutan lainnya, SP PLN menolak rencana pemerintah meniadakan peran PLN yang dimulai dari yakni enam provinsi di wilayah Timur. “Sehingga PLN terpecah tidak dari Sabang hingga Merauke lagi. Dan berlakunya tarif listrik per daerah yang menimbulkan biaya listrik yang tinggi bagi masyarakat, ” kata Deden. (tempo/adj)
Komentar Mustanir.com
Jika pemerintah benar-benar memprivatisasi PLN maka hajat hidup orang akan dikorbankan. Perusahaan milik negara saja sudah banyak berkorban untuk rakyat Indonesia, tidak tahu akan seperti apa nasib rakyat jika urusan listrik akhirnya diberikan kepada asing. Motif swasta dalam mengelola listrik negara tentu berbeda dengan PLN yang BUMN. Mereka akan semena-mena dan pada akhirnya rakyat juga yang akan menjadi korban. Wajah asli ekonomi Liberal adalah senantiasa membuat rakyat menderita.
About Author
