Indonesia Tidak Dapat Mengklaim Solidaritas terhadap Palestina Selama Masih Menjalin Hubungan dengan Elbit
MUSTANIR.net – Sebuah foto tengah beredar dari ajang Farnborough International Airshow di Inggris yang berlangsung pada 20–24 Juli. Foto tersebut memperlihatkan Letnan Jenderal Rui FGP Duarte, seorang pejabat senior pertahanan Indonesia, berpose di depan stan Elbit Systems. Elbit merupakan perusahaan persenjataan swasta terbesar di Israel sekaligus salah satu produsen utama yang memasok persenjataan untuk agresi Israel di Gaza.
Duarte hadir sebagai perwakilan Menteri Pertahanan Indonesia. Kehadiran tersebut difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan RI yang juga mengonfirmasi bahwa Duarte menghadiri Farnborough pada 20–24 Juli atas nama menteri.
Foto dirinya di stan Elbit kemudian justru diunggah oleh Kementerian Pertahanan melalui akun Instagram resminya. Tidak ada seorang pun yang memaksa foto itu diambil. Pemerintah Indonesia sendiri yang mempublikasikannya dengan bangga, seolah tidak ada sesuatu pun yang perlu disembunyikan.
Ada satu tolok ukur yang sederhana. Sebuah pemerintahan tidak dapat mengaku berdiri bersama Palestina apabila lembaga pertahanannya sendiri masih menjalin hubungan dengan Elbit Systems.
Bukan sekadar hubungan yang dilakukan secara diam-diam. Bukan pula hubungan atas nama “diversifikasi pemasok.” Hubungan dalam bentuk apa pun sudah cukup. Foto ini menunjukkan bahwa Indonesia gagal memenuhi tolok ukur tersebut, secara terbuka, melalui akun Instagram resminya sendiri.
Inilah makna yang dibuktikan oleh foto tersebut: solidaritas terhadap Palestina dan hubungan dengan Elbit tidak mungkin berjalan berdampingan. Pemerintah yang berpose di samping logo perusahaan ini, meskipun hanya sesaat, pada hakikatnya telah menjawab sendiri di mana keberpihakan yang sebenarnya.
Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Paspor Indonesia juga memuat pembatasan perjalanan ke Israel. Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhenti menyatakan dukungannya kepada rakyat Palestina. Selama dua tahun terakhir, mahasiswa Indonesia, berbagai organisasi massa Islam, serta masyarakat umum telah mengorganisasi aksi boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan genosida di Gaza.
Citra Indonesia di mata dunia bahkan sangat erat dikaitkan dengan perjuangan Palestina, mungkin lebih daripada hampir semua negara di luar kawasan Timur Tengah. Justru karena itulah foto ini merupakan sebuah pengkhianatan, bukan sekadar catatan kaki yang dapat diabaikan.
Pertama-tama, perlu dipahami apa sebenarnya Elbit itu. Elbit bukanlah perusahaan yang hanya berada di pinggiran perang ini. Elbit merupakan salah satu perusahaan yang memungkinkan perang tersebut berlangsung.
Menurut Campaign Against Arms Trade (CAAT), Elbit adalah pemasok utama Israel untuk amunisi tank dan artileri melalui divisi daratnya, yang mengakuisisi Israel Military Industries (IMI)—perusahaan milik negara Israel—setelah Elbit mengambil alih perusahaan tersebut pada 2018. Elbit memproduksi drone Hermes yang telah digunakan untuk memburu warga Palestina di Gaza selama lebih dari lima belas tahun.
Dokumen-dokumen yang bocor menunjukkan bahwa badan intelijen Inggris, GCHQ, telah menyadap siaran video dari drone Hermes sejak 2009. Fakta tersebut memperlihatkan betapa lamanya mesin pengawasan ini beroperasi di atas penduduk yang hidup dalam pengepungan dan pendudukan.
Teknologi Lidar (Light Detection and Ranging) milik Elbit dilaporkan digunakan untuk memetakan jaringan terowongan bawah tanah di Gaza. Drone Hermes 450 buatan Elbit disebut oleh The Intercept sebagai pesawat yang digunakan dalam serangan tahun 2014 yang menewaskan empat anak Palestina yang sedang bermain di sebuah pantai di Gaza—sebuah peristiwa yang mendapat sorotan luas dunia internasional.
Sejak itu, drone-drone Elbit juga dikaitkan dengan serangan terhadap para pekerja humanitarian di Gaza pada April 2024 serta serangan di Lebanon selatan pada Maret 2024. Pada 2021, militer Israel mengoperasikan drone Hermes 900 di atas Gaza yang dipersenjatai rudal kendali Spike MR.
Teknologi Elbit juga digunakan pada armada pesawat tempur F-16 Israel yang diproduksi Lockheed Martin, pesawat-pesawat yang telah menghancurkan kawasan-kawasan permukiman di Gaza. Selain itu, Elbit juga memiliki keterlibatan besar dalam fasilitas pelatihan Angkatan Udara Israel.
Dengan kata lain, ini adalah perusahaan yang dibangun di atas mesin pendudukan dan pembunuhan massal. Namun, seorang jenderal Indonesia memilih tersenyum di depan logonya. Tidak ada bentuk solidaritas terhadap Palestina yang dapat tetap bertahan ketika berhadapan dengan kenyataan tersebut.
Bahkan sejumlah pemerintah Barat yang selama ini dikenal sebagai pendukung Israel mulai mengambil jarak dari perusahaan tersebut. Otoritas Prancis menutup dan meniadakan stan lima perusahaan pertahanan Israel dalam ajang Paris Air Show, yakni Israel Aerospace Industries, Rafael, UVision, Elbit Systems, dan Aeronautics, dengan menggunakan sekat-sekat hitam setelah Israel menolak menyingkirkan persenjataan ofensif dari area pameran sebagaimana telah disepakati sebelumnya.
Spanyol membatalkan kontrak senilai sekitar €700 juta dengan Elbit untuk pengadaan sistem artileri presisi PULS, sebuah kesepakatan yang sebenarnya telah disetujui sekitar dua tahun sebelumnya. Para aktivis di berbagai belahan dunia juga berhasil mendorong berbagai institusi—mulai dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat hingga dewan-dewan kota di Kanada, Britania Raya, dan Rumania—untuk memutuskan hubungan dengan Elbit. Bolivia, Belize, Kolombia, dan Nikaragua bahkan melangkah lebih jauh dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sepenuhnya sebagai respons atas perang tersebut.
Ketika negara-negara lain berlomba mengambil jarak dari perusahaan ini, seorang perwira Indonesia justru mendatangi stan Elbit dan berpose di depan kamera. Indonesia sebenarnya tidak akan kehilangan apa pun jika memilih untuk menjauh. Namun, Indonesia memilih sebaliknya.
Inilah bagian yang tampaknya ingin dihindari agar tidak dicermati terlalu dalam oleh Jakarta. Hubungan militer Indonesia dengan Israel bukanlah sebuah kekeliruan sesaat. Hubungan tersebut merupakan bagian yang bersifat struktural dalam institusi keamanan Indonesia, sebagaimana terdokumentasi secara rinci dalam arsip intelijen militer Israel sendiri. Hubungan itu telah berlangsung sejak 1968, ketika kontak-kontak militer dan intelijen secara diam-diam mulai dibangun antara kedua negara.
• Pada 1971, Indonesia membeli radar counter-battery—radar yang digunakan untuk mendeteksi posisi artileri lawan guna memungkinkan tembakan balasan secara akurat—dari Israel Military Industries (IMI), perusahaan yang kemudian diakuisisi oleh Elbit. Pada Maret 1974, tim yang terdiri atas 27 perwira dan 90 prajurit Angkatan Darat Indonesia dikirim ke Israel untuk mengikuti pelatihan selama dua bulan mengenai radar artileri, pengawasan darat, intelijen elektronik, dan intelijen sinyal yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat Israel.
• Pada Januari 1975, tim beranggotakan 60 personel dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diberangkatkan ke Israel untuk mempelajari teknik infiltrasi khusus dan operasi rahasia dari Shayetet 13 serta Angkatan Laut Israel. Pada November tahun yang sama, hasil dari pelatihan tersebut diwujudkan melalui pendirian Sekolah Latihan Pasukan Khusus, yang melatih unit-unit kecil Kopassus dalam teknik infiltrasi melalui udara maupun laut.
• Pada Agustus 1976, Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Udara Israel bertemu dalam sebuah kunjungan yang disebut-sebut sebagai “kebetulan” di Teheran. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas rencana pengadaan 35 pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk dari Israel, yang pada akhirnya dikirimkan kepada Indonesia pada 1981 dan 1982.
• Pada 2006, Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 6 juta dolar AS dengan perusahaan Filipina, Kital, untuk pengadaan empat drone Searcher-II buatan Israel yang diperuntukkan bagi pengawasan wilayah kepulauan Indonesia dan Selat Malaka. Selain itu, aparat Indonesia juga dilaporkan menggunakan kendaraan pengendali massa produksi perusahaan Israel Beit Alfa Technologies, meskipun tidak tersedia data publik mengenai jumlah unit yang dibeli.
• Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat adanya impor persenjataan dari Israel dalam tiga kode Harmonized System (HS) yang berbeda, yaitu kategori senjata artileri seperti senapan, mortir, dan howitzer; kategori suku cadang dan aksesori untuk revolver serta pistol; serta kategori suku cadang dan aksesori untuk perangkat pembidik atau sistem pengarah senjata. Pada November di tahun yang sama, Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, bersama Kuasa Usaha Kedutaan Besar Israel di Manama, Itay Tagner, juga tercatat bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah forum internasional di Bahrain.
• Pada 2022, Indonesia ikut berpartisipasi bersama Israel dan 24 negara lainnya dalam latihan maritim terbesar di dunia, Rim of the Pacific (RIMPAC), yang diselenggarakan Armada Ketiga Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan Hawaii dan California Selatan. Sementara itu, sejak 2009, sebuah kamar dagang yang mempromosikan perdagangan Israel–Indonesia—anak perusahaan dari Israel-Asia Chamber of Commerce—telah beroperasi secara senyap dari Tel Aviv, meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Tak satu pun dari fakta-fakta tersebut sejalan dengan narasi yang selama ini disampaikan Jakarta kepada dunia maupun kepada rakyatnya sendiri mengenai posisi Indonesia terhadap Palestina.
Foto ini tidak menciptakan sebuah skandal dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Foto ini justru menyingkap tabir atas sebuah kenyataan yang selama lebih dari lima puluh tahun disembunyikan oleh Jakarta.
Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia memisahkan dua hal ke dalam ruang yang berbeda: di satu sisi, pernyataan-pernyataan lantang di ruang publik mengenai solidaritas terhadap Palestina; di sisi lain, hubungan militer yang tenang, tidak mencolok, dan mudah disangkal dengan Israel maupun perusahaan-perusahaan persenjataan yang terkait dengannya.
Pengaturan semacam itu kini tidak lagi dapat dipertahankan, dan sejak awal memang tidak pernah mencerminkan kejujuran. Sebuah negara tidak dapat mengklaim berdiri bersama Palestina apabila salah satu bagian dari institusi negaranya masih menjalin hubungan, betapapun tidak langsungnya, dengan Elbit Systems. Kedua posisi tersebut saling meniadakan.
Pernyataan solidaritas tidak menimbulkan biaya apa pun bagi Jakarta. Sebaliknya, akses terhadap radar, drone, dan pelatihan militer dari Israel tampaknya dinilai cukup berharga untuk dipertahankan, meskipun mengandung risiko. Risiko tersebut tampaknya tidak pernah diperkirakan pemerintah akan terungkap hanya melalui satu unggahan di Instagram.
Rakyat Palestina tidak membutuhkan tagar-tagar dukungan dari Indonesia. Mereka membutuhkan pemerintah-pemerintah yang menempatkan anggaran negara dan kebijakan pengadaan militernya sejalan dengan pernyataan yang mereka ucapkan.
Setiap dolar uang publik Indonesia yang pada akhirnya, meskipun secara tidak langsung, mengalir kepada Elbit atau perusahaan lain yang menjadi bagian dari mesin perang di Gaza merupakan bentuk pengkhianatan langsung terhadap solidaritas yang selama ini diklaim Jakarta.
Pemerintah Indonesia berutang penjelasan yang sesungguhnya kepada rakyatnya sendiri, yang secara mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina. Bukan sekadar penjelasan umum mengenai “diversifikasi pemasok”, melainkan pertanggungjawaban terbuka kepada publik mengenai setiap hubungan militer, intelijen, maupun komersial yang dipertahankan dengan Israel dan perusahaan-perusahaan persenjataan Israel sejak 1968, disertai komitmen yang jelas untuk mengakhiri seluruh hubungan tersebut, dimulai dari Elbit. Apa pun yang kurang dari itu hanyalah keterlibatan yang disamarkan sebagai sikap netral.
Kemungkinan besar Kementerian Pertahanan akan menyebut kunjungan ke Farnborough sebagai bagian dari etika diplomatik yang lazim. Kementerian juga mungkin beralasan bahwa diversifikasi pemasok persenjataan merupakan kebutuhan di tengah situasi pasar global yang tidak stabil. Kedua alasan tersebut mungkin benar secara teknis.
Namun, tidak satu pun mengubah tolok ukur yang sesungguhnya: seseorang tidak dapat mengaku berdiri bersama Palestina sekaligus berdiri di samping Elbit. Saat ini, menurut penulis, Indonesia sedang gagal memenuhi tolok ukur tersebut.
Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah foto itu pantas atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Jakarta bersedia memutuskan seluruh hubungan dengan Elbit Systems dan industri persenjataan yang berada di belakangnya. Sebab, selama hal itu belum dilakukan, solidaritas Indonesia terhadap Palestina, menurut penulis, hanyalah sebuah slogan, bukan sebuah kebijakan. []
Sumber: Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat & Shafa Kalila Aryanti
About Author
