Polemik Istilah Pulau atau Pantai Reklamasi

MUSTANIR.net – Reklamasi teluk utara Jakarta kembali jadi sorotan publik. Tak hanya terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi juga soal istilah reklamasi itu sendiri.

Sorotan terhadap istilah reklamasi ini bermula dari pernyataan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang menyebut bahwa konsep reklamasi dalam konteks di teluk utara Jakarta bukan lagi pulau, melainkan bagian dari pantai atau lahan daratan.

“Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan,” kata Saefullah di Balai Kota, Senin (17/6/2019).

Saefullah menerangkan, dengan berubahnya istilah pulau reklamasi menjadi pantai reklamasi, maka tidak ada lagi penamaan terhadap pulau a, b, c, d dan seterusnya.

“Tidak ada lagi konsep pulau. Jadi konsepnya pantai bagian dari daratan seperti termasuk yang di perluasan pantai Ancol,” ujar dia.

DKI sejauh ini masih memakai Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Rencana Tata Kota sebagai pegangan sementara. Acuan ini dipakai sementara sembari menunggu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kini sedang dibahas.
Polemik Istilah Reklamasi, Pulau atau Pantai?

Polemik Istilah Reklamasi, Pulau atau Pantai?

Belakangan Anies juga menyinggung soal tidak ada lagi istilah pulau reklamasi. Saat menghadiri acara halalbihalal bersama caleg Partai Gerindra DKI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/6/2019), Anies menyebut penggunaan kata ‘pulau’ pada reklamasi tidak tepat.

Menurut Anies, padanan kata yang tepat dan pas untuk reklamasi adalah pantai. Sebab, dari kacamata Anies, pulau adalah daratan yang terbentuk dari proses alami, bukan buatan manusia.

Kalau daratan yang dibuat manusia itu namanya pantai, bukan pulau,” kata Anies, dikutip media lokal.

Dia mencontohkan Pantai Indah Kapuk sebagai wilayah reklamasi. Begitu pula dengan kawasan Mutiara dan Ancol disebut pantai.

“Ini hal sederhana kan. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, nanti terjebak-jebak tuh di doorstop, diskusi,” ucap Anies.

Terkait itu, masih menurut Anies, terdapat tiga jenis reklamasi. Pertama, pantai yang tersambung daratan dengan penghubung jembatan. Kedua, pantai tanpa jembatan. Terakhir, pantai yang terlepas bebas tanpa sambungan.

“Jadi kalau ditanya, kawasan ini sebenarnya bagian dari pulau apa? Kawasan C, D, itu bagian dari pulau apa? Pulau Jawa. Kita harus yakin menjawab itu adalah bagian dari pulau Jawa.

Polemik Istilah Reklamasi, Pulau atau Pantai?

Penggunaan istilah reklamasi dari pulau menjadi pantai ini tak lepas dari kritik. Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menilai Anies seharusnya tak menggunakan definisi baru untuk reklamasi.

Menurut Yayat, sudah semestinya Anies selaku gubernur memahami makna reklamasi yang selama ini sudah dikemukakan oleh publik.

“Harusnya Pak Anies memahami makna reklamasi yang sebenarnya, yang selama ini definisinya sudah sering kemukakan. Jangan membuat definisi baru lagi,” ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/6/2019).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada dua makna reklamasi yang terkait dengan kawasan atau daerah. Pertama, reklamasi bermakna pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna untuk memperluas tanah (pertanian) atau tujuan lain, misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Kedua, reklamasi juga berarti pengurukan (tanah).

Sementara kata ‘pulau’ dalam KBBI merupakan tanah (daratan) yang dikelilingi air (di laut, di sungai, atau di danau). Lalu kata ‘pantai’ berarti tepi laut; pesisir.

Pantai juga berarti perbatasan daratan dengan laut atau massa air yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari air tersebut; daerah pasang surut di pantai antara pasang tertinggi dan surut terendah; landai.[]

Sumber: CNN

Categories