Apa Lagi yag Mau Diharapkan dari Negara dengan Sistem Republik Demokrasi?

MUSTANIR.net – Dalam kasus Rempang, jika negara menerapkan Islam maka solusinya menjadi sangat mudah. Solusi itu ditempuh, berdasarkan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah, dan perlindungan negara atas setiap pemegang hak.

Seluruh warga Rempang, dalam tinjauan syariat Islam adalah pemegang hak atas tanah yang sah. Maka negara (khilafah) wajib melindungi kepemilikan atas hak tanah milik warga Rempang.

Dalam Islam, di antara sebab kepemilikan atas tanah yang sah adalah: 1. Memagari, 2. Menghidupkan tanah mati, 3. Mewarisi, 4. Membeli.

Kakek buyut warga Rempang adalah pemilik tanah paling awal. Mereka mendapatkan hak atas tanah itu setelah membuka dengan memagari dan menghidupkan tanah Rempang. Mereka mendapatkan hak atas tanah sebab memagari (tahjir) dan menghidupkan tanah mati (ihya al-mawat).

Selanjutnya tanah itu diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Siapa saja yang mendapatkan tanah karena waris, menurut Islam sah menjadi pemiliknya.

Ada pula yang hari ini memiliki tanah dari membeli. Siapa saja yang memiliki tanah karena membeli, sah menurut syariat Islam.

Sementara PT MEG, korporasinya Tomy Winata (TW), dalam Islam haram merampas tanah milik rakyat Rempang. Negara juga telah melakukan keharaman karena telah menerbitkan konsesi HGU di atas tanah yang sudah menjadi hak rakyat.

Tindakan negara yang mengerahkan alat negara, polisi, tentara, dan Satpol PP untuk mengusir warga Rempang dari tanahnya, adalah tindakan zalim dan diharamkan dalam Islam. Namun negara berdalih ‘rempang tanah negara’ seolah punya hak dan secara sepihak memberikan hak tersebut kepada korporasinya Tomy Winata. Inilah pangkal persoalannya.

Pangkal persoalannya adalah karena negara meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, yang praktiknya ada di tangan oligarki. Sistem republik demokrasilah yang menyebabkan negara merasa sah berbuat zalim kepada rakyatnya.

Karena itu melalui momentum kasus Rempang ini, segenap kaum muslimin harus menumbuhkan kesadaran bahwa masalah kita ada pada sistem demokrasi sekuler yang diterapkan dalam sistem negara republik. Karena itu solusinya adalah mengembalikan negeri ini kepada fitrahnya, yakni menerapkan hukum Allah subḥānahu wa taʿālā, meletakkan kedaulatan di tangan Allah subḥānahu wa taʿālā, menerapkan Islam dalam naungan daulah khilafah.

Jika Islam yang diterapkan depan naungan khilafah, maka solusi masalah Rempang adalah sebagai berikut:

Pertama, negara mengakui kepemilikan atas tanah warga Rempang dan segera memerintahkan Polri, TNI, dan Satpol PP mundur. Negara segera terbitkan surat kepemilikan hak kepada warga Rempang.

Ke dua, negara segera mencabut HGU yang diterbitkan untuk korporasinya TW. Negara tidak boleh mentransaksikan tanah yang telah dimiliki rakyat Rempang. Negara tidak boleh bertindak abuse of power.

Ke tiga, jika korporasinya TW masih tertarik berbisnis di Rempang, maka biarkan TW bertransaksi langsung dengan warga Rempang selalu pemilik tanah. Jika warga cocok harga, bisa dijual. Jika tidak, tidak boleh dipaksa.

Ke empat, jika mayoritas warga Rempang ingin hidup rukun tenteram, melanjutkan kehidupan dengan melestarikan tanah leluhur, tidak mau ada korporasi masuk, maka TW dan korporasinya harus hengkang. Negara juga tidak boleh menjadi anteknya TW dan mengusir penduduk Rempang dengan dalih investasi atau pertumbuhan ekonomi.

Demikianlah solusi tuntas, mudah, praktis, dan berkeadilan, yang diambil dari solusi Islam. Solusi ini hanya bisa ditempuh jika syariat Islam ditegakkan, jika khilafah hadir sebagai institusi yang menerapkan syariat Islam.

Sepanjang sistemnya masih demokrasi sekuler, maka negara akan menjadi antek korporasi oligarki. Negara akan menindas rakyatnya sendiri dengan dalih investasi. Negara akan menjadi pelayan korporasinya TW, bukan melayani rakyat.

Saatnya umat perjuangkan syariah dan khilafah. []

Sumber: Ahmad Khozinudin

About Author

Categories