Emirat: Agen Zionis dengan Serban Arab
MUSTANIR.net – Uni Emirat Arab dewasa ini menempati posisi yang paradoksal dalam lanskap politik dunia Islam.
Di satu sisi, negara ini menampilkan diri sebagai pelopor Islam moderat yang mengedepankan stabilitas, modernitas, dan toleransi antaragama. Namun di sisi lain, di balik citra diplomatik dan simbol-simbol religius yang mereka tonjolkan, Emirat justru memainkan peran sebagai instrumen geopolitik bagi kepentingan Zionisme dan kekuatan Barat di kawasan. Melalui jaringan diplomasi ekonomi, intervensi militer, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi bersenjata di berbagai negara Muslim, Emirat bertransformasi menjadi agen kolonialisme baru yang menyamarkan kepentingan penjajahan dengan retorika perdamaian dan kemajuan. [¹]
Julukan “Zionis Arab” yang sering muncul di ruang publik bukanlah ekspresi kebencian emosional semata, tetapi refleksi atas kesadaran politik umat terhadap pola pengkhianatan yang berulang. Emirat tampil sebagai negara yang mengatasnamakan perdamaian namun dalam praktiknya memelihara perang; mengaku mendukung stabilitas kawasan namun justru menjadi sumber kekacauan baru di dunia Arab dan Afrika. [²]
Peran Emirat dalam perang Yaman sejak 2015 menunjukkan kontradiksi tersebut. Awalnya, mereka bergabung dalam koalisi militer pimpinan Arab Saudi untuk mendukung pemerintahan sah Presiden Abdu Rabbuh Mansur Hadi melawan pemberontakan Houthi yang didukung Iran. Namun dua tahun kemudian, Emirat justru menikung sekutunya dengan mendanai dan mempersenjatai Southern Transitional Council (STC), faksi separatis yang berusaha memecah Yaman bagian selatan. [³]
Didukung oleh dana dan logistik Emirat serta tentara bayaran asal Sudan, STC kemudian menyerang pasukan pemerintah dan menguasai pelabuhan strategis Aden. Motifnya jelas: mengontrol jalur laut Bab el-Mandab dan pelabuhan-pelabuhan penting di Laut Merah, sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi Emirat di sektor minyak dan perdagangan internasional. [⁴]
Hal serupa terjadi di Libya. Alih-alih mendukung pemerintahan sah di Tripoli, Emirat justru mendanai Khalifah Haftar, pemimpin milisi di timur Libya yang terkenal brutal dan bertanggung jawab atas pembantaian Tarhuna. [⁵] Penguasaan Libya Timur bukan hanya soal minyak, melainkan juga tentang jalur strategis yang memungkinkan Emirat menyalurkan dukungan ke milisi Janjaweed atau Rapid Support Forces (RSF) di Darfur, Sudan.
Konflik Sudan yang pecah pada April 2023 memperlihatkan sisi paling kelam dari kebijakan luar negeri Emirat. Ketika milisi RSF menyerang markas militer Sudan Armed Forces (SAF), dunia terkejut melihat kekuatan logistik mereka yang melampaui kemampuan milisi biasa. [⁶] Investigasi sejumlah lembaga internasional menemukan bahwa emas-emas hasil tambang di Darfur diselundupkan ke Abu Dhabi untuk membiayai operasi RSF, sementara suplai senjata mengalir melalui jalur Haftar di Libya dan Chad dengan label bantuan humanitarian. [⁷]
Brutalitas RSF yang menewaskan lebih dari dua ribu warga sipil di El-Fashir hanya dalam dua hari adalah bukti nyata bahwa intervensi Emirat telah berubah menjadi kejahatan kemanusiaan. [⁸] Pemerintah Sudan pun akhirnya mengusir 15 diplomat UEA pada Desember 2023 karena keterlibatan mereka dalam mendanai dan mempersenjatai RSF. [⁹]
Keterlibatan Emirat di Sudan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik yang lebih luas, khususnya dalam konstelasi Israel dan Afrika Timur. Abu Dhabi merupakan mitra strategis Tel Aviv dalam Abraham Accords (2020), dan kerja sama tersebut meluas hingga bidang pertahanan serta pengintaian digital di kawasan Laut Merah dan Afrika Utara. [¹⁰]
Lebih jauh, Emirat juga menjadi salah satu investor asing dalam proyek Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil bersama Israel. [¹¹] Proyek ini mengancam pasokan air Mesir dan Sudan—dua negara Arab yang ironisnya selama ini menjadi mitra politik Emirat di Yaman dan Libya. Dengan kata lain, Emirat tidak sekadar berperan sebagai broker perdamaian, tetapi sebagai arsitek ketegangan baru yang menguntungkan kepentingan Zionis dan Barat.
Dari Yaman, Libya, hingga Sudan, pola yang sama tampak jelas: Emirat memproyeksikan diri sebagai pelindung dunia Arab sambil menebar benih perpecahan internal. Mereka menggunakan simbol-simbol Islam—masjid megah, lembaga fatwa, dan wacana “Islam rahmatan lil ‘alamin”—untuk menutupi wajah imperialisme modern. Inilah yang dalam pandangan ideologi Islam dapat disebut nifaq siyasah (kemunafikan politik), yaitu ketika negara menampilkan wajah religius namun loyalitasnya berpihak pada kekuatan yang memerangi Islam.
Al-Qur’an telah menggambarkan fenomena semacam ini:
“Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan ia menjadikan Allah sebagai saksi atas isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Apabila ia berpaling, ia berusaha membuat kerusakan di bumi dan merusak tanaman-tanaman serta ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS al-Baqarah [2]: 204–205)
Dan lagi:
“Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Mereka bukan dari golonganmu dan bukan pula dari golongan mereka, tetapi mereka bersumpah bahwa mereka termasuk golonganmu, padahal mereka adalah pendusta.” (QS al-Mujādilah [58]: 14)
Ayat-ayat ini menyingkap realitas Emirat sebagai kekuatan yang berbicara atas nama Islam, tetapi bertindak di bawah panji Zionisme. Ia memuliakan simbol agama sambil menodai maknanya, menyerukan perdamaian sambil membiayai perang, dan mengklaim “moderasi” sambil menindas umat yang menolak tunduk pada sistem sekuler global.
Dengan demikian, fenomena politik Uni Emirat Arab merefleksikan bentuk kontemporer dari politik aliansi yang dibangun di atas kepentingan strategis, bukan nilai moral keislaman. Relasi diplomatik yang dijalin dengan kekuatan kolonial modern seperti Israel memperlihatkan proses rasionalisasi politik yang menyingkirkan etika solidaritas umat sebagai prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam.
Pola ini menunjukkan terjadinya transformasi makna keumatan menjadi sekadar instrumen legitimasi bagi kekuasaan. Dalam kerangka ini, politik moderasi yang diklaim Emirat berfungsi sebagai wacana hegemonik yang menutupi relasi subordinatif terhadap kekuatan global. Secara konseptual, gejala tersebut menandai munculnya bentuk baru kolonialisme pascamodern—yakni kolonialisme melalui narasi religius yang dikemas dalam diplomasi perdamaian dan stabilitas regional. []
Sumber: Arman Tri Mursi
Catatan Kaki
[1] The Emirates Center for Strategic Studies and Research, “UAE Soft Power Strategy,” 2022.
[2] F Gregory Gause III, The International Relations of the Persian Gulf, Cambridge University Press, 2020.
[3] Al Jazeera Investigations, “The UAE’s Shadow War in Yemen,” 2019.
[4] Middle East Eye, “UAE-backed forces seize Aden,” 2019.
[5] International Criminal Court Report on Tarhuna Mass Graves, 2021.
[6] Human Rights Watch, “Sudan: RSF Attacks Civilians in Khartoum,” May 2023.
[7] The Guardian, “Sudan’s Gold and UAE Connection,” October 2023.
[8] UN Human Rights Office, “Mass Killings in El-Fashir,” June 2024.
[9] Reuters, “Sudan Expels UAE Diplomats Over RSF Arms Supply,” December 2023.
[10] Times of Israel, “Israel, UAE Sign Intelligence and Security Cooperation Deal,” 2022.
[11] Bloomberg, “UAE and Israel Invest in Ethiopia’s Nile Dam,” 2023.
About Author
