Bendera Nasional Sudan dan Palestina Berasal dari Motif Imperial Inggris
MUSTANIR.net – Dalam studi simbol politik modern, bendera nasional sering diposisikan sebagai representasi visual dari kedaulatan dan identitas kolektif. Namun, simbol-simbol ini jarang dibaca sebagai hasil konstruksi ideologis yang berakar pada kolonialisme. Kasus Sudan dan Palestina memperlihatkan ironi tersebut dengan tajam: dua bangsa yang kerap diidentikkan dengan perlawanan terhadap penjajahan justru mengusung simbol-simbol yang berasal dari desain imperial Inggris pada awal abad ke-20.
Seorang perwira Inggris, Mark Sykes, yang dikenal luas sebagai arsitek Perjanjian Sykes–Picot 1916, memainkan peran penting dalam perumusan identitas politik dunia Arab modern. Di balik reputasinya sebagai diplomat, Sykes adalah perancang strategi simbolik kolonial yang memahami bagaimana warna dan bentuk dapat mengartikulasikan ideologi baru. Melalui tangannya lahir apa yang dikenal sebagai Pan-Arab Colors—merah, putih, hitam, dan hijau—yang kemudian menjadi basis estetis sekaligus ideologis bagi banyak bendera nasional di Timur Tengah. [1]
Mengapa bendera nasional Sudan dan Palestina serupa di motif simetri serta pola warnanya? Karena keduanya berasal dari desain Pan-Arab yang dirumuskan oleh perwira Inggris Mark Sykes pada masa pecahnya Kekhilafahan Utsmaniyah. Pola warna merah, putih, hitam, dan hijau digunakan untuk menciptakan identitas bangsa-bangsa Arab baru di bawah pengaruh politik Inggris.
Warna-warna ini tidak lahir dari spontanitas budaya lokal, melainkan dari kalkulasi politik imperial. Sykes mengekstraksi unsur-unsur simbolik dari sejarah Islam awal—panji Rasulullah ﷺ, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah—lalu menggabungkannya ke dalam pola baru yang dilepaskan dari konteks ideologisnya. [2] Dengan demikian, skema tersebut bukan sekadar “Arabisme estetis”, tetapi proyek reformulasi kesadaran politik yang disengaja: menggantikan kesatuan ummah dengan identitas teritorial yang terfragmentasi.
Dalam kerangka inilah bendera-bendera nasional pasca-Utsmani berfungsi sebagai alat substitusi ideologis. Ia menggeser loyalitas umat dari konsep ummah menuju nation-state, dari panji tauhid menuju panji nasional. Negara-negara baru seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Sudan membangun legitimasi simboliknya melalui warna yang sama, seolah mewarisi “identitas Arab” yang tunggal. Padahal, keseragaman simbolik ini justru menunjukkan keberhasilan imperialisme Inggris dalam menanamkan ideologi politik yang homogen tetapi terpecah: nasionalisme. [3]
Dalam logika kolonial, menciptakan simbol berarti menciptakan kesetiaan. Setelah Kekhilafahan Utsmaniyah dilumpuhkan, Inggris tidak hanya menaklukkan wilayah secara militer, tetapi juga mengonstruksi kesadaran politik baru melalui sistem simbol. Nasionalisme Arab didefinisikan sebagai perlawanan terhadap dominasi Turki Utsmani, padahal hakikatnya ia merupakan pengalihan loyalitas dari Islam universal menuju entitas politik lokal. Dalam hal ini, bendera nasional berfungsi sebagai alat sakralisasi sekuler, menggantikan panji agama dengan panji geopolitik. [4]
Palestina menjadi contoh paling kompleks dari manipulasi tersebut. Ia dijadikan laboratorium ideologis tempat dua nasionalisme ciptaan Inggris—Arab dan Yahudi—dipelihara agar saling berkonflik di bawah prinsip divide et impera. Bendera Palestina, dengan segala simbol heroiknya, pada dasarnya adalah produk dari paradigma yang sama dengan bendera Zionis: keduanya lahir dari logika modernitas kolonial yang menjadikan bangsa sebagai sumber legitimasi, bukan wahyu. [5]
Sudan pun mengulang pola yang serupa. Sebagai wilayah yang secara historis terhubung erat dengan dunia Islam dan Afrika, Sudan dipaksa menerima identitas “Arab” melalui integrasi simbolik Pan-Arab. Padahal, secara kultural dan historis, Sudan bukan entitas Arab yang homogen. Ia menjadi Arab karena kolonialisme mengarabkannya, dan menjadi Sudan karena kolonialisme menamainya. Dengan demikian, benderanya adalah tanda dari proses rekayasa identitas kolonial, bukan ekspresi organik masyarakatnya. [6]
Simbol-simbol ini kemudian bekerja sebagai perangkat psikopolitik yang menginternalisasi kebanggaan palsu terhadap identitas nasional. Dalam paradigma modern, nasionalisme menjadi agama sipil baru yang menggantikan kesatuan akidah. Ketika umat mengibarkan bendera nasional dengan semangat patriotik, mereka sebenarnya sedang menegaskan keberhasilan kolonialisme dalam menggeser orientasi ideologis dari tauhid menuju teritorialitas. [7]
Ironi epistemik muncul ketika simbol yang dirancang untuk memecah kesatuan Islam kini ditafsirkan ulang sebagai lambang perlawanan terhadap penjajahan. Warna-warna yang sama yang dahulu dipakai untuk mematikan ide politik Islam kini dikibarkan sebagai tanda pembebasan. Fenomena ini mencerminkan asimilasi ideologis yang dalam: umat melawan kolonialisme dengan bahasa dan simbol kolonial itu sendiri. [8]
Dalam epistemologi Islam, simbol tidak netral. Panji tauhid adalah representasi teologis dari kesatuan hukum Allah di muka bumi. Menggantinya dengan bendera nasional berarti menurunkan makna politik Islam menjadi sekadar administrasi kebangsaan. Karena itu, persoalan simbol bukan hanya estetika, tetapi juga politik wahyu—yakni persoalan siapa yang berhak menentukan tanda yang mewakili kekuasaan dan kedaulatan. [9]
Memahami sejarah bendera nasional Sudan dan Palestina berarti membaca ulang kolonialisme bukan semata sebagai dominasi militer atau ekonomi, tetapi sebagai produksi makna. Proyek kolonial tidak berhenti pada penguasaan wilayah, melainkan pada pembentukan horizon simbolik yang menentukan cara umat memahami dirinya. Oleh sebab itu, dekolonisasi sejati menuntut pembebasan epistemik dari simbol-simbol yang mengandung warisan imperial. Selama umat Islam masih mengidentifikasi dirinya melalui warna-warna nasional yang dirancang di bawah paradigma Barat, kolonialisme belum sepenuhnya berakhir—ia hanya berganti bentuk menjadi imperialisme simbolik yang bersemayam dalam kesadaran.
Dengan demikian, tugas ideologis umat bukanlah sekadar menciptakan simbol alternatif, melainkan melakukan purifikasi epistemologis terhadap seluruh sistem representasi yang mewarisi logika kolonial. Kemerdekaan sejati bukan ditentukan oleh kedaulatan formal di atas peta politik, melainkan oleh kemampuan untuk menulis kembali makna simbolik dunia dengan rujukan kepada wahyu, bukan imperium. [10]
Kini, Sudan maupun Palestina menjadi cerminan tragis dari nasib negeri-negeri Muslim yang mewarisi luka sejarah kolonial: keduanya didera perang saudara, blokade, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur akibat intervensi asing yang berkelanjutan. Di Sudan, konflik bersenjata antara faksi militer dan paramiliter menimbulkan krisis humanitarian besar, sementara di Palestina, agresi Zionis terus menumpahkan darah tanpa jeda.
Dalam dua kasus ini, tampak jelas kesinambungan antara pola dominasi lama dan kolonialisme baru: keduanya dijalankan oleh kekuatan kuffār penjajah yang sama—mengendalikan politik Muslim melalui fragmentasi simbolik, ekonomi, dan militer. Sejarah kolonial tidak mati; ia bertransformasi menjadi mekanisme penindasan struktural terhadap negeri-negeri Islam yang belum mampu merebut kembali makna kedaulatan dalam bingkai wahyu dan persatuan ummah. []
Sumber: Arman Tri Mursi
Catatan kaki:
[1] Lihat JMN Jeffries, Palestine: The Reality (London: Longmans, Green and Co., 1939), yang menyinggung peran Mark Sykes dalam penyusunan simbol Pan-Arab.
[2] Bandingkan dengan C Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism (Urbana: University of Illinois Press, 1973), hlm. 118–120.
[3] Malcolm Yapp, The Making of the Modern Near East 1792–1923 (London: Longman, 1987), memberikan kerangka analitis tentang homogenisasi politik kolonial di wilayah Arab.
[4] Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), membahas transformasi ideologis dari Islam ke nasionalisme Arab.
[5] Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997).
[6] Gabriel Warburg, Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya (London: C Hurst & Co., 2003).
[7] Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1991), relevan untuk memahami nasionalisme sebagai konstruksi imajinatif.
[8] Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993).
[9] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ABIM, 1978), menekankan pentingnya pemurnian epistemologi Islam dari sekularisme simbolik.
[10] Ali Shariati, On the Sociology of Islam (Berkeley: Mizan Press, 1979), membahas dekolonisasi simbolik sebagai bentuk pembebasan kesadaran.
About Author
