Apa Rahasia Turki Melanjutkan Hubungan Dagangnya dengan Entitas Yahudi?

MUSTANIR.netKita mulai cerita ini dari sikap yang mulia pada Kesultanan Utsmani, yaitu khalifah kaum muslim, Abdul Hamid II (semoga Allah merahmatinya), ketika beliau menolak tawaran jutaan lira emas dari orang-orang Yahudi sebagai imbalan dari memberikan mereka tempat di tanah Palestina.

Abdul Hamid II mengatakan kepada mereka, “Jika kekhalifahan ini hancur, maka mereka akan mendapatkannya secara cuma-cuma.”

Para Khalifah Utsmaniyah telah benar-benar menjaganya seperti mereka menjaga kekhalifahan, melindungi kaum muslim dan tempat tinggalnya. Mereka juga yang membawa panji sebagai penakluk dan penyebar agama Islam selama ratusan tahun.

Rangkaian peristiwa hilangnya Palestina dimulai ketika Inggris mempersiapkan Mustafa Kemal untuk menghancurkan Khilafah. Sebagaimana yang kita ketahui, Mustafa Kemal adalah seorang Yahudi Dönmeh. Ia melakukan makar pertama kali ketika ia menjadi panglima pasukan Utsmani di Palestina.

Mustafa Kemal pura-pura jatuh sakit dan tidak siap untuk melawan agresor Inggris, kemudian ia menyerahkan dirinya kepada Inggris pada musim gugur 1917. Sementara itu, Kekhalifahan Utsmaniyah tidak menyadari pengkhianatan yang dilakukan Mustafa Kemal dengan Inggris.

Pada saat yang sama, Inggris juga mengumumkan Deklarasi Balfour kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara bagi mereka di Palestina. Lalu, secara resmi mereka mengesahkannya dengan Perjanjian Lausanne.

Ketika pembentukan entitas Yahudi diumumkan, Turki segera mengakuinya pada Maret 1949 dan pemerintahannya mulai melakukan pengkhianatan dengan memperkuat hubungan mereka dengan entitas tersebut.

Pada 1957, Pemerintahan Menderes menandatangani perjanjian kerja sama untuk melawan kelompok ekstremis dan dominasi Uni Soviet di Timur Tengah. Pemerintahan Erbakan menandatangani sebanyak 11 perjanjian kerja sama keamanan, militer, dan ekonomi dengan entitas Yahudi pada 1996.

Semenjak itu, latihan militer gabungan dimulai. Turki mulai membeli senjata dari Yahudi dan meningkatkan jumlah pasokan senjatanya. Pemerintahan Ecevit juga menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Turki-Israel pada 2000.

Erdogan mengunjungi entitas Yahudi tersebut pada 2005 dan mulai memperkuat hubungan dengan mereka. Ia juga mulai memainkan peran sebagai perantara rekonsiliasi antara rezim Suriah dan entitas Yahudi.

Perwakilan diplomatik dikurangi setelah insiden kapal Mavi Marmara pada 2010. Akan tetapi, pada 2015, Erdogan justru kembali melakukan normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi dan hubungan perdagangan yang mendukung entitas Yahudi juga tidak berhenti.

Kemudian, hubungan diplomatik kembali merenggang sebagai akibat dari korespondensi antara Netanyahu dan Erdogan. Namun, hubungan keduanya menguat kembali ketika pada 2022 Erdogan menerima Herzog (selaku Kepala Entitas Yahudi) seperti penyambutan kepada pahlawan dan kaisar.

Juli 2023, Erdogan bertemu dengan Netanyahu di New York dan bersepakat dengannya untuk mengunjungi entitas Yahudi. Ketika agresi di Gaza mulai meletus pada 8 Oktober 2023, ia membatalkan kunjungan tersebut. Meski terjadi pembantaian yang dilakukan oleh entitas Yahudi di Gaza, keterwakilan diplomat kali ini tidak berkurang. Semua hubungan, terutama hubungan perdagangan, masih terus berlanjut dengan cara dan ritme yang sama.

Tampaknya, Amerika meminta Erdogan untuk melakukan hal ini sebagai bagian dari rencananya untuk melindungi entitas Yahudi dan mendapatkan dukungan bagi mereka sebab entitas Yahudi adalah basis utama mereka di wilayah Timur Tengah. Amerika menjadikan hal ini sebagai sarana untuk menekan Pemerintahan Netanyahu agar mematuhi Pemerintahan Biden.

Erdogan juga mengadopsi republik sekuler dan kemalis—beserta kebijakan dalam dan luar negerinya yang disusun oleh Mustafa Kemal. Erdogan membiarkan para penguasa di bawahnya untuk mempermainkan perasaan kaum muslim dan memanfaatkannya untuk meraih kekuasaan serta menerapkan kebijakan ini.

Di antara landasan terpenting kebijakan luar negeri Turki adalah sebagai berikut.

• Pertama, menginduk kepada Barat, Amerika maupun Eropa. Inilah sebabnya Turki mengadopsi seluruh nilai, sistem, dan gagasan Barat sejak era Mustafa Kemal. Turki berpartisipasi pada Perjanjian Saadabad di Inggris pada 1937.

Pada 1953, Turki menjadi anggota NATO. Pada 1955, Turki berpartisipasi pada Perjanjian Bagdad di Inggris. Turki juga mendukung agresi Tripartit terhadap Mesir pada 1956. Sejak 1959, Turki mulai berupaya memasuki Uni Eropa.

Pada era Erdogan, mereka memperkuat hubungannya dengan Amerika, berpartisipasi dalam semua aliansinya, melaksanakan semua rencananya di kawasan Timur Tengah, dan secara resmi mengajukan peninjauan ulang pada 2005 untuk bergabung dengan Uni Eropa.

• Ke dua, menjaga hubungan dengan entitas Yahudi, seperti yang telah kami ringkas di atas.

• Ke tiga, mempertahankan perbatasan Turki sebagaimana yang ada dalam Perjanjian Sykes-Picot dan dicatat dalam Piagam Nasional, dan hal ini mencegah tiap usaha untuk mewujudkan kesatuan negeri Islam.

• Ke empat, melawan bahaya yang datang dari Suriah dan Irak. Hal ini bermakna melawan segala aktivitas perubahan fundamental untuk kembali kepada Islam dan upaya pendirian Khilafah. Itulah sebabnya Erdogan memerangi Revolusi Suriah yang membawa nilai-nilai Islam. Erdogan memeranginya dengan cara yang keji, yaitu ia mengaku mendukungnya hingga ia menipu banyak rakyatnya, padahal ia justru melakukan pengkhianatan yang lebih buruk daripada pengkhianatan rezim Suriah, Iran, Hizbullah di Lebanon, Rusia, dan Amerika.

Sikap kaum muslim Turki sejatinya berbeda dengan asas-asas yang dibahas di atas tadi. Kaum muslim di Turki hakikatnya menginginkan Islam dan tidak menginginkan solusi yang ditawarkan oleh Barat (Amerika atau Eropa). Mereka menginginkan persatuan Islam dan kembalinya Islam dalam bingkai pemerintahan.

Kaum muslim di Turki ingin untuk mengadopsi problematik Palestina dengan memberikan perlawanan terhadap entitas Yahudi sang perampas. Namun, mereka tidak pernah mengambil sikap untuk menyingkirkan rezim yang ada yang justru terus mempertahankan kebijakan itu.

Hal paling maksimal yang dilakukan adalah mengurangi perwakilan diplomatik tanpa memutuskan hubungan diplomatik, serta menarik pengakuan atas entitas sang perampas (entitas Yahudi) sambil melanjutkan semua hubungan, terutama hubungan perdagangan, sebab sikap rakyat tidak diikuti dengan tindakan politik yang kuat dan tulus yang dapat berdampak pada rezim dan menggoyangkan posisinya.

Apalagi partai-partai politik yang berpartisipasi dalam kancah politik mengambil sikap yang manipulatif dan menipu rakyat terhadap entitas Yahudi dan hal-hal lain untuk mendapatkan suara sehingga mereka bisa menerapkan kebijakan rezim, seperti yang dilakukan partai Erbakan dan partai Erdogan.

Adanya agresi pada Gaza sebenarnya telah mengungkap keburukan yang ditutupi oleh Erdogan. Sebagaimana juga mengungkap keburukan sikap yang dimiliki oleh Ibnu Salman (MBS), As-Sisi, dan Bashar Assad.

Sikap yang dimiliki oleh Erdogan adalah sikap yang tidak punya rasa malu untuk melakukan pengkhianatan dan menjual tiap kepercayaan yang diberikan padanya. Baginya, kepentingan dirinya lebih utama daripada Gaza, Palestina, dan penduduknya.

Andai Erdogan memang peduli dengan urusan Palestina, tentu ia akan segera memutus semua hubungan antara Turki dan entitas Yahudi sebagai usaha minimal yang bisa dilakukannya. Namun, ternyata bukan itu yang ia pilih. Erdogan justru menjalin hubungan dengan Amerika dan membuat perjanjian untuk menjaga eksistensi entitas Yahudi, serta berada di jalur orbit yang mengikut pada Amerika untuk tetap dapat meraih kekuasaan.

Hal itulah yang terjadi pada pertemuannya dengan para pejabat Amerika ketika ia masih mengepalai Kotamadya Istanbul. Erdogan sama sekali tidak berbuat apa pun untuk mengubah sistem Turki menjadi sistem Islam. Bahkan, ia melakukan hal yang sebaliknya, ia memperkuat kemalisasi, demokrasi, dan sekularisme. Ia juga berbohong dengan meyakinkan rakyat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam—setelah mereka menganggapnya sebagai penistaan Islam secara terang-terangan.

Oleh karenanya, kemarahan rakyat Turki tidak akan membuahkan hasil, kecuali mereka berusaha untuk mengubah sistem dari akarnya dengan kepemimpinan politik Islam yang murni, serta menyadarkan untuk menentang kebijakan mereka dengan menciptakan opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk melawan kebijakan tersebut.

Selain itu, harus menyandarkan perbuatan mereka pada akidah sehingga sikap mereka dibangun atas dasar akidah yang kukuh. Para pengemban dakwah Khilafah telah mulai menempuh jalan ini, maka berbahagialah mereka. []

Sumber: Prof. Asad Mansour

About Author

Categories