Jahatnya Lakukan Politik Adu Domba, Di Negeri Pancasila Ada Orang Mau Jadi Buzzer Penyebar Fitnah
MUSTANIR.net – Kehadiran pendengung atau buzzer di media sosial tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Para
Politik
Rocky Gerung Sebut Istana Menggaji Buzzer, Maka Tak Ada Lagi Alasan Membasmi Hoax
MUSTANIR.net – Upaya pemerintah membasmi informasi bohong alias hoax yang bertebaran di media sosial dipertanyakan.
Megawati Dengan Surya Paloh Merenggang, Sekjen PDIP Bicara Fenomena Drama Politik
MUSTANIR.net – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan hubungan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, dengan
Keputusan Jokowi Soal Perppu KPK Ini Akan Memperlihatkan Posisi Yang Sebenarnya Dalam Agenda Pemberantasan Korupsi
MUSTANIR.net – Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mempertimbangkan usulan masyarakat sipil untuk menerbitkan peraturan pemerintah
Puan Tegas Menyebut Gedung DPR Adalah Rumah Rakyat, Iwan Fals: Besok-Besok Kalau Demo Boleh Masuk Dong
MUSTANIR.net – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memiliki pemimpin baru, yakni Puan
Menurut Wiranto Demo Mahasiswa untuk Gagalkan Pelantikan Presiden
MUSTANIR.net – Demonstasi massa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta kemarin berakhir ricuh hingga
Meninggalnya Dua Mahasiswa Kendari, Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Jokowi Copot Wiranto Dan Iriyanto
MUSTANIR.net – Meninggalnya dua mahasiswa Kendari pada aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara,
Jokowi Mengapresiasi Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Para Mahasiswa, Jokowi: Beginilah Demokrasi
MUSTANIR.net – Presiden Joko Widodo mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di sejumlah
Istana Minta Massa yang Berunjuk Rasa Pahami Jokowi Sedang Hadapi Situasi Sulit
MUSTANIRA.net – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa dan masyarakat sipil yang menggelar unjuk rasa
Presiden Joko Widodo Menunda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
MUSTANIR.net – Presiden Joko Widodo dinilai sengaja meminta DPR RI untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang