Demi Investasi, Rakyat dan Tanah Melayu Dikorbankan

MUSTANIR.netPernyataan Hukum LBH Pelita Umat No. 12/PH/DPP LBH PU/IX/23 tentang Demi Investasi, Rakyat dan Tanah Melayu Dikorbankan

Menyikapi yang terjadi pada rakyat dan tanah melayu di Rempang, Kepulauan Riau, DPP LBH Pelita Umat menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut:

Pertama, bahwa rakyat Melayu Rempang memiliki hak atas tanahnya.

Mereka telah menempati ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Hal ini berdasarkan dari Kitab Tuhfat an-Nafis karya Raja Ali Haji (terbit perdana tahun 1890), dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari Prajurit/Lasykar Kesultanan Riau Lingga, yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 M, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.

Dalam Perang Riau I (1782-1784) melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah (salah seorang Pahlawan Nasional). Kemudian dalam Perang Riau II, juga melawan Belanda (1784-1787) mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayat Syah.

Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun temurun. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang mereka disebut sebagai Pasukan Pertikaman Kesultanan. Hal ini juga diuangkap dalam sejumlah arsip kolonial Belanda berjudul Verslag van een Bezoek aan de Orang Darat van Rempang, 4 Februari 1930 (Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930). Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang, 12 Februari 1930 dan dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering I, 1930.

Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah untuk menghormati hak tanah ulayat adat Melayu dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administratif dan pengelolaan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Ke dua, bahwa kami mendesak Pemerintah agar proyek Rempang Eco-City dicabut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rencananya di Rempang akan dibangun pabrik kaca dan solar panel. Pada Juli 2023, Pemerintah meneken kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal China. Perjanjian baru ini ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, China dan disaksikan Presiden Joko Widodo.

Kami merasa heran dengan Pemerintah yang terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang. Negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka;

Ke tiga, bahwa kami mengutuk keras tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi.

Dinamika pengerahan alat negara berupa aparat keamanan dalam kasus-kasus perampasan tanah milik masyarakat menunjukkan dukungan penuh negara terhadap investasi, serta tidak adanya keberpihakan pada masyarakat yang telah menempati tanah tersebut lintas generasi;

Ke empat, bahwa Pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah melayu Rempang adalah kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim serta melanggar peraturan perundang-undangan ini harus segera dihentikan.

Kebijakan dzalim bertentangan dengan konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemerintah Negara Indonesia mesti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Seluruh komponen harus dilindungi mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan.

Demikian, Jakarta 17 September 2023 []

Sumber: DPP LBH Pelita Umat

About Author

Categories