Warga Rempang Tolak Relokasi: Biarlah Kami Mati Berdiri daripada Hidup Berlutut!

MUSTANIR.net – Suwardi, seorang perwakilan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan tegas menyuarakan penolakan warga terhadap relokasi mereka dari tempat tinggal mereka, meskipun berada dalam bayang-bayang isu konflik lahan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Penolakan ini didasarkan pada tekad kuat warga untuk mempertahankan tempat tinggal mereka, tidak peduli seberapa besar kompensasi yang mereka terima.

Dalam ungkapannya, Suwardi mengungkapkan semangat perlawanan warga, dengan perbandingan bahwa mereka lebih memilih berdiri tegak dan berjuang daripada hidup dalam ketergantungan. Bagi mereka, menjaga kedaulatan di tanah air mereka adalah prioritas utama.

Penolakan warga ini tidak hanya berkaitan dengan masalah ganti-rugi rumah. Suwardi menjelaskan bahwa rencana relokasi ini menyangkut nilai sejarah kampung mereka yang telah ada selama berabad-abad. Mereka percaya bahwa menerima tawaran kompensasi tidak akan menjaga martabat dan sejarah kampung mereka yang berharga.

Suwardi juga mengecam tindakan pemerintah dan BP Batam yang dianggap memaksakan rencana pembangunan Rempang Eco-City di lokasi tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak mempertimbangkan suara masyarakat dan terlalu terburu-buru dalam melaksanakan proyek tersebut.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengecam tindakan keras yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap warga Pulau Rempang yang menentang relokasi. Mereka menyatakan bahwa beberapa warga ditangkap, banyak yang terluka, termasuk anak-anak yang mengalami trauma akibat tindakan tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menilai bahwa pembangunan Rempang Eco City sejak awal tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834. Oleh karena itu, penolakan warga terhadap relokasi adalah wajar.

Koalisi Masyarakat Sipil menuntut agar Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini yang dapat menghilangkan hak atas tanah dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang. []

Sumber: argumen.id

About Author

Categories