Demokrasi adalah Candu

MUSTANIR.netTak ada candu yang lebih lena dibanding dia. Candu demokrasi yang dihisap para tirani. Serta fantasi kolektifnya kaum kapital-oligarki untuk memonopoli. Dan lihatlah, ketika kekuasaan dipimpin setan-setan kecil itu. Di sanalah rakyat terkubur menunggu waktu. Sedang yang lain, mengantri jadi jongos tukang tipu!

Di abad 21 ini, tak ada yang lebih sakral dibanding ide demokrasi. Ide adiluhung yang menjanjikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan arah nasibnya sendiri. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; menjadi semboyan agung yang disembah-sembah. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, ownership freedom; merupakan fondasi keras yang di atasnya berdiri segala bangunan kebebasan versi setan.

Kebebasan demokrasi adalah ide yang telah membentuk dunia paradoksal. Di mana segala ide-ide derivasinya saling bertabrakan satu dengan yang lain. Inkonsistensinya telah membanjiri isi kepala kita. Membingungkan kita tentang hakikat sebenar dia. Akhirnya, mencipta dunia yang sungguh aduhai mengerikan.

Berbagai sistem dan ideologi yang eksis nyatanya tak mampu memberikan apa-apa, selain ketamakan dan dekandensi moral. Kapitalisme lokal maupun internasional menggandeng demokrasi untuk kepentingan perutnya. Sedang sosialisme-komunisme, bertopengkan demokrasi sebagai cita-cita akhirnya; ‘demokrasi sejati’ [1], di mana tidak ada lagi kelas, masing-masing rakyat atau individu manusia bebas menentukan nasibnya sendiri, tapi nyatanya diktator-totaliterlah yang mewujud dalam diri sesungguhnya.

Demokrasi saat ini benar-benar telah menjadi puisi indah yang memabukkan. Tanpa sadar kita dibodohi oleh penguasa-penguasa minoritas bejat yang menghisap darah dengan dalih menjaga nilai-nilai demokrasi. Inilah dilema besar bagi kita, dilema mayoritas. Sungguh, demokrasi telah menjelma candu dan dewa baru. Paham irasional ini telah membutakan akal kita, menjauhkan kita dari misi hidup sebenarnya.

Setidaknya, ada beberapa kerancuan dan kesalahan fatal dari ide demokrasi ini.

Pertama, demokrasi adalah ide yang utopis. Pada dasarnya demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan/kedaulatan rakyat (demos: rakyat, kratos: kekuasaan/kedaulatan). Artinya rakyatlah yang memegang kedaulatan penuh untuk mengatur hidupnya, menciptakan hukum dan menjalankannya. Rousseau sebagai salah satu pemikir Barat, mengistilahkan ini sebagai volonte generale atau general will, kehendak/keinginan umum. Lebih lanjut Rousseau mengatakan, keinginan umum tersebut harus berlaku sebagai suatu wewenang yang memaksa, tertinggi, karena ia menyamai kebaikan umum. [2] Pada akhirnya dia menjadi pencetus filsafat politik rezim diktator-demokratik-semu. Di mana Hitler merupakan salah satu orang yang terpengaruh olehnya. [3]

Pemikir besar lain yang menerangkan hakikat demokrasi adalah John Locke. Ia membayangkan sebuah negara ‘alami’. Di mana manusia hidup bersama sesuai pertimbangan nalar mereka, tanpa adanya pihak-pihak yang berposisi di antara mereka di dunia, dan masing-masing berwenang untuk saling menilai sesamanya. [4] Namun, selanjutnya Locke masih memberi masukannya bahwa diperlukan pemerintahan guna mengatur segala urusan manusia, yang pada akhirnya akan terjadi sebuah kontrak sosial. Hal inilah yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dengan trias politica-nya, agar terjadi check and balance, menghindari penyelewengan kekuasaan.

Dengan melihat beberapa pandangan tersebut, maka kita akan menemukan satu benang merah, yang kesemua pemikir demokrasi pastilah bersepakat, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat/manusia. Namun selanjutnya, mereka berselisih mengenai struktur bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan atau bagaimana cara rakyat mengambil kebijakan, apakah secara langsung; rakyat berkumpul di satu tempat untuk merumuskan kebijakan bersama-sama, seperti pendapat Rousseau, atau secara tidak langsung, melalui perwakilan-perwakilan sebagaimana pandangan Locke dan Montesquieu.

Untuk hal pertama, dapat dikatakan sebagai utopia besar. Sebab di manakah hal itu dapat terjadi? Bahwa seluruh masyarakat dari sebuah negara berkumpul di satu titik untuk merumuskan segala hal. Rousseau berpendapat itu hanya bisa dilakukan dalam masyarakat yang sangat kecil. Anggaplah jika pun telah berkumpul (walau tetap saja utopis mengumpulkan ratusan juta orang dalam satu tempat untuk saat ini), kesulitan selanjutnya adalah bagaimana menyamakan pendapat ratusan juta orang ini?

Padahal rasio kita melihat bahwa tiap-tiap manusia memiliki persepsi yang tentunya berbeda terhadap berbagai realitas. Manusia memiliki naluri dan kehendak masing-masing yang seringnya berbeda. Hobbes bahkan membayangkan jika itu terjadi—yakni manusia beramai-ramai menentukan arah kehidupan mereka—maka akan terjadilah kekacauan dan perang membabi buta demi mempertahankan pendapat konyolnya. Hal serupa pun disadari oleh Sir Robert Filmer. Ia menyatakan, ”pada dasarnya mustahil seorang manusia menetapkan hukum untuk dirinya sendiri”. Kenyataan inilah yang menjadikan demokrasi begitu ilutif bagi kita dewasa ini.

Dalam hal ke dua, bahwa dipilih perwakilan sebagai wakil dari mayoritas rakyat. Hal ini sesungguhnya bukanlah demokrasi melainkan aristokrasi-oligarki. Dalam sistem perwakilan, kenyataannya wakil-wakil yang diajukan pada dasarnya bukan diciptakan oleh mayoritas masyarakat, melainkan oleh sebagian kecil provokator saja.

Sebagai contoh, di Indonesia, apakah benar nama-nama calon presiden yang naik dalam pemilihan umum adalah murni dari pilihan 250-an juta masyarakat Indonesia? Apakah benar, masing-masing dari kita pernah dimintai pendapat tentang siapa yang seharusnya memimpin? Apakah kita tidak melihat fakta sebenarnya, bahwa nama yang naik hanya dijajakan melalui propaganda oleh beberapa orang provokator? Lalu kita dipaksa memilih 1 di antara beberapa nama itu, tanpa mempunyai kesempatan luas untuk menaikkan calon-calon kita sendiri dengan pikiran kita sendiri.

Fakta inilah yang menunjukkan bahwa demokrasi sebenarnya tak pernah terwujud. Kedaulatan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri hanyalah ilusi yang membutakan.

Dilihat dari segi lahirnya sebuah kebijakan. Di sini demokrasi perwakilan mendapati kesulitan terbesarnya. Dengan pertanyaan: Apa pernah masyarakat secara utuh ditanyai tentang kebijakan yang akan lahir pada suatu realitas? Apakah rakyat dimintai pendapat atas sebuah kebijakan oleh dewan perwakilan rakyatnya?

Ternyata nonsense, omong kosong itu tak pernah terjadi. Realitasnya adalah, buah pemaksaan kehendak oleh sebagian kecil orang terhadap mayoritas. Di sanalah sebenarnya kita tengah dipenjara oleh sabda dewan perwakilan yang menyerupai diktator. Kita dipaksa melegitimasi keinginan mereka, agar menjadi kehendak mayoritas.

Lebih parahnya lagi, adalah ketika puncak-puncak perwakilan itu diserahkan pada massa berpikiran rendah, yakni orang-orang dungu yang hanya berpikir perutnya sendiri, maka hanya persoalan waktu sampai masyarakat itu menuju kehancurannya. Hal semacam ini pernah dikatakan Muhammad Iqbal dalam syairnya Payam-e-Mashriq,

”Do you seek the wealth of meaning from low natured men? From ants cannot proceed the brilliance of a Solomon. Flee from the methods of democracy because human thinking cannot issue out of the brains of two hundred asses.” [5]

Bahwa Iqbal mengajak kita untuk meninggalkan metode demokrasi, karena pemikiran manusia tidak akan keluar dari 200 ekor ‘keledai’. Ini menjadi sebuah kritik tajam terhadap demokrasi belakangan ini. Di mana kita melihat pucuk-pucuk pimpinan hanya diisi oleh orang-orang ‘berotak uang’.

Ke dua, demokrasi bersifat paradoks di mana pun dia berada. Sebagaimana kondisi riil manusia, bahwa tiap individu memiliki kehendak yang berbeda-beda berdasarkan nalurinya, maka demokrasi yang berbasis kehendak rakyat ini pun akan selalu mengalami kontradiksi di dalam penerapannya. Tidak perlu kita mencari fakta yang jauh. Di sepanjang sejarah Indonesia yang berdemokrasi, kita akan menemukan situasi paradoksal itu terjadi berulang-ulang.

Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya demokrasi itu telah menemukan kuburannya. Pada sidang Konstituante 1956-1959, dalam debat yang begitu panas, terbentuk 2 opini besar; apakah Indonesia akan menggunakan Pancasila atau Islam sebagai dasar negara? 273 anggota memilih Pancasila, sedang 230 lainnya memilih Islam. Namun pada 5 Juli 1959, saat sidang berbulan-bulan itu belum juga menemukan jawaban, Soekarno mengeluarkan dekritnya yang membubarkan Konstituante. [6]

Kemudian dia menggunakan pendapatnya sendiri, bahwa seluruh hal harus kembali pada Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dan anehnya ia tetap memandang bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan demokrasi. Padahal demokrasi benar-benar tak mampu memunculkan dirinya ketika itu. Inilah fakta bahwa demokrasi hanya digunakan sebagai topeng oleh para penguasa.

Di era reformasi yang dikenal rakyat Indonesia sebagai era kebebasan baru, demokrasi pun kembali memunculkan dirinya sebagai candu untuk menina-bobokan kita. Masyarakat dipaksa untuk mengikuti frame yang diinginkan oleh rezim penguasa melalui corong media dan kebijakannya yang dijaga oleh aparat keamanan.

Dengan dalih menjaga ketertiban umum, muncullah UU ITE yang berusaha membungkam suara nyaring yang berusaha membongkar kerusakan rezim saat ini. Entah ke mana larinya freedom of speech yang digadang-gadang pemerintahan demokrasi itu, sebab rezim penguasa saat ini tak lebih dari sekadar oligarki-diktator. Dengan dalih mensejahterakan rakyat pula, diundanglah investor-investor asing untuk mengeruk dan menguasai kekayaan alam Indonesia.

Sebagai bukti mencolok adalah PT McMoran Copper & Gold Inc. yang menguasai 81,28% saham Freeport. Why? Apakah ownership freedom hanya milik para pemodal besar, para kapitalis? Padahal semestinya tambang sebesar itu diserahkan hanya untuk kesejahteraan rakyat mayoritas, bukan untuk satu-dua orang saja.

Menggunakan dalih freedom of religion, saat ini orang-orang seakan bebas menghinakan agama-agama. Tak berhenti sampai di situ, bahkan demokrasi nyatanya hanya membebaskan orang memilih beragama atau tidak beragama, namun tidak untuk menjalankan perintah agamanya. Situasi paradoks pun muncul ketika pelarangan jilbab terjadi bukan hanya di negera-negara Eropa yang mayoritas non muslim, tapi justru terjadi di tengah-tengah negeri mayoritas muslim seperti Indonesia. (okezone.com /republika.co.id)

Bagaimana mungkin kebebasan beragama yang diusung negeri-negeri berdemokrasi malah melarang individu menjalankan ajaran agamanya? Semakin jelas bagi kita bahwa freedom of expression itu ternyata hanya membolehkan kebebasan bertelanjang ala setan.

Ini hanyalah sebagian fakta paradoksal demokrasi di tengah-tengah kita. Karena jika melihat lebih tenang dan luas lagi, akan semakin nyatalah bahwa demokrasi hanya membebaskan manusia menuju masyarakat yang lebih hina dibanding hewan ternak. Demokrasi hanya berlaku jika kebebasan itu sesuai dengan nafsu binatang para penguasanya.

Hal ini sebenarnya telah diprediksi oleh Plato, bahwa “Demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan. Pertama: demokrasi bisa mengarah pada gerombolan ‘mafia’ pemuas hasrat sesaat. Ke dua: demokrasi yang dikuasai pandir yang hanya pintar beretorika. Ke tiga: demokrasi mengarah pada intrik pertikaian.” [7]

Kita telah melihat gerombolan mafia itu di Senayan sana, yang tiap harinya mengorek-ngorek isi perut kita. Dan pandir yang pintar beretorika itu hanya dapat tersenyum sumringah ketika ribuan kemalangan menimpa masyarakatnya, seolah tak terjadi apa-apa.

Tak berhenti di Indonesia, bahkan negeri yang diklaim sebagai pengekspor demokrasi itu sendiri, jantung demokrasi sebenarnya, yang menjadi parameter seluruh dunia tentang demokrasi, telah gagal menerapkan apa yang dijualnya pada kita.

Chomsky menulis, “Secara faktual telah terbukti, bahwa Amerika Serikat berdiri di belakang berbagai rezim totaliter yang berkuasa di berbagai belahan dunia, terutama Amerika Selatan, Timur Tengah, dan di Asia. Sebagai negara yang paling kuat, AS membuat aturannya sendiri, menggunakan kekuatan dan menerapkan perang ekonomi politik (demokrasi) semaunya.” Dalam beberapa kasus, sebagaimana dicatat oleh Garland, AS memberikan sanksi pada negara-negara yang tidak mau turut dalam menerapkan ideologi demokrasinya. [8]

Mengenai realitas ironis demokrasi di Amerika, Vincent Bugliosi juga menjelaskan tentang ‘pengkhianatan Amerika’. Bagaimana sebuah pemilihan negara terkuat dan negara demokrasi terbesar di dunia, akhirnya justru diserahkan keputusannya kepada lima orang hakim di sebuah lembaga tinggi negara. Padahal, popular vote, suara rakyat, lebih banyak berpihak kepada Gore (bukan GW Bush). Dengan jumlah pemilih kurang lebih 60 persen dari rakyat AS, maka faktanya Presiden AS juga hanya didukung oleh minoritas rakyatnya. Pemenangan Bush oleh Mahkamah Agung AS itu digambarkan Bugliosi sebagai “like the day of Kennedy assassination”. [9]

Demokrasi memang begitu indah diucapkan kawan, namun kecut saat dirasakan. Sungguh, kita benar-benar akan tertipu jika tak memahami hakikat demokrasi sesungguhnya.

Ke tiga, demokrasi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sejatinya manusia adalah ciptaan yang berarti memiliki pencipta. Berdasarkan rasio, kita akan melihat begitu lemahnya manusia, dan selalu saling membutuhkan. Fakta bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas telah menjadi aksioma di tengah-tengah kita.

Dengan kebenaran yang mampu kita buktikan melalui akal ini, maka kebutuhan manusia akan Penciptanya menjadi tak terbantahkan. Bahwa sejenius apapun manusia, ia tak akan mampu menciptakan aturan yang benar bagi dirinya sendiri, sebagaimana pernyataan Filmer di atas tadi. Secara fitrah, manusia akan sangat membutuhkan aturan dari Penciptanya, agar kehidupan berjalan dengan semestinya.

Sebagai analogi sederhana, bahwa kita membutuhkan aturan/dogma pencipta, marilah kita lihat permainan catur. Catur membutuhkan dogma awal dari pembuat permainan catur, yang mengetahui seluk-beluk permainannya. Apabila dua orang ingin bermain catur tanpa mengetahui dogma awal, lalu bermain dengan aturan dan persepsinya masing-masing, apakah bisa permainan itu dilakukan? Tentunya tidak. Pasti akan terjadi kekacauan dalam bermain.

Lantas bagaimanakah agar permainan dapat berjalan dengan indah? Tentulah kedua orang tersebut harus memiliki dogma yang sama terlebih dulu mengenai aturan-aturan di dalam permainan catur. Maka, setelah itulah akan tercipta permainan menarik dengan segala strategi yang canggih. Dibatasi, bukan berarti tidak berkreasi.

Begitu pula kehidupan manusia, agar hidup ini berjalan harmonis, maka tak terelakkan lagi bahwa kita membutuhkan ‘aturan main’ dari Sang Pencipta kehidupan ini. Dilihat dari segi akal. Adapun dari segi fitrah manusia, maka aturan hidup (qiyadah fikriyah/kepemimpinan berpikir) Islamlah yang sesuai dengan fitrah, sebab ia memercayai adanya agama dan adanya kewajiban merealisir agama dalam kehidupan ini, serta menjalankan kehidupan sesuai perintah dan larangan Pencipta (Allah subḥānahu wa taʿālā). [10]

Dengan fakta bahwa manusia tak akan pernah mampu menciptakan sistem kehidupannya sendiri dengan baik terlebih lagi benar, akhirnya kita akan meyakini bahwa sistem kehidupan ini haruslah kita berikan kembali otoritasnya pada Sang Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Di mana akal kita akan bertemu pada muara yang sama. Bukannya diserahkan pada akal manusia yang terbatas ini.

Maka dari itu, candu demokrasi ini mesti kita kubur jauh ke dalam perut bumi. Enyahkan dia dari kehidupan masyarakat dunia. Dan kembalilah kita pada sistem peraturan hidup yang telah diturunkan Pencipta, Allah subḥānahu wa taʿālā, agar kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya. []

Sumber: Vier A Leventa

[1] Joseph A Schumpeter, 2013, ‘Capitalism, Socialism & Democracy’, Pustaka Pelajar.

[2] Shklar, J, 1969, ‘Men and Citizens: Rousseau Social Theory’.

[3] Bertrand Russel, 2002, ‘Sejarah Filsafat Barat’, Pustaka Pelajar.

[4] ibid.

[5] Marvin Perry, 1997, ‘Western Civilization: a Brief History’, Boston: Houghton Mifflin Company.

[6] Artawijaya, 2008, ‘Dilema Mayoritas”’, Medina Publishing.

[7] Filsafat Politik Plato, Cet. II. Rajawali Press – Jakarta, 1991

[8] Garland, Christian, ‘International Encyclopedia of Revolution and Protest’, Immanuel Ness, ed., Blackwell Publishing, 2009

[9] Adian Husaini, 2005, ‘Wajah Peradaban Barat’, Gema Insani Press.

[10] Taqiyuddin an-Nabhani, 2009, ‘Peraturan Hidup dalam Islam’, Ḥizbut Taḥrīr Indonesia.

About Author

3 thoughts on “Demokrasi adalah Candu

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories