Mewaspadai Persebaran Disinformasi Publik di Tahun Politik

MUSTANIR.netHati-hati! Infeksi “Artificial Intelligence” di Tahun Politik

Menarik apa yang diulas oleh The Economist edisi September 2023 tentang “AI Voted: How artificial intelligence (AI) will affect the elections of 2024”. Seperti kita tahu, ada sekitar 40 negara yang akan menyelenggarakan pemilu di tahun tersebut, termasuk Amerika, Inggris, India, Mexico, Taiwan dan tentu saja Indonesia. Artikel tersebut menyoroti problem persebaran disinformasi yang banyak dilakukan menjelang pemilu, termasuk yang menonjol adalah era pemilihan Donald Trump pada 2016 lalu.

Kekhawatiran tersebut semakin beralasan dengan adanya AI generatif karena memungkinkan menjadi alat persebaran disinformasi dengan lebih mudah dan lebih baik karena: 1) memungkinkan melakukan persebaran dengan kuantitas yang lebih besar, 2) peningkatan kualitas konten, tidak sekadar teks namun juga audio dan video dan 3) microtargetting, yaitu mampu mentarget personal dengan tepat sasaran.
Potensi keberhasilan mentarget publik semakin besar ketika bertemu dengan masyarakat yang rentan, terutama pengguna media sosial dengan literasi digital dan kesadaran politik yang masih rendah.

Kasus naiknya Bongbong Marcos Jr. menjadi Presiden Filipina tahun 2022 lalu bisa menjadi pelajaran. Generasi muda TikToker yang kurang melek politik dan sejarah masa lalu akhirnya sangat mudah terpengaruh dengan kampanye positifnya di media sosial. Ingat, potensi pemilih muda di Indonesia juga sangat luar biasa. Sebuah riset menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada awal 2022 sudah mencapai 210 juta jiwa atau setara 77,02% dari total populasi penduduk, yang mayoritasnya mengakses internet untuk membuka media sosial. Terlebih, milenial dan generasi Z (dikenal sebagai Gen-Z) diprediksi akan menguasai 40% sampai 50% total pemilih 2024 nanti.

Manipulasi Politik yang Terdigitalisasi

Industri politik dalam sistem demokrasi nyata adanya. Industri yang banyak bergerak untuk menyebarkan manipulasi opini yang meracuni publik dengan disinformasi, terutama melalui platform media sosial berbasis AI. The European Commission mendefinisikan disinformasi sebagai segala bentuk kebohongan, ketidak akuratan, atau informasi menyesatkan yang didesain dan disebarkan secara intens untuk menimbulkan kekacauan atau demi mengejar keuntungan. Salah satu motifnya adalah motif politik, yaitu untuk membentuk opini publik sesuai kepentingan.

Peneliti utama riset Universitas Oxford “Industrialized Disinformation 2020: Global Inventory of Organized Social Media Manipulation”, Samantha Bradshaw, menyatakan bahwa perangkat teknologi jejaring sosial dengan sistem algoritma berbasis AI, otomatisasi, dan potensi memiliki data dalam jumlah besar, akan mampu mengubah skala, rentang dan presisi dari penyebaran informasi di era digital.

Isu settingan akhirnya mudah dan cepat disebarkan serta mampu mentarget populasi dengan lebih tepat sasaran. Manipulasi opini melibatkan strategi, bot politik, dan teknik propaganda komputasi yang memanfaatkan AI di media sosial.

Sejak 2018 ada lebih dari 65 perusahaan yang menawarkan jasa propaganda komputasional, dengan total hampir US $60 juta dibelanjakan untuk kepentingan tersebut sejak tahun 2009.

Empat Kerusakan Akibat Industri AI di Tahun Politik

Manipulasi opini publik jelas sangat merugikan masyarakat.

1. Pertama, melahirkan para pemimpin yang tidak amanah, karena mereka besar bukan karena kapabilitas namun karena citra politik yang didengungkan oleh media sosial.

2. Ke dua, rentan melahirkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan segelintir orang, terutama tim pemenangan dan pemodal yang tengah membantu dalam pencalonannya.

3. Ke tiga, menumbuhsuburkan bisnis kebohongan atas nama kepentingan politik, yang dilegitimasi oleh politisi dan negara.

4. Ke empat, semakin menjauhkan masyarakat dari edukasi politik, karena informasi kebohongan yang terus diproduksi oleh industri.

Hal tersebut semakin memudahkan eksistensi penguasa dalam menerapkan kebijakan suka-suka karena hilangnya kepekaan masyarakat dengan kondisi yang ada. Jelas, kesemuanya berujung pada eksistensi negara yang mudah dikendalikan oleh para politisi haus kekuasaan dan pembohong. []

Sumber: Lestari Admojo

About Author

Categories