Presiden Joko Widodo beserta istri dan kedua putranya
‘Godaan Kekuasaan Sulit Ditepis’, Dinasti politik: Putra dan menantu Jokowi berniat ikut Pilkada
MUSTANIR.et – Kemunculan Joko Widodo di kancah politik nasional pada mulanya diyakini bisa mendobrak dinasti politik Indonesia. Tapi sekarang, satu per satu anggota keluarganya mulai berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Gibran Rakabuming Raka, si anak sulung, mengaku hendak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo— kursi yang pernah ditempati bapaknya.
Bukan hanya Gibran. Bobby Nasution, menantu Jokowi, sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan pada 13 September lalu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai fenomena ini sebagai awal kelahiran dinasti politik baru dari klan Jokowi.
“Secara moral menjadi sesuatu yang disayangkan oleh banyak kelompok. Karena ternyata kekuasaan itu menggoda, dan godaan itu sulit ditepis oleh lingkungan di sekitar Jokowi,” kata Titi kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Bagaimanapun, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mengaku tak punya tekanan dan arahan dari bapaknya saat berniat maju menjadi bakal calon wali kota Solo.
“Pokoknya bapak nggak pernah memaksa apa pun, nggak pernah mengarahkan harus ke sini, harus ke sana, nggak. Semuanya bebas. Semuanya, yang penting harus mandiri,” kata Gibran kepada wartawan Fajar Sodiq di Solo untuk BBC Indonesia beberapa waktu lalu.
‘Jokowi politikus ulung’
Jokowi bukan berasal dari keluarga politikus, bukan pula anak ketua partai berlambang banteng bermoncong Putih, Megawati Soekarnoputri. Tapi karier politiknya moncer sejak menjabat wali kota Solo selama dua periode (2005 dan 2010).
Setelah menjadi wali kota Solo, Jokowi meniti tangga politik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dengan mengalahkan petahana, Fauzi Bowo.
Sebagai pemimpin ibu kota, dia bertahan selama dua tahun karena anak dari pasangan Wijiatno Notomiarjo dan Sujiatmi mencoba peruntungan menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2014.
Menang pada pilpres 2014, Jokowi mempertahankan kursinya pada 2019. Sebanyak dua kali pula lawannya, mantan menantu Presiden Soeharto, Prabowo Subianto, kalah.
“Beliau memang terlihat polos, tapi beliau ini politisi yang ulung. Justru dengan gayanya itu (polos), dia adalah politisi ulung,” kata Wakil Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah kepada BBC News Indonesia.
Keulungan Jokowi, menurut Hurriyah, salah satunya diwujudkan dengan mempersiapkan regenerasi, walau dia sendiri dipersepsikan sebagai antitesa dari semua hal buruk di Orde Baru, termasuk dinasti politik.
“Sebenarnya yang dilakukan Jokowi hanyalah mengikuti, meneruskan, tradisi yang sudah berjalan lama, sejak masa reformasi,” kata Hurriyah.
Tradisi yang dimaksud Hurriyah telah dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono yang melibatkan anak-anaknya dalam politik praktis.
Begitupun dengan Megawati Soekarnoputri. Putri semata wayang, Puan Maharani kini duduk sebagai ketua DPR.
Sudah punya calon sendiri
Gibran telah resmi mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan. Mengantongi kartu tanda anggota PDI Perjuangan merupakan syarat untuk maju menjadi calon wali kota Solo.
Sebenarnya Gibran tidak masuk dalam radar calon wali kota dan wakilnya dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah punya calon-calon di luar Gibran.
“Kita sudah punya calon sendiri dari PDI Perjuangan. Cuma itu last minute, nanti yang mau dideklarasikan oleh teman-teman PDIP,” kata FX Hadi seperti dilaporkan wartawan Fajar Sodiq untuk BBC Indonesia.
Namun, nama-nama calon ini pada akhirnya akan dipilih Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Jadi, semua tergantung ketua umum, rekomendasi-nya. Misalnya saya daftar, kalau saya tidak dapat rekomendasi ya ndak jadi. Gitu aja,” lanjut FX Hadi.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Arief Wibowo mengaku belum ada rekomendasi dari ketua umum untuk Gibran untuk melaju ke kursi satu Solo.
“Masih panjang jalannya. Kita tidak mau gegabah dalam rekomendasi ini,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (08/10/2019).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan semestinya untuk mendapat posisi kepala daerah atau setingkatnya, seseorang melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang demokratis di internal partai politik.
Tapi, lanjut Titi, hal ini tidak berlaku ketika pemimpin keluarga memperoleh kekuasaan politik karena kerabatnya mendapat ‘tiket emas’ untuk maju menjadi kepala daerah atau anggota parlemen daerah.
Adapun orang-orang yang telah melalui proses pengkaderan dengan baik, akan dilangkahi.
Akan tetapi, Arief menegaskan seluruh kader PDIP di Solo berhak untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon orang nomor satu di sana.
“Siapa pun yang mendaftar, termasuk Mas Gibran anaknya presiden akan kita terima dengan baik,” katanya.
Terkait dengan tudingan berdirinya dinasti politik Jokowi, Arief mengklaim partainya tetap berpegang pada seleksi yang terukur dan objektif.
“Jadi bisa saja tanya petinggi misalnya pada ujungnya tidak diberi rekomendasi. Tapi bisa saja sebaliknya, diberi rekomendasi karena memenuhi syarat-syarat objektif untuk memenangkan pilkadanya,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tak ada yang salah dengan kemunculan Gibran dan Bobby sebagai kerabat Presiden Jokowi di kancah politik.
“Tak ada seorang pun memiliki kemampuan untuk menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Gibran atau Bobby adalah sebuah strata yang sedang dibangun untuk menyiapkan dinasti baru dalam kekuasaan,” katanya kepada BBC Indonesia, Selasa (08/10/2019).
Ngabalin menambahkan, Presiden Jokowi sejak awal tidak ada rencana untuk membangun dinasti politik.
“Kecuali Presiden Jokowi pada waktu walikota pada maju jadi Gubernur DKI Jakarta, serta merta harus didorong anaknya,” katanya.
Dalam satu kesempatan, ia mengaku bertanya langsung kepada Presiden Jokowi tentang manuver Gibran dan Bobby dalam politik praktis.
“Apakah benar mas Gibran dan Mas Bobby sedang begini? Tanya saja sama anaknya, orang saya tidak diajak ngomong,” katanya sambil menirukan jawaban Presiden Jokowi.
Belajar dari keruntuhan dinasti politik Soeharto
Dinasti politik pascaOrde Baru ibarat jamur di musim hujan, tumbuh di berbagai daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Klan Atut Chosiyah di Provinsi Banten pun menjadi barometer bagi dinasti politik di daerah lainnya, kata Wakil Direktur Puskapol UI, Hurriyah.
“Kekuasaan itu sangat menggiurkan, seperti buah manis yang pasti orang akan mengejar itu. Ketika melihat ada contoh yang berhasil di situ, memungkinkan orang untuk meng-capture sumber daya. Nah itu yang akhirnya, mendorong banyak politisi yang mencoba peruntungan,” katanya.
Di sisi lain, keruntuhan dinasti politik juga perlu diperhatikan.
Hurriyah melihat dinasti politik pada akhirnya akan runtuh dengan persoalan korupsi. Ini yang terjadi terhadap klan Soeharto di masa Orde Baru.
“Awal mula kehancuran Soeharto dan perubahan Soeharto menjadi otoriter dan koruptif, ini bermula saat dia melibatkan keluarganya di dalam bisnis dan politik,” katanya.
Rentan dengan Korupsi
Pascareformasi, dinasti politik meluas di daerah-daerah ditandai dengan desentralisasi dan ruang kompetisi pilkada yang terbuka lebar, termasuk melibatkan keluarga.
Oleh karena itu, bermunculan klan Atut Chosiyah di Banten, klan Noerdin di Sumatera Selatan, klan Asrun di kota Kendari, klan Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat, klan Cornelis di Kalimantan Barat, klan Kasuba di Maluku Utara, klan Limpo di Sulawesi Selatan dan lain-lain.
Dinasti politik yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni yang menang dalam Pilkada 2016 silam. Anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Bontang, Kalimantan Timur.
Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dan legislatif di Bontang dijalankan ibu dan anak.
Sebelumnya, suami Neni, Sofyan Hasdam, merupakan Wali Kota Bontang dua periode (1999 – 2011).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, mengungkapkan dinasti politik menjadi perhatian bagi lembaganya. Sebab dari sejumlah perkara korupsi di KPK melibatkan klan-klan politik di daerah.
Awal pekan ini, KPK menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara karena diduga terlibat suap dalam proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.
Agung merupakan kepala daerah ke-47 yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia juga menjadi kepala daerah ke-119 yang diduga terlibat korupsi.
“Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sudah dapat bisa dipastikan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,” kata Basaria saat menggelar konferensi pers di KPK, Senin (07/10/2019).
Sebelumnya, sejumlah perkara korupsi melibatkan kepala daerah yang menjadi bagian dari dinasti politik.
Atut Chosiyah yang menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten hingga lembaga legislatif terjerat kasus suap kepala daerah.
Lalu, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, terjerat kasus suap terkait dengan izin operasi kebun sawit. Ayahnya, Syaukani Hassan Rais yang sebelumnya Bupati Kutai Kertanegara (2001 – 2005) terlibat sejumlah perkara korupsi dengan uang proyek sebesar Rp93,2 miliar.
Dari Jawa Barat terdapat Wali Kota Cimahi (2012 – 2017), Atty Suhari dengan suaminya, Itoc Tochija ditetapkan sebagai tersangka proyek pembangunan pasar dengan nilai proyek Rp57 miliar. Itoc merupakan Wali Kota Cimahi dua periode sebelum Atty.
Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan telah menjadi penguasa wilayah itu selama dua periode (2003 – 2013). Ia kemudian mendorong putranya, Makmun Ibnu Fuad menjadi bupati untuk periode 2013 – 2018. Setelah itu, Fuad terpilih menjadi Ketua DPRD Bangkalan yang dilantik putranya sendiri.
Pada penghujung 2014, Fuad Amin Imron ditangkap KPK. Selama menjadi bupati dan ketua DPRD Bangkalan diduga menerima suap Rp18,05 miliar terkait dengan jual-beli gas alam.
Di Klaten, Jawa Tengah juga terbentuk dinasti politik yang berakhir dengan penangkapan bupatinya, Sri Hartini.
Sri ditangkap karena dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Klaten pada Desember 2016. Ia merupakan isteri dari Haryanto Wibowo (Bupati Klaten 2000 – 2005).
Dinasti politik tidak melanggar secara konstitusi. Tapi Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengingatkan bagi kepala daerah, terutama dalam lingkaran dinasti politik untuk tidak bermain-main dengan jabatannya apalagi uang rakyat.
“Kepala daerah tidak perlu takut, jika tidak melakukan korupsi,” katanya.[]
Sumber: BBC
Baca Juga:
- DEFISIT ANGGARAN ‘BPJS TEKOR RP 32 T KARENA KITA MANJA, SAKIT SEDIKIT KE RS’
- DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN FAHMI IDRIS SEBUT IURAN NAIK NGGAK MAHAL, CUMA RP 5.000/HARI
- SEKJEN PDI-PERJUANGAN HASTO KRISTIYANTO MENGATAKAN SOAL KURSI MENTERI PDIP TIDAK KEMARUK
- POLITIKUS PDIP MASINTON SEBUT KERJA KPK MIRIP ATRAKSI SIRKUS
- SEKJEN PA 212 BERNARD ABDUL JABBAR DITETAPKAN TERSANGKA KETERLIBATAN KASUS PENGANIAYAAN BUZZER JOKOWI
About Author
