Indonesia: Harapan itu Masih Ada

Indonesia: Harapan itu Masih Ada

Oleh: Adjih Mubarok

Indonesia, negeri yang kita cintai ini bukanlah negara teokrasi dan  juga bukan negara sekuler. Negara teokrasi bermakna negara yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada ideologi agama tertentu. Negara sekuler bermakna negara yang mengabaikan agama dalam hal pemerintahan. (Lihat A. Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi  Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia hlm. 1)

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia bukanlah ideologi yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Di dalam sistem hukum, Indonesia ini mencampurkan sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem hukum negeri ini, baik dalam aspek pidana maupun perdata, semuanya meng-induk kepada sistem hukum Eropa. (Perkuliahan Hukum Dagang bersama Prof Ridwan Khairandy)

Hukum yang kental di negeri ini baik pidana maupun perdata adalah hukum dari negeri tulip, Belanda. Negerinya Willem-Alexander tersebut merupakan imperialis rakus yang pernah menjadikan indonesia sebagai negara jajahan mereka. Oleh karenanya Indonesia saat itu disebut dengan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie) dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hukum mereka.

Indonesia juga bukan negara sekuler sama sekali yang mengabaikan agama dari negara sepenuhnya. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negeri ini dalam Pembukaannya setidaknya menyematkan kata “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …”. Sila pertama Pancasila juga berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Menurut Dr. Adian Husaini sebenarnya Pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila tersebut memiliki nilai islamic-worldview ditinjau dari historisitasnya. (lihat di http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2011/05/16/3640/menjernihkan-tafsir-pancasila.html ).

Dan adanya regulasi Syariah, baik itu dalam bentuk UU ataupun peraturan lainnya, seperti UU Perbankan Syariah beserta produk-produknya, atau UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang pada Pasal 1 point ke 16 menyatakan adanya Mahkamah Syar’iyyah (bisa download disini http://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf ) merupakan bukti bahwa Indonesia juga tak sepenuhnya Sekuler.

Hal ini juga di aktualisasikan dengan lahirnya UU No. 1/PnPs/1965 dimaksudkan untuk mengatur pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 yang mengatur Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dimaksudkan untuk melindungi penodaan dan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama. (bisa download disini –

 http://www.peraturan.go.id/search/download/11e44c4e2b836b80835f313231323134.html )

Setidaknya kita mengenal 3 Ideologi besar yang melandasi berdirinya suatu negara. Sekulerime (termasuk didalamnya Kapitalisme, Liberalisme dan Demokrasi), Sosialisme (termasuk di dalamnya Komunisme dan Marxisme) dan Islam. Sekulerisme dan Sosialisme merupakan ideologi yang saat ini memiliki induk semang yang menaungi dan menyebarkan ide ini. Ada negara-negara yang menjadikan kedua ide tersebut sebagai ideologi negara mereka. Sedangkan Islam belum ada. (lihat Taqiyuddin An Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, hlm 50)

Indonesia yang tidak sekuler dan tidak agamis (baca: islamis) sesungguhnya berada di persimpangan jalan. Masih meragu apakah akan ke arah sekuler sepenuhnya atau agamis sepenuhnya. Ke arah Sosialisme-Komunis agaknya masih urung dilakukan. Peristiwa G 30S/PKI sepertinya memberikan trauma kepada masyarakat Indonesia untuk menjadikan sosialisme-komunisme sebagai ideologi. Mendengar kata komunis saja masyarakat Indonesia akan mengindentikannya dengan orang atheis/ kafir. Meskipun ada segelintir orang pribumi yang mengemban ide sosialisme ini, tapi ideologi ini masih belum sekuat PKI yang memberi efek sosial dan politik.

Pertarungan ideologi yang vis a vis di negeri ini jelas Sekulerisme dan Islam.  Sosialisme-Komunisme masih jadi penonton saat ini. Bisa jadi ikut dalam arus pertarungan, bisa jadi melebur bersama Sekulerisme. Sebab melebur menjadi Islam artinya malah menanggalkan ide-ide dasar Sosialisme-komunisme. Setelah peristiwa G 30s/PKI tahun 1965 saja, ada 2,8 juta eks-PKI yang lebih memilih menjadi Kristen (baik protestan ataupun Katholik) dibandingkan menjadi seorang Muslim. (lihat http://www.mustanir.com/baptis-massal-jutaan-orang-pasca-tragedi-pembantaian-pki/ ). Kristen yang cenderung dekat kepada akar peradaban Sekuler jelas lebih dpilih (lihat buku Wajah Peradaban Barat karya Dr. Adian Husaini, hlm 28).

Toh adanya ide Sosialisme-Komunisme juga berasal dari trauma cendikiawan Barat kepada sistem industri dari peradaban Sekuler Barat yang dirasa gagal mensejahterakan kaum buruh. Tentu saja pertarungan ideologi-ideologi ini juga merupakan pertarungan peradaban.

Di Indonesia sendiri, pertarungan antara kaum Sekuler-Liberal dan Islamis sungguh sangat kental. Kalangan Sekuler-Liberal di Indonesia setidaknya di emban oleh 3 kelompok besar; yakni awam yang ikut-ikutan, akademisi dan para pemegang kekuasaan. (kategori ini akan saya tulis di sesi selanjutnya, insyaAllah). Kendatinya mereka beragama (baik Islam ataupun di luar Islam) tetap saja ideologi yang dia emban adalah Sekulerisme. Ide besarnya adalah menjadikan Indonesia benar-benar Sekuler dan Liberal dalam segala bidang.

Islamis ini tentu saja di isi dari kalangan kaum muslimin yang menginginkan Syariat Islam diterapkan di Indonesia. Kalangan Islamis ini ada 3 kelompok besar juga jika dibagi berdasarkan metode dakwahnya; yakni yang beraksi intra parlemen, ekstra parlemen dan jihadis (saya belum mendapatkan istilah yang pas untuk kelompok ketiga ini maka saya pakai kata jihadis saja)

Meskipun menurut A. Rosyadi dan Rais Ahmad (2006), Indonesia bukan negara Sekuler dan Negara Agama (lihat alinea 1) tetapi nyatanya Indonesia lebih mengarah kepada negara Sekuler. UU dan Peraturan di negeri ini lebih banyak lahir dari akar Sekulerisme. Porsi pemerintahan negeri ini juga lebih banyak dikuasai oleh kalangan Sekuler. Maka saya lebih setuju jika Indonesia dikatakan sebagai negara Sekuler.

Sebagai seorang muslim saya lebih memilih jika Indonesia menjadi negara Islam tentu saja. Saya yakin bahwa dengan diterapkannya Syariat Islam negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang disebut dalam Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (lihat QS Saba ayat 15). Dengan potensi spiritual 87% adalah seorang Muslim, maka harapan Indonesia menjadi sebuah negara berdasarkan Syariat Islam sungguh sangat besar.

Wallahu a’lam.

Bersambung …

Categories