‘Indonesia Tak Belajar dari Pengalaman Korupsi Masa Lalu’

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu dalam memberantas korupsi. foto: cnn


MUSTANIR.COM, Jakarta — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu dalam memberantas korupsi.

Hal tersebut disampaikan Adnan Topan Husodo dalam diskusi buku ‘Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, dari Daendles (1808-1811) sampai Era Reformasi’, di Cemara 6 Galeri, Jakarta, Jumat (8/12).

“Buku ini memberikan pelajaran bagi kita, untuk mengatakan sebenarnya secara sarkastik, bahwa kita ini tidak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi,” kata Adnan.

Adnan sedikit menyinggung isi buku yang ditulis Peter Carey bersama Suhardiyono Haryadi san Sri Marganan itu.

Pada buku tersebut ditulis Pangeran Diponegoro pernah menampar Patih Yogyakarta yang munafik serta korup, Danurejo IV. Dia menjabat tahun 1813-1847 dengan selop karena suatu pertengkaran tentang tanah kerajaan kepada orang Eropa, sebelum perang Jawa.

Praktik korupsi Danurejo IV dikatakan Adna serupa dengan yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar pada beberapa 2013 lalu.

“Itu kemudian melahirkan kembali persoalan yang sama direpresentasikan Akil Mochtar di MK, yaitu menggunakan instrumen hukum untuk mendapatkan atau memperoleh suap,” tuturnya.

Menurut Adnan, selain itu Indonesia juga terjebak pada kesalahan-kesalahan yang sama dalam memberantas korupsi dari era Orde Lama sampai hari ini lantaran pendekatannya selalu sama.

Adnan mencontohkan pendekatan yang sama di antaranya soal pelaporan harta kekayaan pejabat negara atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat ini. Hal tersebut sudah ada sejak Presiden Sukarno.

Selain itu, Tim Saber Pungli yang digagas Presiden Joko Widodo juga serupa dengan kebijakan era Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto membentuk tim untuk mengatasi masalah korupsi yang nilainya kecil.

“Dari berbagai pendekatan tadi rasanya kita belum bisa melangkah lebih maju. Saya kira ini jadi catatan juga, kenapa kita mengulang hal yang sama, bahkan sejak Pangeran diponegoro hidup,” tuturnya.

“Saya kira ini sebuah pengalaman yang penting bagi kita untuk kemudian merefleksikan kembali, apa sih sebenarnya faktor utama, kenapa korupsi di negara ini sulit untuk diberantas. Alih-alih diberantas justru makin merajarela,” kata Adnan menambahkan.

Dalam bukunya, Carey juga menuliskan, isu korupsi dan cara menangani yang dilakukan Indonesia tak banyak mengalami perubahan selama hampir 200 tahun, sejak Diponegoro menampar Patih Yogyakarta Danurejo IV di hadapan sentana (keluarga Sultan) di Keraton Yogyakarta, pada sekitar 1817.

“Cara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadapi pejabat korup di Pemerintah Provinsi DKI dan menghardik para pengkritik di DPRD tidak jauh berbeda dengan Diponegoro,” demikian tulis Carey.

Menurut Carey, salah satu cara yang bisa dilakukan Indonesia dalam menangani masalah korupsi ini adalah lewat pendidikan untuk memperbaiki mental masyarakat. Pasalnya, kata dia, pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat perguruan tinggi, belum bisa membangun mental dan perilaku masyarakat.

Para pengajar di perguruan tinggi hampir 91 persen merupakan pegawai negeri sipil (PNS), yang notabene seorang birokrat. Tugas akademis seharusnya tidak birokratis, seperti apa yang dialami dalam pendidikan zaman Belanda (OSVIA), sekolah pamong praja pribumi.

“Hubungan yang saya jelaskan antara PNS dan universitas cukup memberikan efek pada output akademis dari unversitas karena banyak orang yang berada di dihasilkan dari proses ini,” tuturnya.

“Anda harus memiliki pendidikan yang solid yang bisa menciptakan orang yang kritis dan tidak menghasilkan orang yang membeo sejak usia muda,” kata pria berkebangsaan Inggris tersebut. (cnnindonesia.com/9/12/2017)

Categories