Demokrasi, Karpet Merah bagi Oligarki

MUSTANIR.net – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2022), terjadi sedikitnya 2.710 letusan konflik agraria yang berdampak pada 5,88 juta hektare lahan. Letusan konflik tersebut disebabkan ragam bisnis dan investasi, pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan pariwisata premium. [i]

Pada Konferensi Tenurial Oktober lalu, Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, “Pemerintah justru melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan elite politik. Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).” [ii]

Regulasi yang bersemangatkan investasi ini berimplikasi pada berubahnya fungsi dan wujud lahan sebagai ruang hidup bagi masyarakat. Selain itu, juga menimbulkan konflik lahan antara masyarakat dan para pembesar kapitalis yang memiliki legalitas hukum dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi lahan.

Regulasi ala Demokrasi

IPB University menemukan sejumlah potensi risiko yang terdapat dalam UU Cipta Kerja pada bidang agromaritim. Potensi risiko tersebut antara lain RDTR yang bias kota, resentralisasi kewenangan tata ruang, ancaman degradasi keanekaragaman hayati dan kontaminasi pangan, ancaman kedaulatan pangan berbasis impor, sentralisasi perizinan berusaha, dan pengarusutamaan investasi daripada kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, ketakjelasan definisi subjek dan objek agromaritim, kerentanan sumber nafkah agrarian, dilema reforma agraria dengan PSN, peningkatan eskalasi konflik dan ketimpangan agrarian, liberalisasi pemanfaatan sumber daya (nasionalisme), dan dampak lanjutan dari pelemahan sanksi. Potensi tersebut dapat dihilangkan (direduksi) dengan menyeimbangkan dengan berbagai kebijakan yang pro rakyat dan lingkungan.

Selain itu, ada redistribusi kewenangan daerah dan pusat yang proporsional, penguatan integritas pelaksana, penguatan basis ekonomi perdesaan, penyempurnaan kebijakan tata ruang dan agromaritim, pengendalian impor, serta sistem informasi yang terintegrasi. [iii]

Regulasi ala demokrasi ini memberi ‘karpet merah’ bagi oligarki. Ia merenggut ruang hidup rakyat, termasuk kaum perempuan dan anak. Alih fungsi dan penguasaan lahan yang dilegalisasi oleh UU Cipta Kerja demi investasi telah menimbulkan kerusakan lingkungan, berdampak pada kesehatan, juga terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Konflik lahan pun tidak terelakkan yang tidak jarang warga mengalami kriminalisasi, bahkan menjadi korban kekerasan dan intimidasi.

Membuka lebar-lebar pintu investasi sama artinya membuka jalan kepada penguasaan politik. Ini karena tidak mungkin investasi dapat melenggang tanpa legitimasi yang dihasilkan melalui penguasaan politik sebagai tempat lahirnya regulasi.

Demokrasi Menuhankan Manusia

Bentuk nyata kezaliman dalam membuat hukum adalah menempatkan manusia sebagai Hakim—yang menetapkan hukum—terkait masalah tasyri’. Inilah esensi dan fakta demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat. Artinya, rakyat (manusia) memiliki otoritas penuh dalam mengatur sendiri kehidupannya.

Pertanyaannya, siapakah yang sebenar-benarnya yang berkepentingan akan lahirnya sebuah peraturan? Tidak lain adalah para kapitalis besar. Oleh karenanya, tidak bisa dihindarkan, sistem demokrasi akan bereinkarnasi menjadi sistem oligarki.

Dalam kajian Ilmu Politik ataupun Ilmu Negara, kata ‘oligarki’ berarti ‘pemerintahan oleh para hartawan’. Bisa juga diartikan sebagai ‘pemerintahan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya sendiri’.

Jeffrey Winters memerinci oligarki, yakni (1) kekuasaan dan uang tidak dapat dipisahkan, (2) kekuasaan dikendalikan oleh sekelompok kecil masyarakat, (3) kesenjangan dan ketaksetaraan dari sisi materi, dan (4) kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan.

Presiden AS, GW Bush pun mengatakan, “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi.” (2003)

Jelaslah bahwa demokrasi bukanlah sistem yang layak untuk terus dipertahankan karena telah menyebabkan kesengsaraan bagi manusia, termasuk perempuan dan anak. Lebih dari itu, ternyata demokrasi merupakan alat penjajahan neoimperialisme yang menguras segenap potensi ekonomi rakyat. Melalui demokrasilah lahir berbagai regulasi yang berpihak kepada kepentingan para kapitalis (oligarki).

Sistem Politik Islam Menjamin Kepentingan Rakyat

Sebagai sistem hidup yang sempurna dan paripurna, Islam tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu. Aturan yang datang dari Rabbul ‘alamiin dibuat untuk terealisasinya kemasalahatan dalam kehidupan umat manusia.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai (junnah). Ia akan dijadikan perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang lain, ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam sistem politik ekonomi Islam, Islam menjadikan kepemilikan dan distribusi harta sebagai hal yang vital sehingga diatur secara jelas. Ada tiga jenis kepemilikan, yakni individu, umum, dan negara.

Salah satu dari kepemilikan umum tersebut adalah barang tambang, yaitu tambang dalam kapasitas besar yang menjangkau kemaslahatan orang banyak. Negara berwenang mengelola tambang tersebut tanpa memberi porsi sedikit pun kepada pihak lain untuk memiliki berbagai bentuk pengelolaan, apalagi kepemilikan atas tambang besar tersebut. Entah itu izin pengelolaan, izin pengusahaan, kontrak karya, dan sebagainya.

Demikian pula di dalam sistem politik pemerintahan Islam. Khalifah sebagai kepala negara dipilih sebagai wakil umat dalam menerapkan dan terikat dengan aturan Allah Taala. Tugas negara bukanlah memberi karpet merah bagi oligarki.

Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada bahaya dan membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah)

Dari hadis ini diambil kaidah fikih, di antaranya, “Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.” Islam memerintahkan untuk menghilangkan bahaya dan dilarang memberikan bahaya pada orang lain. Bahaya bisa diberikan pada badan, harta, anak, lingkungan, dan lainnya.

Demi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia secara berantai dalam berbagai aspeknya, tidak semestinya ini dilakukan, apalagi digiatkan.

Saatnya untuk memalingkan pandangan kita dari sistem demokrasi hari ini dan memberi perhatian kepada sistem kehidupan Islam kafah yang menjamin kemaslahatan bagi umat manusia dan kehidupan seluruhnya.

Wallahualam bissawab. []

Sumber: Munajah Ulya, SH, MH

[i] https://event.tempo.co/read/1784725/konferensi-tenurial-2023-mengkritisi-kebijakan-agraria-dan-lingkungan
[ii] https://event.tempo.co/read/1784725/konferensi-tenurial-2023-mengkritisi-kebijakan-agraria-dan-lingkungan
[iii] https://psa.ipb.ac.id/pers-release-ipb-temukan-12-potensi-risiko-dalam-implementasi-uuck

About Author

Categories