korupsi

korupsi

Kasus Korupsi Tak Pernah Selesai Di Tubuh BUMN, Menyibak Akar Masalah Penyebab Korupsi Direksi BUMN

MUSTANIR.net – Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lagi-lagi terseret kasus korupsi. Kali ini, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bukan bos perusahaan pelat merah yang diciduk KPK karena dugaan kasus korupsi.

Sebelum ia, KPK juga menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019. Ada juga, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada April 2019.

Lalu PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menyusul dua perusahaan sebelumnya dengan penangkapan Direktur Utama Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana pada awal September 2019. Tak sampai di situ, September 2019 bisa dijadikan bulan yang berat bagi BUMN.

Setelah PTPN III, masih ada Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor ikan 2018. Sederet kasus hukum yang dihadapi oleh direksi BUMN ini seakan memperlihatkan tata kelola perusahaan pelat merah yang belum membaik dari tahun ke tahun.

Pejabat perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah seakan tak pernah jera terjerat permasalahan hukum. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan sistem perekonomian Indonesia sampai sekarang memang masih rusak. Praktik korupsi masih merajalela di mana-mana.

Makanya, celah untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri atau kepentingan perusahaan dengan korupsi di BUMN masih bisa dibilang terbuka atau memang dibuka secara lebar. Mengurus apapun akan dibuat sulit tanpa ‘uang pelicin’.

Tak heran, kasus korupsi tak pernah selesai di tubuh BUMN. “Dilihat dahulu kasusnya, ada kasus korupsi untuk perkaya diri sendiri atau demi pelicin proyek di perusahaan kan. Terkadang direksi juga terpaksa memberikan suap sehingga kena kasus korupsi agar proyek bisa mudah dijalankan atau dapat proyek,” ungkap Piter kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10/2019).

Ia menyatakan seluruh pihak yang tersandung kasus korupsi, baik yang memberikan suap maupun yang menerima suap tersebut, salah. Hanya saja, untuk pihak yang memberikan suap juga terkadang terpaksa melakukan hal itu demi kepentingan perusahaan.

“Jadi misalnya direksi sebenarnya bisa saja tidak korupsi, tapi kinerja perusahaan atau prestasinya jadi segitu saja karena proyek begitu saja. Kalau ingin kinerja bagus terkadang harus terpaksa seperti ada pelicin,” jelasnya.

Bisa dibilang mental korupsi di Indonesia sejatinya belum bisa dihilangkan. Jangankan proyek BUMN, sambung Piter, untuk hal-hal lainnya seperti urusan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung yang hendak dijadikan bisnis properti saja sulit diterbitkan jika tak ada ‘sogokan’ dari pelaku usaha.

“Coba bayangkan sistem di Indonesia memang seperti ini, persoalan ini masih sangat kental di dunia bisnis di Indonesia,” kata Piter.[]

Sumber: CNN

Baca Juga:

Categories