Data Menunjukkan Indonesia Masih Mengimpor dari Israel, di Tengah Genosida, hingga Kini
MUSTANIR.net – Data yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Indonesia sendiri menunjukkan bahwa negara ini hingga hari ini, pada 2026, masih mengimpor barang dari Israel, hampir tiga tahun sejak genosida yang berlangsung di Gaza disaksikan oleh dunia. Hal ini terjadi di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah negara yang selama tiga tahun terakhir warganya turun ke jalan, melakukan boikot, dan menuntut pemerintah memutus hubungan dengan Israel.
Data perdagangan pemerintah yang berasal dari Kementerian Perdagangan Indonesia sendiri menunjukkan bahwa impor dari Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Justru meningkat. Dari sekitar 22 juta dolar AS pada 2023 menjadi lebih dari 54 juta dolar AS pada 2024—tahun yang sama ketika rumah sakit-rumah sakit di Gaza dihancurkan dan anak-anak diangkat dari reruntuhan.
Pada 2025, impor akhirnya turun sekitar 27 persen. Namun, hingga pertengahan 2026, angkanya sudah kembali meningkat. Itu bukan gambaran sebuah negara yang sedang memutus hubungan. Itu adalah gambaran sebuah negara yang menunggu masyarakat berhenti memperhatikan agar dapat kembali menjalankan bisnis seperti biasa.
Sementara itu, rakyat Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Mengikuti gerakan boikot BDS, masyarakat berhenti membeli makanan, elektronik, pakaian, dan aplikasi yang terkait dengan Israel. Ribuan orang mengikuti aksi protes di Jakarta untuk menyerukan penghentian pembunuhan di Gaza. Ini bukan gerakan sekelompok kecil aktivis. Ini merupakan respons besar-besaran dan meluas dari masyarakat di sebuah negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa.
Karena itu, ada kesenjangan yang sulit diabaikan. Warga melakukan boikot terhadap produk Israel, sementara kementerian pemerintah mereka sendiri tetap melakukan pembelian dari Israel. Pemerintah Indonesia berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, perdagangan tidak membutuhkan jabat tangan atau kedutaan. Perdagangan hanya membutuhkan uang yang berpindah tangan. Dan uang itu terus mengalir, tahun demi tahun, sementara Gaza dihancurkan.
Hal ini penting karena kata-kata itu murah.
Sebuah pemerintah dapat mengatakan, “kami berdiri bersama Palestina,” dalam setiap konferensi pers dan pertemuan PBB. Namun, jika perdagangan tetap mengalir kepada negara yang melakukan pembunuhan, dukungan tersebut hanya memiliki sedikit makna dalam praktik. Genosida bukanlah istilah abstrak dalam konteks ini—ia merupakan pembunuhan massal, kelaparan, dan pengusiran terhadap populasi yang terperangkap dan tidak memiliki tempat untuk pergi.
Tidak mungkin menentangnya hanya dengan pernyataan sementara kementerian perdagangan secara diam-diam tetap menyetujui dokumen-dokumen perdagangan di baliknya. Para pejabat perdagangan Indonesia berpendapat bahwa perdagangan antarbisnis terpisah dari politik. Namun, alasan tersebut sulit dipertahankan ketika aktivitas bisnis yang dimaksud turut membantu menjaga perekonomian sebuah negara yang melakukan genosida tetap berjalan.
Ini bukan hanya persoalan Indonesia. Pola yang sama terlihat di banyak negara yang secara terbuka menyebut diri mereka sebagai sahabat Palestina, tetapi secara diam-diam tetap membuka pintu perdagangan mereka. Solidaritas yang nyata memiliki konsekuensi. Jika tidak ada harga yang harus dibayar, itu bukan solidaritas, melainkan sekadar kata-kata. Rakyat Indonesia tidak turun ke jalan dan melakukan boikot selama bertahun-tahun hanya agar para pemimpinnya dapat terlihat simpatik di depan kamera, lalu keesokan harinya menandatangani dokumen impor.
Dan ada persoalan yang lebih besar yang dihindari banyak diplomat untuk diucapkan secara terbuka. Berpuluh-puluh tahun perundingan damai, rencana pembagian wilayah, dan proposal solusi dua negara tidak menghentikan permukiman, tembok, maupun kematian. Setiap rencana tersebut berangkat dari asumsi bahwa Israel akan bernegosiasi secara adil. Kenyataannya tidak demikian. Apa yang benar-benar terjadi dan dapat dilihat dengan jelas adalah penghilangan wilayah dan rumah-rumah Palestina secara perlahan, dan kini, di Gaza, penghilangan nyawa manusia.
Ketika suatu kaum sedang dihapuskan dengan cara seperti ini, jawabannya bukanlah peta baru yang memberikan lebih banyak wilayah kepada pihak yang melakukan penghapusan tersebut. Jawabannya adalah menghentikan penghapusan itu sepenuhnya, sehingga rakyat Palestina akhirnya dapat hidup secara bebas dan utuh di tanah mereka sendiri, tanpa tanah mereka dipetak-petak dan diserahkan sedikit demi sedikit.
Rakyat Indonesia sebenarnya sudah memahami hal ini. Itulah sebabnya mereka turun ke jalan sejak awal. Kini pemerintah mereka perlu menyusul, demikian pula pemerintah-pemerintah lain yang bersembunyi di balik pernyataan-pernyataan indah sementara angka perdagangan mereka terus meningkat.
Boikot yang dilakukan masyarakat biasa memang penting, tetapi dampaknya hanya dapat sejauh tertentu tanpa tindakan pemerintah yang mendukungnya. Jika Jakarta benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya mengenai Palestina, pemerintah harus menghentikan impor tersebut sepenuhnya. Bukan sekadar penurunan sementara sebesar 27 persen yang kemudian kembali meningkat setahun setelahnya. Yang dibutuhkan adalah penghentian secara penuh dan permanen.
Selain itu, berarti pemerintah hanya mengucapkan kata-kata yang benar sementara data perdagangannya sendiri menceritakan kisah yang berbeda. []
Sumber: Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat & Shafa Kalila Aryanti
About Author
