Kaum Muslim dan Kristen Nepal Mencela Rancangan Konstitusi Yang Mengekang Hak Beragama

muslim nepal

Kaum Muslim dan Kristen Nepal Mencela Rancangan Konstitusi Yang Mengekang Hak Beragama

Mustanir.com – Para pemimpin Muslim dan  Kristen telah memprotes rancangan konstitusi republik Nepal yang lama tertunda karena tidak bisa menghormati janji yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya untuk melindungi hak-hak mereka.

Konstitusi dari negara itu memberikan sentuhan akhir untuk rancangan konstitusi yang diharapkan bisa menyelesaikan sengketa politik yang lama berjalan di Nepal, yang muncul dari 10 tahun pemberontakan komunis Maois pada tahun 2006.

Pada tahun 2008, anggota parlemen Nepal memilih untuk mengakhiri monarki yang berusia 240 tahun dan menjadi republik, tetapi para politisi tidak bisa menyelesaikan perbedaan politik tentang bagaimana membagi negara dan mengatasi keluhan dari kelompok etnis dan kelompok yang terpinggirkan, hingga terjadinya dua gempa bumi yang mematikan pada bulan April dan Mei yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menyelesaikan piagam pasca-perang.

Namun, kelompok minoritas agama Nepal khawatir bahwa kepentingan mereka mungkin akan hilang dalam proses yang tergesa-gesa.

“Kami ingin agar sekularisme harus dilembagakan sedemikian rupa sehingga menjadi ketetapan yang tidak  berubah dalam konstitusi baru. Kami ingin konstitusi menjamin hak-hak agama dan membentuk komisi agama, “kata CB Gahatraj, Sekretaris Jenderal Federasi Nasional Kristen.

Syed Nehal Shah, presiden Forum Muslim Nasional, Nepal mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa mereka juga ingin agar konstitusi melindungi praktek agama kaum Muslim dengan mengakui undang-undang bagi keluarga Muslim.

“Undang-undang Nepal dibimbing oleh agama Hindu dimana kami tidak merasa nyaman dengannya, kata Shah. “Kami memiliki hukum sendiri yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan perceraian yang berbeda dari hukum Nepal. Kami ingin dibimbing oleh aturan agama kita sendiri. “

Mohna Ansari, seorang komisaris dan juru bicara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, membenarkan pemimpin Kristen itu mengatakan penetapan sekularisme harus disertakan dalam pembukaan konstitusi.

“Ini akan mengirim pesan kepada komunitas minoritas Muslim bahwa kita aman. Ini juga akan memastikan bahwa negara Nepal adalah netral jika berkaitan dengan agama yang bersangkutan,” katanya.

“Kaum Muslim harus berhak atas perwakilan proporsional di semua lembaga negara,” katanya, sambil menunjukkan kelemahan dalam rancangan konstitusi yang membebaskan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Perempuan dari inklusifitas.

Secara resmi, setidaknya ada satu juta penduduk Muslim di Nepal dan 300.000 orang Kristen, meskipun kelompok-kelompok Kristen mengatakan jumlah penduduk bisa berjumlah 2,5 juta.

Sementara itu, partai Nepal pro-Hindu Rastriya Prajatantra, partai terbesar keempat di parlemen, mengatakan sedang mengorganisir aksi protes di Kathmandu, Selasa yang menuntut bahwa konstitusi menyatakan Nepal adalah negara Hindu.

Selama akhir pekan beberapa anggota parlemen partai melakukan protes di parlemen terhadap penetapan sekularisme dalam rancangan konstitusi.

Categories