Ketua DPR Bantah Ikut Bermain dalam Perpanjangan Kontrak Freeport
Ketua DPR Bantah Ikut Bermain dalam Perpanjangan Kontrak Freeport
Mustanir.com – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah tudingan jika DPR ikut bermain agar kontrak PT Freeport diperpanjang. Setnov menegaskan, DPR hanya bertugas mengawasi, sedangkan yang melakukan perpanjangan kontrak adalah pemerintah.
“Saya yakin anggota-anggota saya di DPR tidak akan melakukan hal-hal yang diisukan demikian. Saya yakin bahwa anggota DPR tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang demikian. Saya sudah melakukan tukar pikiran dengan bertemu langsung kepada anggota-anggota untuk bersama-sama memikirkan pemerintah. Masalah dugaan menteri ESDM saya tidak tahu,” kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Setnov sejauh ini DPR hanya menjalankan fungsinya. Tak ada ikut campur soal perpanjangan kontrak.
“Tapi saya yakin bahwa anggota DPR telah menjalankan fungsi yaitu pengawasan, budgeting, dan UU,” tegasnya.
Meski begitu, jika kontrak sudah diperpanjang, Setnov berharap agar beberapa kewajiban PT Freeport harus dipenuhi. Beberapa di antaranya ialah membangun smelter dan membayar pajak pada negara.
“Freeport ini mempunyai suatu kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Yang tidak bisa dipungkiri kewajibannya selain membangun smelter, tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah lain. Ini sangat berarti untuk kepentingan Indonesia dan juga pemasukan-pemasukan yang diberikan kepada pemerintah, tentu ini menjadi perhatian,” pungkasnya. (mdk/adj)
Komentar Mustanir.com
DPR mungkin tidak mengakui adanya permainan dalam perpanjangan kontrak freeport, tapi saya kira rakyat tidaklah sebodoh itu. Rakyat juga memahami, siapa yang memiliki kebijakan untuk memperpanjang freeport, jelas adalah mereka yang duduk di kursi legislatif dan juga eksekutif. Jadi, jika kontrak freeport saat ini diperpanjang, kemudian DPR dan Presiden mengelak mengenai keterlibatannya, maka itu adalah hal yang sangat lucu.
Demokrasi-Kapitalistik jelas adalah aturan yang menyebabkan freeport berkuasa atas SDA di Indonesia. Sudah saatnya rakyat Indonesia membuang demokrasi-kapitalisme sebagai sistem aturan negeri ini. Sudah saatnya Indonesia memikirkan untuk mengganti sistem politik negeri ini.
About Author
