
Din Syamsudin
Kritik Din Syamsudin Kepada Arahan Jokowi Untuk Menag : “Ganti Saja Kemenag Jadi Kementrian Antiradikalisme”
MUSTANIR.net – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menyoroti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme.
“Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,” katanya di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.
“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi – fungsinya sudah ada sejak kelahirannya,” ujarnya.
Din meminta Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagamaan. Maka, jangan dibelokkan karena antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan.
“Kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,” ujarnya.[]
Komentar:
Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme. Hal dapat memicu polemik terlahir pandangan bahwa seolah – olah ada umat beragama radikal ditengah masyarakat, tidak menjadi kemungkinan yang disasar disini adalah umat islam. tapi kenapa tidak mempersoalkan radikalise ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya kesenjangan ekonomi. kenapa juga tidak mempedulikan radikalisme politik, yang kemudian merasa menang merasa berkuasa seolah – olah bisa berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme.
Sumber: okenews
Baca Juga:
- NAMA – NAMA MENTRI DI KABINET INDONESIA MAJU JOKOWI
- TUGAS JOKOWI KE MENAG UNTUK URUS RADIKALISME!
- POLISI PAMERKAN BARANG BUKTI PERENCANAAN PENGGAGALAN PELANTIKAN
- PRESIDEN JOKO WIDODO BERMIMPI DI PERIODE KEDUA, KEMISKINAN MENDEKATI 0 PERSEN
- MENURUT PENGAMAT HUKUM JOKOWI BANYAK LAHIRKAN LEMBAGA TIDAK SESUAI ASAS ADMINISTRASI NEGARA