Masa Pemerintahan Jokowi Gagal Cegah Konflik Agama
Masa Pemerintahan Jokowi Gagal Cegah Konflik Agama
Mustanir.com – Ketua Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menilai pemerintah belum maksimal melakukan pencegahan kasus keagamaan. “Secara preventif, pemerintah belum bisa mendeteksi kasus yang terkait keagamaan,” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015. Said mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, seharusnya bisa bekerja dengan Badan Intelijen Negara untuk memetakan daerah mana saja yang berpotensi terjadi konflik keagamaan. “Pemetaan itu berkaitan dengan sosiologis masyarakat, serta mayoritas dan minoritas pemeluk agama di suatu daerah,” katanya.
Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Ihsan Ali-Fauzi setuju bahwa negara tidak maksimal melakukan pencegahan terjadinya konflik agama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah, khususnya polisi, seakan tidak menggunakan informasi intelnya tentang penggalangan massa untuk melakukan pencegahan. Ia yakin polisi pintar dan sudah mendapatkan informasi tentang penggalangan massa yang besar untuk melakukan aksi. Namun sayang tidak ada tindakan yang diambil polisi untuk menanggulanginya sehingga terjadi konflik seperti di Tolikara, Papua dan Singkil, Aceh. “Pencegahan bisa dilakukan dengan mediasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh di kelompok setempat. Bisa pula menambah pasukan untuk pertahanan keamanan,” katanya.
Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menyetujui hal itu. Ia menilai upaya pencegahan belum terlihat dari pemerintah. “Niat untuk melakukan pencegahan sudah ada, tapi tindakannya selama ini tidak terlihat,” katanya. Menurut Yenny, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengupayakan pencegahan adalah melakukan mediasi dan advokasi dengan masyarakat setempat, khususnya di daerah yang rawan konflik agama. Mediasi dan advokasi, disarankan Yenny, melibatkan anak muda. Para pemuda dinilainya bisa lebih mudah terprovokasi.
Ia pun mengapresiasi program pemerintah untuk menyebarkan paham menumbuhkan rasa cinta kepada negara. “Dengan mencintai Tanah dan jiwa patriot, maka orang akan lebih mengedapankan kepentingan masyarakat dibanding dengan kepentingan individual,” katanya.
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo pun mengkritisi ketegasan aparat pemerintah dalam menangani kasus yang berhubungan dengan agama. Salah satu contohnya dalam menangani kasus pendirian rumah ibadah. Menurutnya, aparat penegak hukum lebih banyak membela masyarakat mayoritas di suatu daerah itu daripada melihat kasus secara adil dan jernih. “Polisi takut dan tidak tegas tegakkan hukum karena mendapat tekanan dari beberapa pihak, yang biasanya kelompok pemeluk agama mayoritas, di daerah itu,” katanya.
Tindakan lain yang dinilainya kurang tegas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam membahas perkawinan beda agama, Benny mencontohkan, ia menilai keputusan para hakim di lembaga itu tidak tegas. “Para hakim takut dan tidak tegas tangani perkara karena ditekan oleh beberapa kelompok masyarakat,” kata Benny.
Menurut Ihsan, para penegak hukum selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya terhadap suatu kasus, bukannya langsung menindak sesuai hukum yang berlaku. Sebelum bertindak, kata Ihsan, polisi pasti berpikir apakah organisasi besar, bupati, dan masyarakat mendukung tindakan mereka atas kasus itu atau tidak. “Mereka takut tidak populer dengan tindakan mereka,” katanya.
Ihsan juga mengkritisi pemerintah pusat yang melakukan pembiaran atas kegiatan pemerintah daerah Aceh, yang melakukan pembongkaran tempat ibadah di Aceh hingga hari ini. Pembiaran itu menjadi tambahan nilai buruk tentang toleransi beragama Kabinet Kerja selama setahun.
Ihsan mengatakan seharusnya pemimpin tinggi negara bisa melakukan antisipasi atas pembongkaran gereja di Aceh, yang merupakan dampak kejadian Singkil Aceh, yang terjadi 13 Oktober lalu. Ia khawatir tindakan pembongkaran gereja itu akan menyulut kemarahan masyarakat beragama minoritas di daerah lain sehingga konflik agama akan terulang kembali. “Hari ini, saya dengar di Manado sudah ada ancaman akan melakukan pembongkaran tempat ibadah juga oleh kaum minoritas, padahal masyarakat daerah itu sebelumnya sangat toleran,” katanya. (tempo/adj)
Komentar Mustanir.com
Demokrasi tidak pernah akan bisa mengelola konflik agama yang ada di Indonesia. hal ini bisa terbukti dari negara pengekspor demokrasi itu sendiri, yakni Amerika Serikat. Kasus rasis dan sentimen agama disana sangat tinggi.
Jika demokrasi bukan solusi maka apa solusinya? Jelas, sistem kehidupan Islam yang pernah dibangun selama 14 abad adalah salah satu alternatif. Khilafah adalah sebuah solusi sistem politik, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh umat.
About Author
